REI: Wujudkan Tabungan Perumahan, Ringankan Pajak!

Kompas.com - 13/03/2013, 12:56 WIB
EditorKistyarini

SOLOK, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (DPP REI) Setyo Maharso berharap Rancangan Undang-undang Tabungan Perumahan (Tapera) bisa segera terwujud menjadi UU Tapera.

RUU yang tengah dibahas oleh Pansus DPR RI ini ditargetkan selesai Juli mendatang dan bisa membantu masyarakat berpenghasilan rendah bisa memiliki rumah laik huni.

Demikian disampaikan Setyo Maharso dalam sambutan peresmian 100.000 unit rumah sejahtera tapak (RST) di Perumahan Nuansa Griya Arosuka Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Rabu (13/3/2013).

Setyo mengatakan, RUU Tapera menjadi salah satu isu terkini perumahan nasional di samping beberapa hal lain yang perlu diprioritaskan, yaitu subsidi anggaran dalam APBN, serta pajak dan perizinan lahan untuk perumahan subsidi seperti RST ini.

Setyo menginginkan pemerintah menaikkan anggaran pembangunan rumah rakyat. Sebab, anggaran tersebut dinilai masih terlalu kecil meskipun persoalan perumahan sama pentingnya dengan pendidikan, yaitu hanya satu persen.

"Persoalan perumahan dan pendidikan itu saling mendukung. Untuk itu, jika pendidikan mendapatkan anggaran 20, kami (REI) mengusulkan anggaran perumahan itu harusnya mencapai 5 persen," ujarnya.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Real Estate Indonesia (REI) Setyo Maharso menginginkan pemerintah menaikkan anggaran untuk pembangunan rumah rakyat. Sebab, anggaran tersebut dinilai kecil.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sementara itu, lanjut Setyo, beban pajak dirasakan masih terlalu tinggi oleh para pengembang REI yang membangun rumah tapak bersubsidi. Soal perizinan, ia meminta Badan Pertahanan Nasional (BPN) perlu menerapkan kejelasan aturan, biaya dan waktunya.

"Pajak untuk rumah susun dan rumah sejahtera tapak perlu diberikan kepada pengembang rumah bersubsidi, karena ini akan menggairahkan perumahan nasional sekaligus membantu program pemerintah menyediakan rumah rakyat," kata Setyo.

Untuk itu, sinergi para pengembang REI dengan pemerintah (Kementerian Perumahan Rakyat) dan instansi lainnya harus semakin diperkuat untuk menyediakan perumahan MBR.

Pemerintah, baik pusat maupun daerah, juga harus memiliki komitmen untuk terus membangun perumahan rakyat, terutama untuk golongan menengah ke bawah. Apalagi, sampai 2012 lalu pengembang REI sudah membangun 73.000 RST untuk MBR di seluruh Indonesia.

Sebelumnya diberitakan, untuk menyambut HUT REI ke-40, DPP REI meresmikan 100.000 unit rumah sejahtera tapak (RST) di Perumahan Nuansa Griya Arosuka Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Rabu (13/3/2013). 

Ini merupakan peresmian 100.000 unit RST keempat oleh pengembang anggota REI setelah di Semarang tahun 2007, Jonggol di Jawa Barat tahun 2008, serta di Lamongan Jawa Timur pada 2010 lalu.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Lagi, Kredivo Dapat Suntikan Dana Segar Rp 1,4 Triliun

Lagi, Kredivo Dapat Suntikan Dana Segar Rp 1,4 Triliun

Rilis
BPK Berikan Opini WTP untuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020

BPK Berikan Opini WTP untuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020

Whats New
Sudah Dapat Izin Edar, Erick Thohir Ingatkan Penggunaan Ivermectin Harus Gunakan Resep Dokter

Sudah Dapat Izin Edar, Erick Thohir Ingatkan Penggunaan Ivermectin Harus Gunakan Resep Dokter

Whats New
CPNS 2021, Ini 34 Formasi Tenaga Kesehatan yang Wajib Pakai STR

CPNS 2021, Ini 34 Formasi Tenaga Kesehatan yang Wajib Pakai STR

Whats New
BPK Temukan 6 Masalah Program PEN, Dana Rp 1,69 Triliun Tak Sesuai Ketentuan

BPK Temukan 6 Masalah Program PEN, Dana Rp 1,69 Triliun Tak Sesuai Ketentuan

Whats New
Minat Jadi Dropshipper? Persiapkan 5 Hal Ini

Minat Jadi Dropshipper? Persiapkan 5 Hal Ini

Whats New
[KURASI KOMPASIANA] Bisakah Kita Memahami Penderitaan Korban Pelecehan Seksual?

[KURASI KOMPASIANA] Bisakah Kita Memahami Penderitaan Korban Pelecehan Seksual?

Rilis
Gandeng Hartadinata, Antam Luncurkan Perhiasan dan Emas Ukuran Mikro

Gandeng Hartadinata, Antam Luncurkan Perhiasan dan Emas Ukuran Mikro

Whats New
Terus Tumbuh, Uang Beredar Hampir Tembus Rp 7.000 Triliun

Terus Tumbuh, Uang Beredar Hampir Tembus Rp 7.000 Triliun

Whats New
Peserta Tapera Bakal Diperluas hingga Pegawai Swasta

Peserta Tapera Bakal Diperluas hingga Pegawai Swasta

Whats New
Teten Masduki: Izin Edar Produk Pangan Didominasi Pelaku Usaha Menengah dan Besar

Teten Masduki: Izin Edar Produk Pangan Didominasi Pelaku Usaha Menengah dan Besar

Whats New
Temukan 444 Tautan Penjualan Bahan Berbahaya di Marketplace, Kemendag Perketat Pengawasan

Temukan 444 Tautan Penjualan Bahan Berbahaya di Marketplace, Kemendag Perketat Pengawasan

Rilis
BPKP Temukan 40 Persen Belanja Pemda Tak Ada Manfaatnya

BPKP Temukan 40 Persen Belanja Pemda Tak Ada Manfaatnya

Whats New
UMR adalah Upah Minimum Regional, Apa Bedanya dengan UMP dan UMK?

UMR adalah Upah Minimum Regional, Apa Bedanya dengan UMP dan UMK?

Whats New
Menperin Imbau Pelaku Industri Terapkan Prokes Ketat dalam Kegiatan Produksi

Menperin Imbau Pelaku Industri Terapkan Prokes Ketat dalam Kegiatan Produksi

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X