Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Beri Sinyal Naikkan Harga BBM

Kompas.com - 13/03/2013, 17:09 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberi sinyal bakal menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) tahun ini. SBY mengatakan, kebijakan subsidi BBM jangan sampai melampaui kepatutan karena tidak baik bagi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

"Semua sependapat, bagaimanapun subsidi tidak boleh melampaui kepatutan karena tidak baik bagi APBN dan kebijakan situasi fiksal dan perekonomian kita," ujar SBY saat memberikan keterangan pers di kantornya didampingi anggota Komite Ekonomi Nasional, Rabu (13/3/2013).

Menurut Presiden, yang paling ideal dalam subsidi BBM adalah dengan mengeluarkan kebijakan yang tidak memiliki kaitannya dengan komoditas. Pasalnya, kalau yang disubsidi itu berkaitan dengan komoditas, yang sering terjadi adalah timbulnya ketidakadilan. SBY mengambil contoh subsidi BBM yang selama ini diterapkan justru dinikmati oleh golongan masyarakat menengah ke atas.

Padahal, secara ekonomi, masyarakat yang bisa membeli kendaraan berarti orang yang mampu. Sementara itu, kebijakan tersebut tidak langsung bisa dirasakan masyarakat berpenghasilan rendah. "Dengan demikian, konstruksi dan kebijakan subsidi seperti itu kurang tepat," ungkap Presiden.

Meskipun demikian, SBY menyadari bahwa kebijakan mengurangi  subsidi BBM berimplikasi pada stabilitas harga, inflasi, dan kesulitan yang muncul bagi masyarakat. Karena itu, untuk meminimalkan dampak yang timbul akibat pembatas subsidi ini, SBY bersama jajaran pemerintahannya sedang merumuskan kebijakan subsidi yang tepat sasaran.

Kebijakan subsidi yang tepat sasaran ini, dalam kerangka pemikiran SBY, harus bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat kecil dan miskin. Kebijakan itu harus bisa membantu rumah tangga atau seseorang yang tergolong miskin dan hampir miskin. Kebijakan seperti itulah yang sedang dipersiapkan oleh SBY dalam dua minggu ke depan.

Saat ini, menurut Presiden, timnya sedang mempertimbangkan plus dan minus terkait jika nantinya ada pembatasan atau pengurangan subsidi BBM. Ada berbagai pilihan yang muncul, di antaranya seperti menaikkan harga BBM dan bisa menimbulkan gejolak inflasi yang juga berdampak bagi masyarakat miskin.

SBY juga sedang mempertimbangkan untuk mengurangi subsidi. Terkait pengurangan subsidi ini, pemerintah sedang mengkaji cara-cara praktis, seperti cara mengurangi volume konsumsi BBM yang bisa segera dijalankan pada tahun ini, tahun depan, dan tahun yang akan datang.

Dari semua pilihan ini, SBY masih belum mengambil keputusan dan masih merundingkannya lebih lanjut. Nantinya jika keputusan sudah diambil, maka Presiden akan membuatnya dalam bentuk kebijakan atau peraturan presiden. (Noverius Laoli/Kontan)

Ikuti perkembangannnya di topik Subsidi BBM untuk Orang Kaya?

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

    Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

    Whats New
    Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

    Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

    Whats New
    Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

    Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

    Whats New
    Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

    Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

    Whats New
    Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

    Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

    Whats New
    Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

    Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

    Whats New
    Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

    Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

    Whats New
    Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

    Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

    Work Smart
    Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

    Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

    Whats New
    Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

    Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

    Whats New
    Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

    Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

    Whats New
    Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

    Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

    Whats New
    Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

    Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

    Whats New
    KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

    KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

    Whats New
    Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

    Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

    Whats New
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com