Pemerintah Matangkan Opsi Pemberian Subsidi BBM

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, pemerintah tengah mengkaji pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM). Menurut Presiden, ada sejumlah opsi yang menjadi bahan pertimbangan pemerintah.

Presiden mengatakan, opsi-opsi itu belum dapat ia sampaikan saat ini. Hal itu akan dimatangkan dalam satu hingga dua pekan ini. "Jadi intinya mengurangi volume bahan bakar minyak yang disubsidi. Ada banyak pilihan yang menurut kami realistis kita jalankan dan adil," kata Presiden ketika menerima Komite Ekonomi Nasional (KEN) di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (3/3/2013).

Presiden mengakui bahwa subsidi BBM masih menimbulkan ketidakadilan. Misalnya, BBM subsidi digunakan oleh kalangan menengah ke atas yang seharusnya bisa membeli BBM nonsubsidi. Realita seperti itu dinilai tidak tepat.

Presiden menilai, penyelesaian masalah BBM tidak dengan menghapus subsidi BBM atau menaikkan harga BBM bersubsidi karena hal itu akan berdampak ketidakstabilan harga hingga meningkatnya inflasi. Akhirnya, kata dia, rakyat miskin yang terpukul.

"Oleh karena itu, kita tengah merumuskan subsidi ini harus tepat sasaran. Kalau membantu, harus membantu rumah tangga atau orang pe rorang yang memang tergolong miskin atau hampir miskin. Subsidi di masa depan harus menuju ke arah itu," kata Presiden.

Ketua KEN Chairul Tanjung mengatakan, keputusan kebijakan mengenai BBM bersubsidi akan diumumkan sebelum 28 Maret 2013. KEN menilai bahwa penggunaan BBM bersubsidi selama ini tidak tepat karena 70 persen BBM bersubsidi digunakan oleh kalangan menengah ke atas.

Ia mengatakan, menaikkan harga BBM subsidi memang opsi paling mudah untuk dilakukan. Hanya saja, KEN tidak merekomendasikan opsi tersebut karena dapat menilmbukan banyak dampak.

"Itu cara gampang. Tapi akibatnya, kalau kita naikkan, misalnya Rp 1.500-Rp 2.000, maka orang kaya tetap akan disubsidi. Orang miskin hidupnya lebih susah karena harga-harga akan naik. Jangan lupa, 65 persen pengeluaran orang miskin digunakan untuk membeli makanan, 29 persen untuk untuk beli beras. Kalau harga makanan naik, beras naik, mereka tambah miskin," kata dia.