Tabungan Perumahan Bisa Jadi Terobosan?

Kompas.com - 20/03/2013, 11:37 WIB
EditorLatief

JAKARTA, KOMPAS.com - Rancangan Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat (RUU Tapera) diharapkan menjadi terobosan bagi penyediaan perumahan rakyat dengan biaya murah. Dari data yang didapatkan sekarang ini setidaknya ada 15 juta KK tidak punya rumah, sementara pertumbuhan kebutuhan rumah per tahun sekitar 750 ribu rumah.

Demikian diungkapkan Ketua Pansus RUU Tapera Yosep Umar Hadi dalam diskusi Forum Legislasi "RUU Tabungan Perumahan Rakyat" di Senayan, Jakarta, Selasa (19/3/2013). Menurut dia, RUU Tapera diperlukan sebagai terobosan untuk mengerahkan dana yang besar guna memenuhi kebutuhan perumahan rakyat.

"Kami prihatin, sekarang ini terlihat pemerintah justru semakin tidak mampu memenuhi kebutuhan perumahan rakyat," kata Yosep.

Ia menilai, selama ini pemerintah melihat urusan rumah sebagai urusan pribadi. Faktanya, berdasarkan data BPS saat ini di Indonesia ada 41 juta rumah.

"Kalau yang rusak satu persen, jadi ada 4,1 juta rumah yang rusak. Jadi, masih kurang banyak," kata Yosep.

Lebih lanjut Yosep menjelaskan, nantinya akan dibentuk Badan Pengelola Perumahan Rakyat yang akan mengelola dana untuk penyediaan rumah. DPR mengusulkan setiap orang yang memiliki penghasilan akan diwajibkan menabungkan dananya untuk dikumpulkan ke badan ini.

"Kalau kita tarik satu persen saja, dalam hitungan kasar akan terkumpul dana Rp 24 triliun," kata Yosep.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut Yosep, para peserta nanti akan bisa mendapatkan rumah dengan bunga murah, dan setiap peserta berhak mendapatkan rumah satu kali seumur hidup. Yosep menegaskan, Badan Pengelola Perumahan Rakyat akan mengelola sendiri dana yang diterima dari tabungan masyarakat dengan transparan sehingga bisa digunakan untuk pembiayaan rumah murah atau rumah sangat sederhana (RSS).

"Nanti bunganya bisa tiga persen dan jangka waktu kreditnya bisa 40 tahun. Maka, harga RSS Rp 88 juta bisa dicicil sekitar Rp 250 ribu per bulan. Ini tak akan memberatkan masyarakat kecil," kata Yosep.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Lagi, Kredivo Dapat Suntikan Dana Segar Rp 1,4 Triliun

Lagi, Kredivo Dapat Suntikan Dana Segar Rp 1,4 Triliun

Rilis
BPK Berikan Opini WTP untuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020

BPK Berikan Opini WTP untuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020

Whats New
Sudah Dapat Izin Edar, Erick Thohir Ingatkan Penggunaan Ivermectin Harus Gunakan Resep Dokter

Sudah Dapat Izin Edar, Erick Thohir Ingatkan Penggunaan Ivermectin Harus Gunakan Resep Dokter

Whats New
CPNS 2021, Ini 34 Formasi Tenaga Kesehatan yang Wajib Pakai STR

CPNS 2021, Ini 34 Formasi Tenaga Kesehatan yang Wajib Pakai STR

Whats New
BPK Temukan 6 Masalah Program PEN, Dana Rp 1,69 Triliun Tak Sesuai Ketentuan

BPK Temukan 6 Masalah Program PEN, Dana Rp 1,69 Triliun Tak Sesuai Ketentuan

Whats New
Minat Jadi Dropshipper? Persiapkan 5 Hal Ini

Minat Jadi Dropshipper? Persiapkan 5 Hal Ini

Whats New
[KURASI KOMPASIANA] Bisakah Kita Memahami Penderitaan Korban Pelecehan Seksual?

[KURASI KOMPASIANA] Bisakah Kita Memahami Penderitaan Korban Pelecehan Seksual?

Rilis
Gandeng Hartadinata, Antam Luncurkan Perhiasan dan Emas Ukuran Mikro

Gandeng Hartadinata, Antam Luncurkan Perhiasan dan Emas Ukuran Mikro

Whats New
Terus Tumbuh, Uang Beredar Hampir Tembus Rp 7.000 Triliun

Terus Tumbuh, Uang Beredar Hampir Tembus Rp 7.000 Triliun

Whats New
Peserta Tapera Bakal Diperluas hingga Pegawai Swasta

Peserta Tapera Bakal Diperluas hingga Pegawai Swasta

Whats New
Teten Masduki: Izin Edar Produk Pangan Didominasi Pelaku Usaha Menengah dan Besar

Teten Masduki: Izin Edar Produk Pangan Didominasi Pelaku Usaha Menengah dan Besar

Whats New
Temukan 444 Tautan Penjualan Bahan Berbahaya di Marketplace, Kemendag Perketat Pengawasan

Temukan 444 Tautan Penjualan Bahan Berbahaya di Marketplace, Kemendag Perketat Pengawasan

Rilis
BPKP Temukan 40 Persen Belanja Pemda Tak Ada Manfaatnya

BPKP Temukan 40 Persen Belanja Pemda Tak Ada Manfaatnya

Whats New
UMR adalah Upah Minimum Regional, Apa Bedanya dengan UMP dan UMK?

UMR adalah Upah Minimum Regional, Apa Bedanya dengan UMP dan UMK?

Whats New
Menperin Imbau Pelaku Industri Terapkan Prokes Ketat dalam Kegiatan Produksi

Menperin Imbau Pelaku Industri Terapkan Prokes Ketat dalam Kegiatan Produksi

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X