DPRD Minta Jokowi Waspadai PT Jakarta Monorail

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Triwisaksana mengatakan, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo harus berhati-hati dengan proyek monorel yang akan dikerjakan oleh PT Jakarta Monorail (PT JM). Pasalnya, PT JM memiliki sejarah buruk dalam pembangunan moda transportasi massal berbasis rel tersebut.

"PT JM itu kan dulu juga bilang punya investor, ternyata tidak bisa terselesaikan. Sekarang dia bilang punya uang juga dari Ortus (investor baru PT JM), jangan-jangan nasibnya bakal sama lagi," kata pria yang akrab disapa Sani itu, saat dihubungi di Jakarta, Rabu (20/3/2013).

Ia juga mengingatkan kepada Jokowi terkait masa depan proyek monorel. Apabila proyek itu merugi, maka Pemprov DKI-lah yang akan mengambil alih dan menjadi beban masyarakat Ibu Kota.

Jokowi juga diminta untuk harus mempertimbangkan segi subsidi yang akan diberikan kepada PT JM yang nantinya akan bertindak sebagai operator. Tarif monorel itu, kata Sani, akan lebih mahal karena nilai investasinya yang besar.

"Kalau mau subsidi, seharusnya menggunakan sistem lelang. Ini kan tidak. PT JM ditunjuk, artinya Gubernur melanggar hukum kalau menyubsidi monorel. Lain halnya dengan Transjakarta disubsidi, ada regulatornya BLU Transjakarta, dan operatornya dilelang, bukan ditunjuk," kata Sani.