Perbanas: Konsep Tabungan Perumahan Belum Matang

Kompas.com - 21/03/2013, 11:53 WIB
EditorLatief

JAKARTA, KOMPAS.com - Perhimpunan Bank-Bank Umum Nasional (Perbanas) mengusulkan agar DPR RI merombak rancangan undang-undang tabungan perumahan rakyat (RUU Tapera). Perbanas menilai konsep Tapera masih belum matang.

"Seharusnya sebelum dibahas isinya, baiknya Pansus membicarakan dulu roadmap atau cetak biru mengenai pengembangan dan penyediaan rumah rakyat," kata Ketua Perbanas Sigit Pramono dalam rapat dengar pendapat dengan Pansus RUU Tapera di Jakarta, Rabu (20/3/2013).

Menurut dia, isi RUU sejauh ini hanya menjamin penyediaan pembiayaan perumahan, tetapi masih belum menjamin penyediaan rumah secara fisik. Padahal, masyarakat (peserta) yang tergiur akan menagih realisasi pembangunan rumah secara fisik. Kondisi tersebut dikhawatirkan akan membuat peserta program Tapera, yang kabarnya diwajibkan untuk seluruh warga negara, menuntut pihak-pihak tertentu yang tidak memiliki kepentingan langsung.

"Saya rasa, sebaiknya RUU Tapera dirombak seluruhnya. Akan lebih baik, jika pemerintah membuat UU mengenai penyediaan perumahan rakyat, dan program Tapera masuk kedalamnya. Jadi, bukan hanya penghimpunan dananya saja terselesaikan, tetapi juga rumahnya secara fisik," katanya.

Dia mengatakan, Indonesia sebetulnya bisa mencontoh Singapura yang memiliki program penyediaan dana perumahan dan perumahan dengan sangat bagus dan terkoordinasi. Upaya tersebut juga mendapat intervensi dari pemerintah.

"Makanya, kami juga menyarankan agar pihak pengelolanya nanti menggunakan BUMN yang sudah ada, karena mereka telah berpengalaman dengan hal seperti ini," katanya.

Sigit juga mengkritisi banyak hal dari isi RUU Tapera. Menurut dia, ada banyak istilah tidak dijelaskan secara rinci sehingga dikhawatirkan bisa menimbulkan salah pengertian. Hal seperti itu, dikhawatirkan akan disalahgunakan untuk kepentingan suatu pihak sehingga menciptakan moral hazard.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Belum lagi, pemilihan frasa "tabungan" dalam RUU itu sama sekali tidak mencerminkan konsep menabung, seperti yang diaplikasikan dalam industri jasa keuangan seperti bank. Selain itu, dia juga berpendapat, bahwa azas dalam RUU tersebut masih terlalu banyak. Azas yang pada hakikatnya adalah dasar UU, menurut Sigit, sebaiknya disederhanakan sesuai porsinya.

"Menurut kami, hanya dua saja yaitu gotong royong dan nirlaba, itu saja cukup," katanya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X