Redenominasi Butuh Stabilitas

Kompas.com - 22/03/2013, 02:30 WIB
Editor

Jakarta, Kompas - Salah satu kunci sukses redenominasi atau penyederhanaan mata uang adalah melaksanakannya saat ekonomi benar-benar kuat dan stabil. Ketepatan waktu dan lama pelaksanaan masa transisi menjadi krusial di samping sosialisasi yang jitu dan memadai.

Konsep redenominasi yang digagas Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia (BI) adalah menghapuskan tiga digit terakhir dari nilai rupiah tanpa menurunkan nilai tukarnya. Contohnya, pecahan Rp 10.000 akan menjadi Rp 10. Pecahan di bawah Rp 1.000 akan menjadi sen rupiah.

Menteri Keuangan Agus DW Martowardojo menjawab pertanyaan wartawan di Jakarta, Kamis (21/3), menyatakan, saat ini Indonesia masih menghadapi sejumlah persoalan seperti adanya krisis global serta isu subsidi energi yang belum tertangani. Persoalan ini harus diyakini tuntas saat masa transisi nanti diberlakukan.

Masyarakat Indonesia yang tersebar di lebih dari 17.000 pulau dengan berbagai kondisinya, kata Agus, juga harus disiapkan agar tidak salah mengerti. Sosialisasi dan konsultasi publik menjadi penting.

”Tetapi kapan masa transisi dimulai dan redenominasi sepenuhnya efektif berlaku harus dipelajari dengan sebaik-baiknya. Ini menjadi hal yang paling akan diperhatikan oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat ketika undang-undangnya nanti jadi,” kata Agus.

Jika Undang-Undang (UU) Redenominasi selesai tahun ini, menurut Agus, tidak serta-merta masa transisi dimulai 2014. Masa transisi, sekali lagi, akan diberlakukan ketika kondisi siap. Masa transisi sendiri bisa berlangsung tiga sampai lima tahun.

”Kita sangat menyadari ada negara yang berhasil dan ada negara yang tidak berhasil dalam menjalankan ini. Kita ingin ini berhasil,” kata dia.

Koordinator Forum Pendamping Buruh Nasional Domin Damayanti menyatakan, ia sama sekali belum paham program redenominasi. Ia juga penasaran dengan konsekuensi yang akan timbul. ”Selain simplifikasi menghilangkan tiga angka nol, jujur saya tidak paham alasan yang melatarbelakanginya,” kata Domin.

Pemerintah membagi redenominasi ke dalam tiga tahap. Pertama adalah persiapan yang dimulai tahun ini dengan agenda antara lain membahas Rancangan UU Redenominasi, konsultasi publik, serta penyesuaian infrastruktur dan teknologi informasi sistem pembayaran dan akuntansi.

Kedua adalah masa transisi. BI akan mulai mengedarkan pecahan rupiah baru ke pasar sehingga akan ada dua pecahan rupiah yang beredar di masyarakat pada masa ini. Secara berangsur-angsur, pecahan lama akan ditarik dari pasar.

Ketiga adalah saat pecahan baru disebut rupiah saja. Ini mengandaikan seluruh uang pecahan lama sudah ditarik dari peredaran, diganti sepenuhnya oleh pecahan baru. (LAS)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER MONEY] Harga Terbaru Pertalite | Segini Harga Pertalite Jika Tak Disubsidi Pemerintah

[POPULER MONEY] Harga Terbaru Pertalite | Segini Harga Pertalite Jika Tak Disubsidi Pemerintah

Whats New
Perusahaan Konsultan IT Asal AS Bidik Pasar 'Cloud Computing' di RI

Perusahaan Konsultan IT Asal AS Bidik Pasar "Cloud Computing" di RI

Whats New
Dekati UMKM, PT Pos Buka 7.700 'Drop Point' PosAja di 500 Kabupaten dan Kota

Dekati UMKM, PT Pos Buka 7.700 "Drop Point" PosAja di 500 Kabupaten dan Kota

Whats New
Mengapa Adopsi Komputasi Awan Penting untuk Transformasi Digital Perusahaan di Indonesia?

Mengapa Adopsi Komputasi Awan Penting untuk Transformasi Digital Perusahaan di Indonesia?

Whats New
Pemerintah Dinilai Perlu Tolak Intervensi Asing soal Kebijakan Industri Rokok

Pemerintah Dinilai Perlu Tolak Intervensi Asing soal Kebijakan Industri Rokok

Rilis
Genjot Produksi Jagung, Kementan Gandeng Bayer Indonesia

Genjot Produksi Jagung, Kementan Gandeng Bayer Indonesia

Whats New
Pertamina Kembangkan Teknologi Diesel Biohidrokarbon dan Bioavtur

Pertamina Kembangkan Teknologi Diesel Biohidrokarbon dan Bioavtur

Whats New
HUT Ke-77 RI, Menkominfo Sebut Digitalisasi Kunci Pemulihan Ekonomi

HUT Ke-77 RI, Menkominfo Sebut Digitalisasi Kunci Pemulihan Ekonomi

Whats New
Menhub: Gunakan Tema Besar HUT Ke-77 RI agar Sektor Transportasi Pulih Lebih Cepat

Menhub: Gunakan Tema Besar HUT Ke-77 RI agar Sektor Transportasi Pulih Lebih Cepat

Whats New
Cara Daftar m-Banking Mandiri lewat HP dengan Mudah

Cara Daftar m-Banking Mandiri lewat HP dengan Mudah

Whats New
Saat Para Penumpang Pesawat Sikap Sempurna dan Hormat Bendera...

Saat Para Penumpang Pesawat Sikap Sempurna dan Hormat Bendera...

Whats New
Simak Promo dan Diskon HUT Ke-77 RI di Taman Safari, Dufan hingga Trans Snow World

Simak Promo dan Diskon HUT Ke-77 RI di Taman Safari, Dufan hingga Trans Snow World

Whats New
HUT Ke-77 RI, Sandiaga Uno Ajak Pelaku Pariwisata Bangkit

HUT Ke-77 RI, Sandiaga Uno Ajak Pelaku Pariwisata Bangkit

Whats New
Kemendagri: Banyak Kasat Pol PP yang Belum Punya Sertifikat PPNS

Kemendagri: Banyak Kasat Pol PP yang Belum Punya Sertifikat PPNS

Rilis
Luhut Nilai Peringatan HUT Ke-77 RI Sangat Spesial, Ini Alasannya

Luhut Nilai Peringatan HUT Ke-77 RI Sangat Spesial, Ini Alasannya

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.