Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kembalikan Blok Mahakam ke Indonesia!

Kompas.com - 23/03/2013, 15:44 WIB
Didik Purwanto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Gerakan Nasional untuk Blok Mahakam (GNBM) mendesak pemerintah untuk tidak memperpanjang kontrak kerja sama (KKS) lagi dengan Total E&P Indonesie (Perancis) dan Inpex Corporation (Jepang) terkait Blok Mahakam. Salah satu ladang gas terbesar di Indonesia itu harus dikembalikan ke Indonesia.

Koordinator Gerakan Nasional untuk Blok Mahakam A Rivai AG mengatakan, pengembalian Blok Mahakam ke Indonesia ini sebagai bukti mengembalikan kedaulatan bangsa khususnya dalam hal pengelolaan migas negara. "Selama lebih dari 30 tahun Total dan Inpex menjadi pengelola Blok Mahakam, kami tidak mendapat efek yang memadai. Kami hanya dapat ampasnya saja. Kalau Total bisa bawa Rp 7 triliun per bulan ke Perancis, kami cuma dapat bandeng gosong saja," kata Riva di Jakarta, Sabtu (23/3/2013).

Rivai menjelaskan, selama Total dan Inpex menjadi pengelola Blok Mahakam, rakyat Kalimantan Timur tidak mendapat dampak positifnya secara maksimal. Selain masyarakat harus antre dalam membeli bahan bakar minyak (BBM), masyarakat di area sekitar Blok Mahakam juga tidak sejahtera. Memang pihak Total dan Inpex telah memberikan dana tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR). Namun jumlahnya tidak signifikan karena masyarakat juga tidak mendapat dampak positifnya.

"Rakyat di sekitar Blok Mahakam masih tetap miskin. Pembangunan infrastruktur juga tidak maksimal," tambahnya.

Blok Mahakam hingga saat ini memiliki rata-rata produksi sekitar 2.200 juta kaki kubik per hari (MMSCFD). Cadangan blok ini sekitar 27 triliun cubic (tcf). Sejak 1970 hingga 2011, sekitar 50 persen (13,5 tcf) cadangan telah dieksploitasi, dengan pendapatan kotor sekitar 100 miliar dollar AS. Cadangan yang tersisa saat ini sekitar 12,5 tcf dengan harga gas yang terus naik, Blok Mahakam berpotensi pendapatan kotor 187 miliar dollar AS atau sekitar Rp 1,7 triliun.

Kontrak Blok Mahakam ini telah ditandatangani pada 31 Maret 1967 dan habis pada 31 Maret 1997. Sebelum Presiden Soeharto lengser, kontrak Blok Mahakam telah diperpanjang selama 20 tahun lagi hingga berakhir pada 31 Maret 2017. Oktober 2013 ini, pemerintah akan memutuskan, apakah kontrak kerja sama ini apakah akan dilanjutkan atau dihentikan.

"Intinya, Blok Mahakam harus menjadi milik negara, nanti bisa dikelola Pertamina atau BUMD setempat. Jangan sampai Pertamina yang sembah sujud ke perusahaan migas asing seperti saat ini," jelasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com