Kembalikan Blok Mahakam ke Indonesia!

JAKARTA, KOMPAS.com - Gerakan Nasional untuk Blok Mahakam (GNBM) mendesak pemerintah untuk tidak memperpanjang kontrak kerja sama (KKS) lagi dengan Total E&P Indonesie (Perancis) dan Inpex Corporation (Jepang) terkait Blok Mahakam. Salah satu ladang gas terbesar di Indonesia itu harus dikembalikan ke Indonesia.

Koordinator Gerakan Nasional untuk Blok Mahakam A Rivai AG mengatakan, pengembalian Blok Mahakam ke Indonesia ini sebagai bukti mengembalikan kedaulatan bangsa khususnya dalam hal pengelolaan migas negara. "Selama lebih dari 30 tahun Total dan Inpex menjadi pengelola Blok Mahakam, kami tidak mendapat efek yang memadai. Kami hanya dapat ampasnya saja. Kalau Total bisa bawa Rp 7 triliun per bulan ke Perancis, kami cuma dapat bandeng gosong saja," kata Riva di Jakarta, Sabtu (23/3/2013).

Rivai menjelaskan, selama Total dan Inpex menjadi pengelola Blok Mahakam, rakyat Kalimantan Timur tidak mendapat dampak positifnya secara maksimal. Selain masyarakat harus antre dalam membeli bahan bakar minyak (BBM), masyarakat di area sekitar Blok Mahakam juga tidak sejahtera. Memang pihak Total dan Inpex telah memberikan dana tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR). Namun jumlahnya tidak signifikan karena masyarakat juga tidak mendapat dampak positifnya.

"Rakyat di sekitar Blok Mahakam masih tetap miskin. Pembangunan infrastruktur juga tidak maksimal," tambahnya.

Blok Mahakam hingga saat ini memiliki rata-rata produksi sekitar 2.200 juta kaki kubik per hari (MMSCFD). Cadangan blok ini sekitar 27 triliun cubic (tcf). Sejak 1970 hingga 2011, sekitar 50 persen (13,5 tcf) cadangan telah dieksploitasi, dengan pendapatan kotor sekitar 100 miliar dollar AS. Cadangan yang tersisa saat ini sekitar 12,5 tcf dengan harga gas yang terus naik, Blok Mahakam berpotensi pendapatan kotor 187 miliar dollar AS atau sekitar Rp 1,7 triliun.

Kontrak Blok Mahakam ini telah ditandatangani pada 31 Maret 1967 dan habis pada 31 Maret 1997. Sebelum Presiden Soeharto lengser, kontrak Blok Mahakam telah diperpanjang selama 20 tahun lagi hingga berakhir pada 31 Maret 2017. Oktober 2013 ini, pemerintah akan memutuskan, apakah kontrak kerja sama ini apakah akan dilanjutkan atau dihentikan.

"Intinya, Blok Mahakam harus menjadi milik negara, nanti bisa dikelola Pertamina atau BUMD setempat. Jangan sampai Pertamina yang sembah sujud ke perusahaan migas asing seperti saat ini," jelasnya.