Agus Dipilih Jadi Gubernur BI

Kompas.com - 27/03/2013, 03:22 WIB

Jakarta, Kompas - Komisi XI DPR memilih Agus Martowardojo sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2013-2018. Ia meraih 46 suara dari 54 anggota Komisi XI DPR yang memberikan suara dalam pemungutan suara tertutup yang digelar Selasa (26/3) malam.

Kendati demikian, ada 7 suara yang menolak Menteri Keuangan itu menjadi Gubernur Bank Indonesia (BI). Sisanya, 1 suara abstain. Usulan pemungutan suara (voting) disampaikan oleh Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS). Menurut anggota Komisi XI DPR dari F-PKS, Ecky Awal Mucharam, pemungutan suara merupakan jalan tengah agar pemilihan Gubernur BI selesai Selasa malam.

”Ada yang ingin aklamasi tetapi diputuskan pekan depan, ada yang besok. Jadi kami minta voting saja,” kata Ecky kepada Kompas. Agus menggantikan Gubernur BI Darmin Nasution yang masa tugasnya akan berakhir pada 23 Mei 2013.

Semula mencuat informasi bahwa F-PKS menolak Agus menjadi Gubernur BI. Saat ditanya mengenai hal itu, Ecky menyatakan keputusan sudah diambil secara demokratis sehingga harus diterima.

Arif Budimanta dan Maruarar Sirait dari Fraksi PDI-P menyatakan PDI-P solid. Begitu juga dengan Fraksi Partai Golkar, seperti disampaikan Harry Azhar Azis, dan Fraksi Demokrat seperti disampaikan Vera Febyanthi.

”Golkar kompak. Kami memilih Agus Martowardojo dengan pertimbangan ikut menyelamatkan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono,” ujar Harry.

Darmin calon Menkeu

Dengan terpilihnya Agus sebagai Gubernur BI, kursi Menteri Keuangan akan kosong. Padahal, masa tugasnya tak sampai dua tahun lagi, sampai pertengahan atau akhir tahun 2014. ”Siapa pun Menkeu pilihan Presiden, kami dukung,” kata Vera.

Arif Budimanta malah mengingatkan bahwa Darmin memiliki syarat menjabat Menkeu. Syarat itu adalah memiliki integritas tinggi dan bisa menjaga gejolak pasar.

Agus Martowardojo diajukan sebagai calon tunggal Gubernur BI periode tahun 2013-2018.

Agus yang pernah menjabat Direktur Utama Bank Mandiri itu menjalani uji kepatutan dan kelayakan di Komisi XI DPR pada Senin lalu. Dalam uji itu, ia dicecar pertanyaan dari 30 anggota Komisi XI DPR, antara lain soal Bank Century, kasus Hambalang, dan cadangan devisa.

Sebelum uji kepatutan dan kelayakan, DPR sudah meminta masukan dari ekonom dan sejumlah lembaga. Masukan itu berkaitan dengan tantangan yang dihadapi BI dan Gubernur BI yang ideal. Adapun lembaga yang dimintai informasi antara lain Badan Intelijen Negara, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Badan Pemeriksa Keuangan.

Page:


Editor

Close Ads X