Kepentingan Politik Kacaukan Harga Komoditas Pangan

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ahmad Erani Yustika, di Jakarta, Selasa (9/4/2013), menengarai, tingginya inflasi selama tiga bulan terakhir digerakkan oleh motif politik. Tren ini akan terus berlanjut sampai Pemilu 2014.

”Ini bukan sebatas persoalan pasokan bahan pangan. Namun ada kepentingan politik di baliknya. Dan itu akan terus meningkat suhunya sampai tahun depan,” kata Erani.

Menurut Erani, harga pangan adalah komponen yang paling mudah dipermainkan. Jadi sampai dengan Pemilu 2014, harga bahan pangan akan semakin sulit ditebak arahnya.

Inflasi yang terbukti semakin sulit dikendalikan pemerintah, menurut Erani, akan menjadi persoalan manakala pemerintah mengambil pilihan kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi (BBM) guna mengurangi pembengkakan subsidi energi yang berpotensi menembus Rp 300 triliun tahun ini.

”Bisa-bisa manfaat yang didapat dari menaikkan harga BBM bersubsidi tidak sebesar dampak negatif yang ditimbulkannya. Ini persoalannya,” kata Erani.

Di samping persoalan inflasi, Erani menyatakan, defisit neraca perdagangan Januari-Februari dan defisit keseimbangan primer APBN 2012 menjadi sandungan bagi momentum pertumbuhan ekonomi. Bersama dengan inflasi, kedua hal tersebut saling berkaitan.

Defisit neraca perdagangan, menurut Erani, disebabkan kekeliruan pemerintah selama 20-25 tahun terakhir yang tak kunjung mendiversifikasi komoditas ekspor pertanian. Dari dulu hingga sekarang terus berupa bahan mentah, tidak melangkah ke produk olahan yang memberikan nilai tambah. Pasar tujuan ekspor pun juga tak banyak berkembang.

Persoalan juga terjadi pada struktur impor. Salah satu penyumbang terbesar adalah impor bahan baku. Artinya, kata Erani, industri tidak berbasis pada sumber daya ekonomi lokal. Besarnya impor migas untuk kesekian kalinya bahwa pemerintah tidak memiliki strategi energi jangka panjang.

Sementara keseimbangan primer tahun 2012 tercatat Rp 45,5 triliun. Penyebabnya, menurut Erani, karena penerimaan negara tidak optimal dan belanja terutama subsidi energi membengkak.

Inflasi Maret mencapai 5,9 persen dibandingkan periode yang sama pada 2012. Target pemerintah adalah 4,9 persen. Adalah lonjakan harga bahan pangan yang menyumbang 80 persen inflasi terutama empat produk hortikultura. Harga bawang merah per Maret dibandingkan Februari naik 82,23 persen. Harga bawang putih naik 41,73 persen. Harga cabai rawit naik 20,98 persen dan harga jeruk naik 2,18 persen.

Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa sebelumnya menyatakan, pengendalian inflasi ke depan pertama-tama harus dilakukan melalui koreksi tata niaga produk hortikultura. Sistem kuota yang berlaku selama ini terbukti menimbulkan banyak distorsi di lapangan.

Sistem kuota, kata Hatta, pada dasarnya bertujuan baik, yakni melindungi petani dalam negeri. Namun dalam praktiknya, model ini kurang responsif terhadap dinamika pasar sehingga mengganggu pasokan. Ujung-ujungnya adalah inflasi sebagaimana terjadi pada Maret. Sistem kuota juga selalu memicu kartel.

”Namun apa pun sistem yang dipilih, perbaikan tata kelola adalah yang paling utama,” kata Hatta.

Wakil Menteri Pertanian Rusman Heriawan menyatakan, pihaknya akan memitigasi produk hortikultura. Hal ini untuk menetapkan sistem impor apa yang akan diterapkan.

”Akan ada produk yang menggunakan sistem kuota. Ada produk yang menggunakan sistem bea masuk. Tapi ada kemungkinan juga satu produk menggunakan sistem kombinasi. Ini akan kami siapkan,” kata Rusman.

Untuk produk yang selisih harga antara domestik dan luar negeri lebar cenderung dikenakan kuota. Sementara yang selisihnya pendek akan menggunakan bea masuk. (LAS)