Infrastruktur Hambat Konektivitas

Bandar Seri Begawan, Kompas - Kecepatan pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak diimbangi dengan pertumbuhan infrastruktur yang memadai, di antaranya infrastruktur perhubungan. Akibatnya, iklim usaha di Tanah Air menimbulkan ekonomi biaya tinggi, seperti misalnya biaya logistik yang tinggi sehingga produk-produk dari Indonesia tidak berdaya saing.

Demikian disampaikan Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa saat mengikuti pertemuan ke-9 ASEAN Economic Community Council (AECC) di Bandar Seri Begawan, Brunei, Rabu (10/4), seperti dilaporkan wartawan Kompas, Aditya Ramadhan.

Hatta menegaskan, biaya logistik tinggi ini harus segera dibenahi mengingat jika Indonesia ingin memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN yang akan dimulai akhir 2015 nanti.

Selain konektivitas antarnegara ASEAN, konektivitas dalam negeri, baik darat, laut, dan udara, juga penting untuk mengantisipasi terintegrasinya ekonomi ASEAN. Harapannya, jarak ekonomi antarkota di Indonesia juga ASEAN semakin dekat. Pemerintah Indonesia mempersiapkan hal ini melalui Rencana Induk Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

Hatta mengatakan, dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN akan ada arus barang dan jasa, kapital, serta tenaga kerja kompeten yang bebas antarnegara di kawasan ASEAN. Hal ini tidak akan terwujud tanpa konektivitas yang lancar.

Oleh karena itulah, dalam konteks ekonomi keberadaan infrastruktur yang memadai menjadi syarat yang mau tidak mau harus ada. Hatta menyebutkan, infrastruktur perhubungan Indonesia yang belum bagus menyebabkan biaya logistik di Tanah Air mencapai 14 persen dari biaya produksi. Padahal, jika ingin kompetitif maka biaya logistik harus diturunkan menjadi 10 persen saja. ”Sebelum 2015, di mana Masyarakat Ekonomi ASEAN dimulai, biaya logistik ditargetkan harus turun sampai 10 persen,” ujar Hatta.

Sementara itu, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Lucky S Slamet dalam jumpa pers di sela-sela acara Pertemuan Pejabat Senior (SOM) II Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) di Surabaya, Jawa Timur, Rabu, menegaskan, pihaknya berupaya meningkatkan daya saing usaha mikro kecil dan menengah di tengah gempuran produk global dengan memberikan pemahaman mengenai keamanan pangan. Alasannya, pengetahuan pelaku UMKM untuk menghasilkan produk pangan yang aman dikonsumsi masih rendah.

”Banyak ekspor beberapa produk pangan yang ditolak di luar negeri. Untuk itu, perlu ada pemahaman bagi UMKM agar produk yang dihasilkan berdaya saing,” ujar Lucky. SOM II berisi lokakarya bertajuk ”Best Practices on Educating Food Safety Standards to SMEs”. (ILO)