DPR: Bisnis Penerbangan Jangan Korbankan Keselamatan

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi V DPR RI menyesalkan musibah pendaratan darurat Pesawat Lion Air dengan kode penerbangan JT 904 di perairan dekat Bandar Udara Ngurah Rai, Bali. Pemerintah dan maskapai penerbangan diminta tidak lagi mengabaikan keselamatan dan keamanan penerbangan demi kepentingan bisnis semata.

“Musibah pendaratan darurat Lion Air ini menambah satu lagi catatan buruknya penerbangan kita. Jika benar penerbangan ini dipaksakan meski dalam kondisi cuaca gelap sehingga mengganggu jarak pandang, ini menunjukan bahwa aspek keselamatan sudah diabaikan demi bisnis. Apalagi kita tahu Lion Air baru saja membeli pesawat baru sehingga terkesan kejar setoran,” kata Anggota Komisi V Yudi Widiana kepada Tribunnews.com, Minggu (14/4/2013).

Yudi mendapat informasi bahwa penyebab kecelakaan Lion Air mulai dari cuaca buruk sampai system roda yang tidak berfungsi. Dari situs resmi BMKG Bali, cuaca di Bali saat terjadi musibah diperkirakan hujan ringan. Hal itu diperkuat dengan pengakuan salah satu penumpang Lion Air yang menyebutkan saat hendak melakukan pendaratan cuaca diatas Bandara Ngurah Rai gelap sehingga mengganggu jarak pandang.

Selain faktor cuaca,kata Yudi, terjadinya human error dalam kecelakaan tersebut juga sangat dimungkinkan. “Keputusan pilot melakukan pendaratan darurat ini patut dipertanyakan. Apalagi pernyataan resmi dari pihak Lion Air bahwa pesawat ini laik terbang,” Kata Yudi.

Untuk memastikan kondisi pilot benar-benar sehat dan bebas narkoba, Yudi juga meminta agar pilot yang menerbangkan pesawat Lion Air dengan Kode Penerbangan JT 960 dites narkoba secara menyeluruh.

“Saya minta pilotnya dites laboratorium apakah memakai narkoba atau tidak. Kita tahu beberapa pilot Lion Air beberapa waktu lalu kedapatan mengkonsumsi narkoba. Hal ini sangat mungkin mengingat mereka kerap bekerja melampaui batas jam terbang 30 jam/minggu.

Seperti diketahui, Pertumbuhan bisnis penerbangan Indonesia menembus angka 14 persen dan Lion Air termasuk salah satu maskapai nasional dengan pangsa pasar terbesar di Indonesia.. Namun, pertumbuhan penerbangan ini juga tidak diikuti dengan penyedian SDM khususnya pilot. Saat ini kebutuhan pilot pertahun mencapai 800 orang, namun yang baru terpenuhi sekitar 400 (50 persen) sehingga kemungkinan terjadi pelanggaran jam kerja pilot.

“Kalau dicermati pertumbuhan bisnis penerbangan di Indonesia sangat tinggi diatas 14 persen dari yang normal 8 persen. Ini menunjukan bahwa perkembangan bisnis penerbangan Indonesia sudah tumbuh sangat pesat. Bahkan, Indonesia menyumbang 1,4 persen lalu lintas udara global dari sisi jumlah penumpangnya," imbuh yudi.

Meski demikian, ujarnya, angka kecelakaan pesawat di Indonesia juga cukup tinggi berkisar 4 persen seperti dilaporkan FAA tahun 2011.

"Hal ini menunjukan bahwa kemajuan bisnis penerbangan ternyata mengorbankan keselamatan penumpang karena tidak diikuti dengan langkah progresif pemerintah untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan penerbangan,” Kata Yudi.

Bukti lain ketidaksiapan pemerintah dan maskapai penerbangan dalam meningkatkan keselamatan dan keamanan penerbangan adalah masih banyaknya personel pesawat udara yang tidak dilengkapi dengan lisensi atau sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Kemenhub.

"Para awak pesawat umumnya hanya mengantongi sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh perusahaan. Akibatnya, jika terjadi kondisi darurat dalam penerbangan, awak pesawat, termasuk awak kabin tidak dapat melakukan upaya penyelamatan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum," ucap Politisi PKS itu. (Ferdinand Waskita)