Dilantik Jadi Deputi BI, Perry Siap Jalankan Tugas

Kompas.com - 15/04/2013, 14:17 WIB
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com - Perry Warjiyo resmi dilantik oleh Mahkamah Agung (MA) menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI). Perry akan menjalankan visi misi yang telah disampaikan ke DPR beberapa waktu lalu.

"Terima kasih atas dukungan semuanya. Yang penting saat ini saya harus fokus ke enam agenda yang sudah saya sampaikan sebelumnya," kata Perry saat ditemui usai pelantikannya di kantor Mahkamah Agung Jakarta, Senin (15/4/2013).

Menurut Perry, perekonomian Indonesia saat ini menghadapi kendala khususnya dalam hal neraca perdagangan yang masih mengalami defisit. Selain itu, hal ini juga menyebabkan nilai tukar rupiah sedikit melemah. Sehingga secara umum fokus BI ke depan adalah stabilisasi nilai tukar rupiah, pengendalian inflasi dan mendorong stabilitas sistem keuangan.

Untuk menghadapi dua tantangan utama perekonomian Indonesia itu, Perry menjelaskan ada enam visi misi yang bisa dilakukan sebagai penjabaran. Pertama, memperkuat kebijakan pengendalian inflasi dan melanjutkan kebijakan suku bunga rendah.

Menurut Perry, kebijakan ini dinilai penting untuk mendorong ketahanan ekonomi nasional. Perry ingin agar inflasi bisa lebih rendah dari target selama ini yaitu 4,5 plus minus 1 persen. Serta untuk kebijakan suku bunga diarahkan menjadi suku bunga single digit.

Kedua, menstabilisasi nilai tukar rupiah dan pendalaman masalah valuta asing (valas). Ini bisa dilakukan dengan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder, Devisa Hasil Ekspor (DHE) dan sebagainya.

Ketiga, bagaimana merumuskan kebijakan makro prudensial dan bagaimana mengkoordinasikan dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). "Kebijakan makro prudential ini mencakup pengendalian kredit, penguatan akses keuangan dan mengintegrasikan kebijakan moneter untuk mendukung perekonomian dalam negeri," tambahnya.

Keempat, penguatan peran Bank Indonesia untuk mendorong sektor riil, UMKM dan ekonomi daerah. Kelima, koordinasi dengan pemerintah khususnya dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal ini dikhususkan untuk pengendalian inflasi di daerah sekaligus mengkoordinasikan kebijakan moneter dan fiskal yang ada.

Keenam, memperkuat organisasi dan sumber daya manusia (SDM). Apalagi dengan pengalihan pengawasan perbankan dari bank sentral ke OJK, maka pengawasan sistem keuangan akan menjadi satu atap. Sementara bank sentral akan fokus menata moneter dengan segala kebijakannya dan SDM-nya.

Terkait sembilan catatan yang diberikan oleh Komisi XI DPR kepadanya, Perry akan menganggap hal tersebut sebagai bentuk dukungan DPR terhadap kinerjanya ke depan. "Ini bagus, berarti DPR mendukung saya untuk memberikan pengendalian moneter lebih baik dari sebelumnya. Sembilan catatan itu juga merupakan penjabaran dari enam visi saya tadi," tambahnya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gaji Rp 5 Juta, Sebaiknya Ngontrak atau Cicil Rumah?

Gaji Rp 5 Juta, Sebaiknya Ngontrak atau Cicil Rumah?

Spend Smart
Wika dan CNI Bangun Pabrik Nikel di Kolaka

Wika dan CNI Bangun Pabrik Nikel di Kolaka

Whats New
Pengusaha Sebut Hanya 3 Persen Pekerja yang Bekerja di Perusahaan Besar

Pengusaha Sebut Hanya 3 Persen Pekerja yang Bekerja di Perusahaan Besar

Whats New
Nadine Chandrawinata: Selain Plastik, Sampah Puntung Rokok Juga Banyak Ditemukan di Laut

Nadine Chandrawinata: Selain Plastik, Sampah Puntung Rokok Juga Banyak Ditemukan di Laut

Whats New
Pengusaha Ingin Buruh Tak Sekadar Demo, tapi Berdialog untuk Menyelesaikan Masalah

Pengusaha Ingin Buruh Tak Sekadar Demo, tapi Berdialog untuk Menyelesaikan Masalah

Whats New
[POPULER DI KOMPASIANA] Menyiapkan Guru Masa Depan | Siap-siap 5G | 7 Kesalahan dalam Bisnis

[POPULER DI KOMPASIANA] Menyiapkan Guru Masa Depan | Siap-siap 5G | 7 Kesalahan dalam Bisnis

Rilis
Luhut: Saya Enggak Mau Lama-lama, Kerjaan Saya Banyak

Luhut: Saya Enggak Mau Lama-lama, Kerjaan Saya Banyak

Whats New
Menaker Akui Iklim Terciptanya Lapangan Kerja Baru Masih Belum Bersahabat

Menaker Akui Iklim Terciptanya Lapangan Kerja Baru Masih Belum Bersahabat

Whats New
779 Warga Kota Serang Dapat Kompensasi Tumpahan Minyak dari Pertamina

779 Warga Kota Serang Dapat Kompensasi Tumpahan Minyak dari Pertamina

Whats New
7 Posisi Menteri yang Pernah Dijabat Luhut, Apa Saja?

7 Posisi Menteri yang Pernah Dijabat Luhut, Apa Saja?

Whats New
Menaker Sebut Nilai Upah Minimum RI Tak Sepadan dengan Produktivitas Pekerja yang Rendah

Menaker Sebut Nilai Upah Minimum RI Tak Sepadan dengan Produktivitas Pekerja yang Rendah

Whats New
Ini 7 Kiat Sukses Calon Pemimpin ala Gubernur BI

Ini 7 Kiat Sukses Calon Pemimpin ala Gubernur BI

Rilis
KKP Bantu Permodalan Pembudi Daya Rumput Laut di Sulsel

KKP Bantu Permodalan Pembudi Daya Rumput Laut di Sulsel

Whats New
Kemenkeu Beri Pinjaman Rp 650 Miliar ke Perumnas untuk Penyediaan Satu Juta Rumah

Kemenkeu Beri Pinjaman Rp 650 Miliar ke Perumnas untuk Penyediaan Satu Juta Rumah

Whats New
Pulihkan Ekonomi, Mendag Dorong Penguatan Kerja Sama Indonesia-Malaysia-Thailand

Pulihkan Ekonomi, Mendag Dorong Penguatan Kerja Sama Indonesia-Malaysia-Thailand

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X