Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Perlindungan Nasabah Asuransi Ternyata Belum Memadai

Kompas.com - 22/04/2013, 10:26 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Gembar-gembor "Ayo Berasuransi" ternyata belum disertai perlindungan memadai bagi nasabah asuransi. Buktinya cukup banyak nasabah yang tidak bisa mendapatkan ganti rugi polis, ketika perusahaan asuransi dicabut izinnya oleh regulator. Ketut Sendra, Sekretaris Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI), mengatakan nasabah tidak memiliki tempat mengadu atas permasalahan semacam itu.

Sendra mengaku, pihaknya sering mendapat pengaduan dari nasabah yang polisnya ditutup karena perusahaan asuransi yang menerbitkan telah dibekukan pemerintah. Sayang, jumlah nasabah yang mengadu tidak diketahui. BMAI tidak bisa menampung, lantaran hal ini  bukanlah  kewenangan mereka karena BMAI hanya mengurus sengketa klaim.

Sendra menuturkan, sebagian besar nasabah merasa bingung karena tidak tahu tempat mengadu. Sebab otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga kini belum mempunyai standar penyelesaian  permasalahan itu dan terkadang mengembalikannya kepada perusahaan asuransi. "Padahal kalau asuransinya sudah ditutup bagaimana cara nasabah minta tanggung jawab," kata dia, akhir pekan lalu.

Sendra berharap, OJK segera bersikap. Akan banyak nasabah dirugikan jika terlalu lama mengambil keputusan. Apalagi industri asuransi saat ini tengah berkembang. Penanganan yang terlalu lama membuat masyarakat enggan membeli asuransi karena merasa tidak dilindungi.

Sebagai gambaran saja, pada Januari 2013, OJK mencabut izin Asuransi Jiwa Syariah Mubarakah. Tahun 2012 silam, regulator menutup PT Asuransi Wanamekar Handayani. Pencabutan izin menyebabkan perusahaan asuransi berhak melepaskan tanggungjawab mereka, sementara jumlah nasabah asuransi tersebut diperkirakan cukup banyak.

Memang, dalam beberapa kesempatan, OJK menyatakan mendorong pendirian Lembaga Penjaminan Polis (LPP). Hanya saja pembentukan lembaga itu masih lama. Firdaus Djaelani, Kepala Eksekutif Industri Keuangan Non-Bank (IKNB), beberapa kali menyatakan, pembentukan LPP harus menunggu dulu  pengesahan  RUU Perasuransian. "LPP nanti ditentukan dalam undang-undang," terangnya.

Padahal sekarang ini, masih ada beberapa perusahaan asuransi bermodal cekak, yang mungkin bangkrut. Bahkan, Firdaus menyebutkan, ada dua perusahaan asuransi bermodal di bawah ketentuan minimum Rp 70 miliar susah memenuhi persyaratan. Artinya, jika perusahaan tersebut berakhir. maka bertambah lagi nasabah yang terkatung-katung, karena tidak bisa mengurus polis yang sudah mereka bayar. (Feri Kristianto/Kontan)

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com