Pertamina Minta Polri Amankan Distribusi BBM Bersubsidi

JAKARTA, KOMPAS.com — PT Pertamina (Persero) meminta Polri mengawasi sekaligus mengamankan pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) terkait rencana kenaikan harga BBM subsidi jenis premium dan solar untuk mobil pribadi. PT Pertamina telah melakukan koordinasi langsung dengan Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri Komisaris Jenderal Sutarman.

"Karena adanya disparitas harga, penyimpangan kemungkinan sangat besar terjadi dan itu sudah terjadi. Kita berkoordinasi dengan pihak kepolisian, utamanya mengamankan pendistribusian BBM PSO (public services obligation) supaya tidak terjadi penyimpangan," ujar Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina Hanung Budya di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (22/4/2013).

Hanung menyatakan, PT Pertamina tidak dapat sendirian dalam mengatasi hal itu. Jika kebijakan itu diterapkan, setiap SPBU akan dijaga oleh petugas kepolisian. Pertamina dan kepolisian telah membicarakan prediksi permasalahan yang akan muncul. Namun, Hanung mengakui bahwa identifikasi masalah itu belum terlihat karena baru kali ini ada rencana penerapan dua harga tersebut.

"Indonesia belum pernah punya pengalaman satu produk bersubsidi dengan dua harga. Kemudian, ada sekelompok konsumen yang tidak boleh gunakan harga pertama dan didorong ke harga kedua. Jadi, kita juga belum bisa memprediksikan kira-kira output-nya seperti apa," ujarnya.

Hanung menjelaskan, kuota BBM bersubsidi pada tahun ini sebanyak 46 juta kiloliter yang terdiri dari premium, solar, dan minyak tanah. Adapun 45 juta kiloliter di antaranya merupakan tanggung jawab Pertamina. Pertamina juga berencana memasang sistem yang mampu memonitor pendistribusian BBM PSO di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

Pemerintah berencana mengurangi subsidi BBM bagi pengguna mobil pribadi dengan menerapkan harga bahan bakar jenis premium pada kisaran Rp 6.500 per liter. Adapun pengguna sepeda motor dan angkutan umum masih bisa membeli premium dengan harga Rp 4.500 per liter. Implementasi kebijakan tersebut diperkirakan paling cepat akhir April ini.

Pemerintah menghitung harga keekonomian premium sebesar Rp 9.500 per liter. Jika harga dinaikkan menjadi Rp 6.500, kelompok menengah ke atas masih menikmati subsidi Rp 3.000 per liter. Adapun masyarakat menengah ke bawah disubsidi Rp 5.000 per liter.

Saat kebijakan itu dilaksanakan, akan ada SPBU yang khusus menjual premium untuk sepeda motor dan angkutan umum dan ada SPBU yang khusus menjual premium untuk mobil pribadi. Cara ini dianggap lebih memudahkan mekanisme pengawasannya dibandingkan SPBU yang sama melayani premium untuk mobil pribadi, angkutan umum, dan sepeda motor.