Kompas.com - 24/04/2013, 19:03 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Presiden RI periode 2004-2009 M Jusuf Kalla atau akrab disapa JK berpendapat, sebaiknya pemerintah membuat kebijakan pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM) dengan satu harga. JK yakin kebijakan dua harga akan sulit diimplementasikan.

"Ini masalah yang tidak ada yang enak. Pasti semua tidak enak. Tapi dipilihlah yang risikonya paling kecil. Naikkan saja harga secara rata-rata, tidak perlu maksimum. Kalau dua harga tidak akan jalan," kata JK di Jakarta, Rabu (14/4/2013).

Sebelumnya, pemerintah memberikan sinyal akan mengurangi subsidi BBM bagi pengguna mobil pribadi dengan menerapkan harga Premium pada kisaran Rp 6.500 per liter. Sementara itu, pengguna sepeda motor dan angkutan umum masih bisa membeli Premium dengan harga Rp 4.500 per liter. Implementasi kebijakan tersebut diperkirakan paling cepat akhir April ini.

JK mengingatkan potensi penyimpangan jika diberlakukan kebijakan dua harga BBM. Salah satunya, kata dia, bisa saja sopir angkutan umum malah lebih menguntungkan jika menjual BBM yang dibeli ketimbang mengoperasikan angkutannya.

JK menambahkan, pemerintah memang seharusnya mengurangi subdisi BBM lantaran sudah terlalu besar. Akibatnya, kata dia, anggaran untuk pembangunan infrastruktur di daerah kurang. Padahal, infrastruktur itu digunakan oleh rakyat.

"Justru akan inflasi kalau tidak dinaikkan. Seperti sekarang, harga tidak dinaikan lalu dibatasi BBM (bersubdisi). Akibatnya mobil antre (di SPBU), angkutan akan berkurang, barang telat (diantar). Itukan menyebabkan harga lebih mahal, akhirnya akan inflasi," kata JK.

Meski jumlah kendaraan pelat hitam dengan pelat kuning hampir sama, ucap JK, tetapi penggunaan BBM pelat kuning jauh lebih besar. Rata-rata, katanya, kendaraan pelat hitam menghabiskan 10 liter per hari. Namun, mobil plat kuning bisa mencapai 60 liter per hari.

Politisi Partai Golkar itu juga tak sependapat jika kebijakan BBM satu harga disebut akan berimbas ke rakyat miskin. Menurut dia, rakyat miskin hanya terkena imbas ketika penghapusan subsidi minyak tanah. Masalah itu sudah dilalui.

"Efeknya kecil sekali. Tapi paling penting, apa pun (kebijakan pemerintah) laksanakanlah. Mau satu harga, dua harga, tiga harga, yang penting laksanakan. Kita tidak bicara harga naik, kita bicara bangsa. Bangsa ini perlu jalan baik, jembatan baik, pengairan baik, pertanian baik. Supaya ada dana untuk jalan, sekolah, rumah sakit, maka subsidi (BBM) harus dikurangi. Kita tidak bicara kasih susah orang, kita bicara kasih enak orang," pungkas JK.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Kode Bank BNI dan Cara Transfer Antarbank di ATM dengan Mudah

    Kode Bank BNI dan Cara Transfer Antarbank di ATM dengan Mudah

    Spend Smart
    Cara Top Up DANA lewat ATM BRI dan BRImo dengan Mudah

    Cara Top Up DANA lewat ATM BRI dan BRImo dengan Mudah

    Spend Smart
    Cara Top Up Gopay Lewat m-Banking BCA hingga OneKlik Secara Mudah

    Cara Top Up Gopay Lewat m-Banking BCA hingga OneKlik Secara Mudah

    Spend Smart
    Inilah 5 Sekolah Termahal di Indonesia, SPP-nya Hingga Ratusan Juta

    Inilah 5 Sekolah Termahal di Indonesia, SPP-nya Hingga Ratusan Juta

    Spend Smart
    Bos Krakatau Steel Pimpin Asosiasi Industri Besi-Baja se-Asia Tenggara

    Bos Krakatau Steel Pimpin Asosiasi Industri Besi-Baja se-Asia Tenggara

    Rilis
    Luncurkan Livin' Investasi, Bank Mandiri Targetkan Pertumbuhan Bisnis Wealth Management

    Luncurkan Livin' Investasi, Bank Mandiri Targetkan Pertumbuhan Bisnis Wealth Management

    Whats New
    Jobseeker, Simak 10 Tips Ikut Job Fair Agar Sukses Dapat Pekerjaan

    Jobseeker, Simak 10 Tips Ikut Job Fair Agar Sukses Dapat Pekerjaan

    Work Smart
    Kuasa Hukum Korban Berharap Aset KSP Indosurya Ditelusuri Lagi

    Kuasa Hukum Korban Berharap Aset KSP Indosurya Ditelusuri Lagi

    Whats New
    UMKM Ingin Menjual Produk ke Pemerintah? Ini Daftar E-Katalog LKPP

    UMKM Ingin Menjual Produk ke Pemerintah? Ini Daftar E-Katalog LKPP

    Smartpreneur
    Pembiayaan APBN Melalui Utang Turun 62,4 Persen, Hanya Rp 155,9 Triliun Per April 2022

    Pembiayaan APBN Melalui Utang Turun 62,4 Persen, Hanya Rp 155,9 Triliun Per April 2022

    Whats New
    Bank Mandiri Luncurkan Fitur Investasi di Aplikasi Livin'

    Bank Mandiri Luncurkan Fitur Investasi di Aplikasi Livin'

    Whats New
    Jokowi Minta Luhut Bantu Urus Minyak Goreng, Ini Kata Kemendag

    Jokowi Minta Luhut Bantu Urus Minyak Goreng, Ini Kata Kemendag

    Whats New
    Minat Jadi Agen Mandiri? Simak Persyaratan dan Cara Daftarnya

    Minat Jadi Agen Mandiri? Simak Persyaratan dan Cara Daftarnya

    Whats New
    Kemendag Ungkap Alasan Larangan Eskpor CPO Dicabut

    Kemendag Ungkap Alasan Larangan Eskpor CPO Dicabut

    Whats New
    Jadi Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Mirza Adityaswara Mengudurkan Diri dari Presiden Komisaris OVO

    Jadi Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Mirza Adityaswara Mengudurkan Diri dari Presiden Komisaris OVO

    Whats New
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.