Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

135.000 Buruh Akan Demo Tolak Upah Murah

Kompas.com - 26/04/2013, 11:01 WIB
Didik Purwanto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan mengerahkan sekitar 135.000 buruh untuk melakukan aksi demo pada Hari Buruh Sedunia 1 Mei nanti. Aksi mereka akan menuntut kenaikan upah buruh dan menghapuskan sistem tenaga alih daya (outsourcing).

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, para buruh ini akan memperjuangkan empat tuntutan utama, khususnya yang berkaitan dengan buruh. "Kami akan menuntut tolak upah murah, perbaiki sistem jaminan sosial, hapus sistem outsourcing di ranah BUMN, dan tolak kenaikan bahan bakar minyak (BBM)," kata Said saat konferensi pers di Jakarta, Kamis (25/4/2013).

Said menambahkan, sebenarnya pihaknya akan mengerahkan sekitar 200.000 buruh pada aksi demo nanti. Namun, hingga saat ini, baru siap sekitar 135.000 buruh.

Aksi demo ini nanti akan berpusat di Istana Presiden dan enam kementerian, yaitu Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Kementerian Perekonomian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Kementerian Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat.

"Tuntutan upah murah merupakan prioritas utama perjuangan kami," tambahnya.

Seperti diberitakan, KSPI menilai upah buruh di Indonesia merupakan yang terendah se-ASEAN. Upah buruh di Indonesia hanya lebih baik dibanding Kamboja dan Vietnam. Data tersebut merupakan data statistik upah minimum di Asia dan sekitarnya pada 2012. Data ini membandingkan jumlah upah buruh di negara kawasan ASEAN.

"Upah buruh di Indonesia masih terendah se-ASEAN. Kami dengan tegas menolak upah murah yang ada saat ini," tambah Said.

Nilai upah minimum bulanan di Indonesia tahun 2012 hanya 161,3 dollar AS per bulan. Jumlah upah tersebut masih kalah dengan Thailand yang sudah memberi upah buruh sebesar 283,54 dollar AS per bulan.

Melalui data yang diperoleh KSPI, upah minimum negara Asia dan sekitarnya, khususnya Indonesia, masih jauh tertinggal dibanding Australia yang sudah mencapai 3.901,89 per bulan yang disusul dengan Selandia Baru sebesar 2.620,09 dollar AS per bulan dan Jepang 2.560,72 dollar AS per bulan. Untuk jaminan sosial, lebih dari 100 juta jiwa masyarakat belum tertutup sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) pada 1 Januari 2014.

Berdasarkan data pada 2012, hanya tercatat 151.548.981 jiwa dari 251.857.940 jiwa penduduk Indonesia yang terjamin dalam program BPJS. Jumlah tersebut di antaranya peserta Askes PNS sebesar 17,2 juta jiwa, TNI Polri 2,2 juta jiwa, peserta Jamkesmas 76,4 juta jiwa, peserta JPK Jamsostek 5,6 juta jiwa, peserta Jamkesda 31,9 juta jiwa, jaminan perusahaan 15,3 juta jiwa, dan peserta askes komersial 2,8 juta jiwa. "Pemerintah hanya menaikkan coverage bagi orang miskin sebesar 10 juta, dari 76 juta menjadi 86 juta jiwa," tambahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Cara Cek Formasi CPNS dan PPPK 2024 di SSCASN

Cara Cek Formasi CPNS dan PPPK 2024 di SSCASN

Whats New
Pertamina Patra Niaga Apresiasi Polisi Ungkap Kasus BBM Dicampur Air di SPBU

Pertamina Patra Niaga Apresiasi Polisi Ungkap Kasus BBM Dicampur Air di SPBU

Whats New
HMSP Tambah Kemitraan dengan Pengusaha Daerah di Karanganyar untuk Produksi SKT

HMSP Tambah Kemitraan dengan Pengusaha Daerah di Karanganyar untuk Produksi SKT

Whats New
BCA Finance Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1 Semua Jurusan, Cek Syaratnya

BCA Finance Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1 Semua Jurusan, Cek Syaratnya

Work Smart
Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

Whats New
Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Whats New
Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Earn Smart
7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

Whats New
'Regulatory Sandbox' Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

"Regulatory Sandbox" Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

Whats New
IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

Whats New
Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Whats New
Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Whats New
Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Whats New
Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Whats New
Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com