Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Tak Akan Pilih Opsi Dua Harga BBM jika Berisiko

Kompas.com - 26/04/2013, 16:07 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak akan mengambil kebijakan dua harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jika hasil kajian menunjukkan risiko yang terlalu besar. Jika tidak bisa dengan sistem dua harga, Presiden akan memutuskan satu harga BBM. Apa pun opsi yang diambil, subsidi BBM harus dikurangi.

Hal itu dikatakan Presiden saat jumpa pers seusai rapat terbatas di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (26/4/2013). Saat itu, Presiden dan rombongan baru kembali dari lawatan ke tiga negara.

Dalam rapat itu, Presiden menerima laporan dari Menteri ESDM Jero Wacik terkait kajian terakhir kebijakan BBM. Rapat juga dihadiri Wakil Presiden Boediono, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa, dan jajaran kabinet lainnya.

"Saya tunggu dua hari lagi laporan lengkapnya, apakah memungkinkan secara teknis di lapangan diberlakukan sistem dua harga. Kalau memang tidak memungkinkan, risikonya terlalu besar, tentu tidak mungkin pemerintah pilih," kata Presiden.

Presiden menambahkan, jika harga BBM nantinya diputuskan dipukul rata, rakyat miskin yang terkena imbas wajib mendapat proteksi sosial. Caranya, menurut Presiden, dengan memberikan bantuan langsung.

"Ini bukan sekadar putuskan A atau B. Saya tahu implikasinya kepada saudara kita yang miskin atas kenaikan harga dan kemungkinan memberikan persoalan kehidupan sehari-harinya. Secara moral, saya wajib memastikan apa pun pilihan yang kita ambil dalam waktu dekat. Rakyat tidak mampu harus kita bantu dan lindungi. Di satu sisi, ekonomi terjaga, fiskal sehat," pungkas Presiden.

Seperti diberitakan, pemerintah berencana mengurangi subsidi BBM bagi pengguna mobil pribadi dengan menerapkan harga premium pada kisaran Rp 6.500 per liter. Sementara pengguna sepeda motor dan angkutan umum masih bisa membeli premium dengan harga Rp 4.500 per liter.

Rencana itu dikritik lantaran dinilai akan sulit ketika diimplementasikan. Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla alias JK memperkirakan akan terjadi kekacauan jika ada dua harga BBM. Penyimpangan akan banyak terjadi. Salah satunya ialah bisa saja pihak angkutan umum memilih menjual BBM ke pihak lain.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com