Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kadin Pusat Tolak Pengurus "Kadin Tandingan"

Kompas.com - 29/04/2013, 04:21 WIB
Didik Purwanto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kisruh pelengseran Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Suryo Bambang Sulisto makin berlanjut. Setelah gagal melengserkan Suryo melalui wacana Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub), Kadin daerah membentuk Kadin tandingan.

Saat ini, Kadin tandingan tersebut telah memutuskan secara sepihak melalui Munaslub di Pontianak dan memiliki pengurus sementara Kadin Indonesia yaitu Oesman Sapta Odang.

Oesman Sapta ditunjuk bersama empat orang lainnya dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa Kadin Indonesia di Pontianak yang berakhir pada Sabtu (27/4/2013) sore.

Namun Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofyan Wanandi dan Anggota Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia Arifin Panigoro menolak Oesman Sapta sebagai pengurus sementara Kadin Indonesia tandingan tersebut.

Keduanya tidak mengakui keabsahan Munaslub Pontianak sebagai forum resmi Kadin Indonesia. "Saya sudah cukup sibuk di Apindo. Munaslub Pontianak secara sepihak dan tidak sah mencatut nama saya tanpa sepengetahuan saya. Sejak awal saya sudah tidak setuju dengan usulan Munaslub. Munaslub Pontianak tidak memiliki keabsahan sebagai forum resmi Kadin Indonesia. Saya tidak ikut campur disitu," kata Sofjan dalam siaran pers di Jakarta, Senin (29/4/2013).

Anggota Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia Arifin Panigoro juga mengungkapkan hal senada. Namanya dicatut oleh Munaslub Pontianak yang dipimpin Oesman Sapta Odang. Bahkan Arifin juga tidak diberikan informasi apapun soal adanya Munaslub Pontianak. Apalagi sampai diangkat mendampingi Oesman Sapta.

"Jelas saya menolak pengangkatan itu. Sejak awal saya tidak setuju dengan adanya Munaslub. Posisi saya sebagai anggota Dewan Pertimbangan Kadin, sama seperti keempat Wakil Dewan Pertimbangan Kadin yang menolak diadakannya Munaslub," kata Arifin.

Seluruh Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia yaitu Sofjan Wanandi, Tony Uloli, Aziz Sjamsuddin dan Agus Gumiwang Kartasasmita memang sejak awal menolak usulan Munaslub.

Posisi keempatnya berseberangan dengan Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia Oesman Sapta Odang yang mendukung dan memfasilitasi usulan Munaslub, meski hanya didukung oleh enam Ketua Kadin Daerah.

"Usulan Munaslub ini tidak mewakili mayoritas anggota KADIN, karena sebagian besar KADIN Daerah, Asosiasi, Dewan Penasihat dan Dewan Pengurus KADIN mendukung kepengurusan yang sekarang hingga akhir masa jabatannya di 2015," ujar Tony Uloli.

Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin, Agus Gumiwang Kartasasmita ketika dikonfirmasi juga menyatakan hal senada. "Munaslub ini kan mekanisme parpol, sebagaimana dikatakan Pak Fahmi Idris sebagai Ketua Dewan Penasihat Kadin. Selayaknya mekanisme yang seperti itu tidak dilakukan untuk organisasi pengusaha seperti Kadin. Kita ini kan pengusaha, caranya ya kompetisi sehat," ujar Agus Kartasasmita.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pembiayaan Kendaraan Listrik BSI Melejit di Awal 2024

Pembiayaan Kendaraan Listrik BSI Melejit di Awal 2024

Whats New
Peringati Hari Bumi, Karyawan Blibli Tiket Donasi Limbah Fesyen

Peringati Hari Bumi, Karyawan Blibli Tiket Donasi Limbah Fesyen

Whats New
Great Eastern Hadirkan Asuransi Kendaraan Listrik, Tanggung Kerusakan sampai Kecelakaan Diri

Great Eastern Hadirkan Asuransi Kendaraan Listrik, Tanggung Kerusakan sampai Kecelakaan Diri

Earn Smart
Setelah Akuisisi, Mandala Finance Masih Fokus ke Bisnis Kendaraan Roda Dua

Setelah Akuisisi, Mandala Finance Masih Fokus ke Bisnis Kendaraan Roda Dua

Whats New
KKP Gandeng Kejagung untuk Kawal Implementasi Aturan Tata Kelola Lobster

KKP Gandeng Kejagung untuk Kawal Implementasi Aturan Tata Kelola Lobster

Whats New
Pengusaha Harap Putusan MK soal Pilpres Dapat Ciptakan Iklim Investasi Stabil

Pengusaha Harap Putusan MK soal Pilpres Dapat Ciptakan Iklim Investasi Stabil

Whats New
IHSG dan Rupiah Kompak Menguat di Akhir Sesi 23 April 2024

IHSG dan Rupiah Kompak Menguat di Akhir Sesi 23 April 2024

Whats New
Rupiah Diramal Bisa Kembali Menguat di Bawah Rp 16.000 Tahun Ini

Rupiah Diramal Bisa Kembali Menguat di Bawah Rp 16.000 Tahun Ini

Whats New
Bagaimana Prospek IPO di Indonesia Tahun Ini Usai Pemilu?

Bagaimana Prospek IPO di Indonesia Tahun Ini Usai Pemilu?

Whats New
Harga Makanan Global Diperkirakan Turun, Konsumen Bakal Lega

Harga Makanan Global Diperkirakan Turun, Konsumen Bakal Lega

Whats New
Laba Bersih Astra Agro Lestari Turun 38,8 Persen, Soroti Dampak El Nino

Laba Bersih Astra Agro Lestari Turun 38,8 Persen, Soroti Dampak El Nino

Whats New
Naik, Pemerintah Tetapkan Harga Acuan Batu Bara hingga Emas April 2024

Naik, Pemerintah Tetapkan Harga Acuan Batu Bara hingga Emas April 2024

Whats New
Alasan Mandala Finance Tak Bagi Dividen untuk Tahun Buku 2023

Alasan Mandala Finance Tak Bagi Dividen untuk Tahun Buku 2023

Whats New
Efek Panjang Pandemi, Laba Bersih Mandala Finance Turun 35,78 Persen

Efek Panjang Pandemi, Laba Bersih Mandala Finance Turun 35,78 Persen

Whats New
Heboh soal Beli Sepatu Rp 10 Juta Kena Bea Masuk Rp 31 Juta, Cek Ketentuannya

Heboh soal Beli Sepatu Rp 10 Juta Kena Bea Masuk Rp 31 Juta, Cek Ketentuannya

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com