Kompas.com - 29/04/2013, 12:50 WIB
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang (PBB) BM Wibowo menuding penetapan mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Komisaris Jenderal (Purn) Susno Duadji sebagai buronan hanya upaya pengalihan isu rencana kenaikan harga BBM bersubsidi.

"Potensi kekisruhan atas opsi menaikkan harga BBM begitu besar. Namun, pembahasan dan perdebatannya menjadi redup karena publik diarahkan ke isu Susno, mulai dari eksekusinya yang berlarut-larut, DPO, hingga isu pencoretan sebagai caleg," ujar Wibowo dalam pesan singkat yang diterima pada Senin (29/4/2013).

Wibowo berharap publik tidak mudah terlena dan tetap benar-benar mencermati isu kenaikan harga BBM. Sikap PBB, lanjut Wibowo, terkait kenaikanan harga BBM, menolak opsi dua harga. "Benahi dulu kebocoran anggaran dan korupsi strukturalnya karena nilainya jauh lebih besar daripada pengurangan subsidi yang mengorbankan rakyat. Susno dieksekusi atau tidak, PBB tetap tolak kenaikan harga BBM," kata Wibowo.

Kejaksaan Agung telah resmi memasukkan nama terpidana korupsi Susno ke daftar pencarian orang (DPO). Susno hingga kini tidak diketahui keberadaannya. Penetapan Susno sebagai buronan merupakan buah dari berlarut-larutnya proses eksekusi. Eksekusi dilakukan sebagai tindak lanjut setelah kasasi Susno ditolak Mahkamah Agung.

Dengan putusan ini, Susno tetap dibui sesuai vonis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yaitu tiga tahun enam bulan. Hakim menilai, Susno terbukti bersalah dalam kasus korupsi PT Salmah Arowana Lestari dan korupsi dana pengamanan Pilkada Jawa Barat.

Ia sudah tiga kali tak memenuhi panggilan eksekusi Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Susno menyatakan, dirinya tidak dapat dieksekusi dengan berbagai alasan. Pertama, dia menyatakan putusan Mahkamah Agung yang menolak kasasinya tidak mencantumkan perintah penahanan tiga tahun enam bulan penjara. Putusan MA hanya tertulis menolak permohonan kasasi dan membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.500.

Alasan kedua, Susno menilai bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jakarta cacat hukum karena salah dalam menuliskan nomor putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dengan sederet argumen itu, Susno menganggap kasusnya telah selesai.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kementerian PUPR Ungkap Investor Asing Minat Bangun Perumahan di IKN Nusantara

Kementerian PUPR Ungkap Investor Asing Minat Bangun Perumahan di IKN Nusantara

Whats New
Keppel, MHI, dan DNV Jajaki Implementasi Turbin Gas Berbahan Bakar Amonia di Singapura

Keppel, MHI, dan DNV Jajaki Implementasi Turbin Gas Berbahan Bakar Amonia di Singapura

Whats New
Strategi Lazada Kembangkan Talenta Digital di Indonesia

Strategi Lazada Kembangkan Talenta Digital di Indonesia

Whats New
BPH Migas Ungkap Alasan Tambah Kuota Pertalite dan Solar hingga Akhir Tahun

BPH Migas Ungkap Alasan Tambah Kuota Pertalite dan Solar hingga Akhir Tahun

Whats New
Adira Finance Punya Komisaris Baru, Ini Sosoknya

Adira Finance Punya Komisaris Baru, Ini Sosoknya

Whats New
Aktif Terapkan ESG, PGE Raih Penghargaan Dharma Karya Energi dari Kementerian ESDM

Aktif Terapkan ESG, PGE Raih Penghargaan Dharma Karya Energi dari Kementerian ESDM

Whats New
IHSG Ditutup Menguat, Saham Sektor Energi Melesat 3 Persen

IHSG Ditutup Menguat, Saham Sektor Energi Melesat 3 Persen

Whats New
Genjot Pendanaan 'Startup', MCI Luncurkan Program Xponent

Genjot Pendanaan "Startup", MCI Luncurkan Program Xponent

Whats New
Bahlil: Kalau Kita Tidak Ciptakan Lapangan Kerja, Kampus Bisa Jadi Pabrik Pengangguran

Bahlil: Kalau Kita Tidak Ciptakan Lapangan Kerja, Kampus Bisa Jadi Pabrik Pengangguran

Whats New
Ini Penyebab Elon Musk Malas Bikin Pabrik Kendaraan Listrik di Indonesia

Ini Penyebab Elon Musk Malas Bikin Pabrik Kendaraan Listrik di Indonesia

Whats New
Simak Sektor Saham Pilihan Mirae Asset Sekuritas pada Oktober 2022

Simak Sektor Saham Pilihan Mirae Asset Sekuritas pada Oktober 2022

Earn Smart
Polemik Kompor Listrik, Jargas, dan MyPertamina, Pengamat: BUMN Energi Tidak Terkoneksi dengan Baik

Polemik Kompor Listrik, Jargas, dan MyPertamina, Pengamat: BUMN Energi Tidak Terkoneksi dengan Baik

Whats New
BPK: Ada 9.158 Temuan Senilai Rp 18,37 Triliun Pada IHPS Semester I 2022

BPK: Ada 9.158 Temuan Senilai Rp 18,37 Triliun Pada IHPS Semester I 2022

Whats New
Menkop Sebut UMKM Perlu Jalin Kemitraan dengan Usaha Besar

Menkop Sebut UMKM Perlu Jalin Kemitraan dengan Usaha Besar

Whats New
Asuransi Perlindungan Cuaca untuk Petani, Preminya mulai Rp 300.000 Per Tahun

Asuransi Perlindungan Cuaca untuk Petani, Preminya mulai Rp 300.000 Per Tahun

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.