Kompas.com - 01/05/2013, 14:08 WIB
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com — Pelaku usaha mendesak pemerintah untuk meninjau ulang sistem pengupahan untuk meminimalisasi permasalahan yang terjadi antara perusahaan dan para tenaga kerja.

Kendati demikian, para pelaku usaha tetap berkomitmen untuk menjalin hubungan baik dengan para pekerja dan berupaya untuk mencarikan solusi atas konflik yang terjadi dengan tenaga kerja yang terjadi selama ini.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Tenaga Kerja Benny Soetrisno mengatakan, sistem pengupahan yang lebih adil dan berkelanjutan akan memberi keuntungan bagi dunia usaha dan para tenaga kerja.

Benny mengatakan, berbagai masalah ketenagakerjaan, seperti tuntutan penghapusan outsourcing, ketidaksepakatan upah minimum dan, pelaksanaan jaminan sosial harus menjadi perhatian utama yang diperhatikan oleh pemerintah. Kadin menilai semua masalah tersebut dapat berdampak negatif terhadap iklim investasi dan mengganggu perekonomian yang telah tumbuh selama ini.

"Justru jangan sampai permasalahan ini mematikan dunia usaha sehingga berimbas pada kerugian yang dialami kedua belah pihak," kata Benny dalam siaran pers di Jakarta, Rabu (1/5/2013).

Dia menyatakan, pihaknya akan terus mencari solusi dari setiap permasalahan yang terjadi antara pelaku usaha dan para buruh. "Bagaimanapun kegiatan bisnis harus tetap berjalan. Namun, aspirasi pengusaha dan tenaga kerja juga harus tetap diperhatikan oleh pemerintah dalam rangka menciptakan iklim yang kondusif bagi dunia usaha," katanya.

Dikhawatirkan, konflik yang terjadi selama ini dapat mengancam berjalannya program pembangunan yang digulirkan pemerintah. Benny juga mengatakan bahwa Kadin mengharapkan adanya upaya perbaikan hubungan industrial yang lebih kondusif terkait masalah tuntutan pekerja terhadap upah minimum.

Di sisi lain, sebagian besar perusahaan padat karya dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah mengalami kesulitan untuk melaksanakan keputusan kenaikan upah minimum yang baru karena sangat memberatkan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

IFG: Dana Pensiun Bisa Kurangi Ketergantungan RI dari Modal Asing

IFG: Dana Pensiun Bisa Kurangi Ketergantungan RI dari Modal Asing

Whats New
Berlaku Hari Ini, Simak Aturan Lengkap Syarat Perjalanan Dalam Negeri dengan Kapal Laut

Berlaku Hari Ini, Simak Aturan Lengkap Syarat Perjalanan Dalam Negeri dengan Kapal Laut

Whats New
Atasi Wabah PMK, Kementan Kirim Obat-obatan Senilai Rp 534,29 Juta ke Beberapa Wilayah

Atasi Wabah PMK, Kementan Kirim Obat-obatan Senilai Rp 534,29 Juta ke Beberapa Wilayah

Whats New
LKPP Segera Terbitkan Aturan Pengadaan Barang Jasa Khusus IKN

LKPP Segera Terbitkan Aturan Pengadaan Barang Jasa Khusus IKN

Whats New
Gelar Halalbihalal, J99 Corp Beri Apresiasi pada Karyawan Terbaik

Gelar Halalbihalal, J99 Corp Beri Apresiasi pada Karyawan Terbaik

Whats New
Eropa Bingung Bayar Impor Gas dari Rusia

Eropa Bingung Bayar Impor Gas dari Rusia

Whats New
Lin Chen Wei Tersangka Kasus Ekspor CPO, Anggota DPR Minta Kementerian yang Gunakan Jasanya Beri Klarifikasi

Lin Chen Wei Tersangka Kasus Ekspor CPO, Anggota DPR Minta Kementerian yang Gunakan Jasanya Beri Klarifikasi

Whats New
Tren Belanja Kuartal I-2022, Tokopedia: Masker Kesehatan Laris Manis

Tren Belanja Kuartal I-2022, Tokopedia: Masker Kesehatan Laris Manis

Whats New
Harga Sawit Petani Anjlok, Tapi Ironinya Minyak Goreng Tetap Mahal

Harga Sawit Petani Anjlok, Tapi Ironinya Minyak Goreng Tetap Mahal

Whats New
Prokes Dilonggarkan, Simak Syarat Perjalanan Lengkap Kereta Api Terbaru

Prokes Dilonggarkan, Simak Syarat Perjalanan Lengkap Kereta Api Terbaru

Whats New
Shopee Tebar Diskon Hingga 60 Persen untuk Produk Kebutuhan Rumah

Shopee Tebar Diskon Hingga 60 Persen untuk Produk Kebutuhan Rumah

Spend Smart
Larangan Ekspor Belum Mempan, Harga Minyak Goreng Masih Saja Mahal

Larangan Ekspor Belum Mempan, Harga Minyak Goreng Masih Saja Mahal

Spend Smart
Kemenkominfo Gelar Startup Gathering Road to Hub.id Summit 2022

Kemenkominfo Gelar Startup Gathering Road to Hub.id Summit 2022

Whats New
Mau Jadi Negara Maju, Porsi Pasar Keuangan RI Harus 400 Persen dari PDB

Mau Jadi Negara Maju, Porsi Pasar Keuangan RI Harus 400 Persen dari PDB

Whats New
Erick Thohir: Belum Ada Rencana Pemerintah Naikkan Pertalite

Erick Thohir: Belum Ada Rencana Pemerintah Naikkan Pertalite

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.