Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Obligasi PLN Dipertanyakan

Kompas.com - 04/05/2013, 03:10 WIB

Jakarta, Kompas - Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Azis mempertanyakan metode pengelolaan dan pertanggungjawaban dana obligasi PT PLN tahun 2012. Diduga telah terjadi penggunaan uang negara sebesar Rp 6 triliun untuk menghindari kegagalan bayar atas obligasi itu.

Kepada pers di Jakarta, Kamis (2/5), Harry menyebutkan, PT PLN hampir dinyatakan gagal bayar senilai Rp 6 triliun akhir Desember 2012. ”Pemerintah akhirnya memberikan dana itu. Itu dilihat dari surat Menteri Keuangan dan Menteri Koordinator Perekonomian. Rapat mereka memutuskan pemberian dana. (Dana itu) sudah dicairkan tahun lalu,” kata Harry, politikus Partai Golkar itu.

Harry menyebutkan, sepanjang 2012, PT PLN menghabiskan subsidi yang dianggarkan awalnya senilai Rp 61 triliun. Jumlah itu ditambah dengan dana cadangan Rp 23 triliun sehingga menjadi Rp 84 triliun.

”Realisasinya Rp 103 triliun sehingga ada kekurangan Rp 19 triliun yang akan dimasukkan dalam APBN-P (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan). Persetujuan dan penggunaan Rp 6 triliun tanpa persetujuan DPR itu di luar Rp 103 triliun itu,” kata dia. Harry menduga terjadi pelanggaran Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. ”Saya akan minta BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) atau panggil langsung direksi PT PLN, menteri terkait, untuk menjelaskan hal itu,” kata Harry.

Di tempat terpisah, Direktur Jenderal Kelistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Jarman menyatakan, obligasi PT PLN yang jatuh tempo dibayar dari bagian subsidi listrik 2012 yang harus diterima PT PLN. ”Sepengetahuan saya, obligasi PT PLN itu nyaris gagal bayar hanya karena masalah arus kas,” kata Jarman.

Direktur Utama PT PLN Nur Pamudji tidak bersedia memberikan penjelasan terkait masalah obligasi PLN yang nyaris gagal bayar itu. Dalam penerbitan obligasi perusahaan itu, pemerintah secara tidak langsung memberi jaminan. Dalam hal ini, pemerintah menjamin kelangsungan usaha PT PLN. ”Kami baru akan menjelaskannya dalam rapat dengar pendapat dengan DPR bersama dengan pemerintah agar tidak menimbulkan kesalahpahaman,” ujar Nur.

PT PLN menerbitkan obligasi internasional senilai 1 miliar dollar AS pada Oktober 2012 dengan jangka waktu 30 tahun tanpa jaminan. Transaksi itu menyusul penerbitan obligasi 1 miliar dollar AS, dengan kupon 5,5 persen, yang diterbitkan pada November 2011. Transaksi ini juga menjadi transaksi obligasi pertama PT PLN dengan tenor 30 tahun yang diterbitkan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.

Penerbitan obligasi itu, lanjut Nur, dilakukan untuk membangun jaringan transmisi dan distribusi listrik perusahaan itu. Dengan menerbitkan obligasi tersebut, PT PLN memperoleh dana dalam waktu cepat untuk membiayai pembangunan infrastruktur kelistrikan. (BEN/EVY)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kebutuhan Dalam Negeri Jadi Prioritas Komersialisasi Migas

Kebutuhan Dalam Negeri Jadi Prioritas Komersialisasi Migas

Whats New
Ratusan Sapi Impor Asal Australia Mati Saat Menuju RI, Badan Karantina Duga gara-gara Penyakit Botulisme

Ratusan Sapi Impor Asal Australia Mati Saat Menuju RI, Badan Karantina Duga gara-gara Penyakit Botulisme

Whats New
Watsons Buka 3 Gerai di Medan dan Batam, Ada Diskon hingga 50 Persen

Watsons Buka 3 Gerai di Medan dan Batam, Ada Diskon hingga 50 Persen

Spend Smart
Utang Pemerintah Kian Bengkak, Per Februari Tembus Rp 8.319,22 Triliun

Utang Pemerintah Kian Bengkak, Per Februari Tembus Rp 8.319,22 Triliun

Whats New
Heran Jasa Tukar Uang Pinggir Jalan Mulai Menjamur, BI Malang: Kurang Paham Mereka Dapat Uang Dari Mana...

Heran Jasa Tukar Uang Pinggir Jalan Mulai Menjamur, BI Malang: Kurang Paham Mereka Dapat Uang Dari Mana...

Whats New
Dongkrak Performa, KAI Logistik Hadirkan Layanan 'Open Side Container'

Dongkrak Performa, KAI Logistik Hadirkan Layanan "Open Side Container"

Whats New
Sumbangan Sektor Manufaktur ke PDB 2023 Besar, Indonesia Disebut Tidak Alami Deindustrialisasi

Sumbangan Sektor Manufaktur ke PDB 2023 Besar, Indonesia Disebut Tidak Alami Deindustrialisasi

Whats New
Harga Bahan Pokok Jumat 29 Maret 2024, Harga Ikan Tongkol Naik

Harga Bahan Pokok Jumat 29 Maret 2024, Harga Ikan Tongkol Naik

Whats New
Modal Asing Kembali Cabut dari RI, Pekan Ini Nilainya Rp 1,36 Triliun

Modal Asing Kembali Cabut dari RI, Pekan Ini Nilainya Rp 1,36 Triliun

Whats New
Kerap Kecelakaan di Perlintasan Sebidang, 5 Lokomotif KA Ringsek Sepanjang 2023

Kerap Kecelakaan di Perlintasan Sebidang, 5 Lokomotif KA Ringsek Sepanjang 2023

Whats New
Kemenag Pastikan Guru PAI Dapat THR, Ini Infonya

Kemenag Pastikan Guru PAI Dapat THR, Ini Infonya

Whats New
Harga Emas Antam Meroket Rp 27.000 Per Gram Jelang Libur Paskah

Harga Emas Antam Meroket Rp 27.000 Per Gram Jelang Libur Paskah

Whats New
Kapan Seleksi CPNS 2024 Dibuka?

Kapan Seleksi CPNS 2024 Dibuka?

Whats New
Info Pangan 29 Maret 2024, Harga Beras dan Daging Ayam Turun

Info Pangan 29 Maret 2024, Harga Beras dan Daging Ayam Turun

Whats New
Antisipasi Mudik Lebaran 2024, Kemenhub Minta KA Feeder Whoosh Ditambah

Antisipasi Mudik Lebaran 2024, Kemenhub Minta KA Feeder Whoosh Ditambah

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com