Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

MNC: Pemirsa Tinggalkan Media Partisan

Kompas.com - 06/05/2013, 13:26 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Salah satu komisaris independen MNC Group, Irman Gusman, akan meminta transparansi dari pihak manajemen grup media massa itu terkait dengan dugaan keberpihakan siaran televisi RCTI dan Indovision untuk kepentingan Partai Hanura. Irman menuturkan sebagai lembaga penyiaran yang menggunakan frekuensi publik, MNC Group tidak bisa berafiliasi ke satu parpol.

"Media yang berafiliasi ke parpol akan ditinggalkan pemirsa. Kalau media itu menyiarkan dirinya terus, lama-lama tentu akan ditinggalkan publik," ujar Irman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/5/2013).

Irman yang juga Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) ini mengaku belum mengetahui soal video yang menampilkan pengarahan konten RCTI dan Indovision khusus untuk Partai Hanura. Menurut Irman, dirinya memiliki hak meminta transparansi manajemen terkait hal itu.

"Pak Hary Tanoe berpartai itu biasa saja karena haknya. Tapi apakah partai pak Hary itu membayar atau tidak ketika beriklan di MNC? Kalau tidak, saya rasa tidak mungkin. Ini kan perusahaan terbuka," ucap Irman.

Menurut Irman, kendati dimiliki oleh tokoh partai politik, grup MNC ini tidak bisa serta-merta jadi alat politik satu partai. Frekuensi publik yang dipakai MNC Grup, katanya, juga harus bisa dimanfaatkan semua pihak. "Sebagai perusahaan publik, tidak bisa diarahkan dan harus memberikan porsi yang sama untuk partai-partai lainnya," tuturnya.

Jika ada pihak yang keberatan atas konten media massa yang partisan, lanjut Irman, mereka bisa langsung mengadukannya ke Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Ia juga mendukung perlunya Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi wasit yang tegas dalam mengatur kampanye melalui media massa.

Sebuah video yang diunggah ke Youtube berjudul "Media & Politik 1" kini mulai ramai diperbincangkan di dunia maya. Video itu menampilkan suara disertai teks tentang arahan dari seorang pria. Pria itu memberikan arahan tentang konten media RCTI dan Indovision, keduanya milik bos MNC Grup Hary Tanoedoedibjo yang juga merupakan Ketua Majelis Pertimbangan Partai Hanura. Rencananya, di kedua media itu akan dimasuki slot kampanye Partai Hanura.

Adapun, berikut isi pengarahan di dalam video berdurasi 2 menit 6 detik yang diunggah oleh KIDPIndonesia pada Minggu (5/5/2013) lalu. "Tetapi saya lagi berunding dengan mas Willy, untuk bagaimana acara RCTI Jawa Timur akan bisa dimasuki slot kampanye teman-teman yang daerahnya jauh-jauh. Jadi mudah-mudahan ketemu solusinya. Karena memang menyangkut waktu, agak susah. Jadi kemarin mas Willy masih agak kesulitan menemukan formulanya."

"Nanti aku mau izin, pokoknya kalian mau bikin berita, baik teks atau apa pun, langsung ke Willy aja. Willy yang koordinator semua. Biar jangan ke pak Mirdasi."

"Iya, tadi saya sudah koordinasi dengan mas Willy. Jadi Insya Allah.. Yang tidak tahu nomor telepon saya, ya tidak saya uruslah. Kira-kira begitu."

"Kemudian yang berikutnya yang ingin saya sampaikan, pak Arya, sebagaimana pernah saya usulkan di partai yang lama. Kita kan punya Indovision. Saya usulkan seluruh kantornya Hanura dan Hanura di seluruh Jawa Timur diberi Indovision gratis."

"Mengapa kok kemudian harus digratisin? Ada lanjutannya.. Kita kepingin ada satu channel di Inodvision itu yaitu informasi tentang Partai Hanura. Dan itu sudah kita programkan di partai lama, mudah-mudahan hari ini bersama dengan Hanura, hari ini dilakukan lagi pak Arya."

"Karena itu, akan memudahkan teman-teman di masing-masing kabupaten/kota. Dan terakhir, teman-teman skalian bahwasanya ini semua kita ikhtiarkan untuk kemenangan bersama. Dan kerja sama kita yang menentukan. Maka dari itu, mari sama-sama bahu membahu untuk memenangkan ini secara bersama-sama."

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Aliran Modal Asing Keluar Rp 21,46 Triliun dari RI Pekan Ini

    Aliran Modal Asing Keluar Rp 21,46 Triliun dari RI Pekan Ini

    Whats New
    Kementerian PUPR Buka 26.319 Formasi CPNS dan PPPK 2024, Ini Rinciannya

    Kementerian PUPR Buka 26.319 Formasi CPNS dan PPPK 2024, Ini Rinciannya

    Whats New
    [POPULER MONEY] Kartu Prakerja Gelombang 66 Dibuka | Luhut dan Menlu China Bahas Kelanjutan Kereta Cepat Sambil Makan Durian

    [POPULER MONEY] Kartu Prakerja Gelombang 66 Dibuka | Luhut dan Menlu China Bahas Kelanjutan Kereta Cepat Sambil Makan Durian

    Whats New
    Ada Konflik di Timur Tengah, RI Cari Alternatif Impor Migas dari Afrika dan Amerika

    Ada Konflik di Timur Tengah, RI Cari Alternatif Impor Migas dari Afrika dan Amerika

    Whats New
    Langkah PAI Jawab Kebutuhan Profesi Aktuaris di Industri Keuangan RI

    Langkah PAI Jawab Kebutuhan Profesi Aktuaris di Industri Keuangan RI

    Whats New
    Akar Masalah BUMN Indofarma Belum Bayar Gaji Karyawan

    Akar Masalah BUMN Indofarma Belum Bayar Gaji Karyawan

    Whats New
    Nestapa BUMN Indofarma, Sudah Disuntik APBN, tapi Rugi Terus

    Nestapa BUMN Indofarma, Sudah Disuntik APBN, tapi Rugi Terus

    Whats New
    Tol Japek II Selatan Diyakini Jadi Solusi Kemacetan di KM 66

    Tol Japek II Selatan Diyakini Jadi Solusi Kemacetan di KM 66

    Whats New
    Punya Gaji Tinggi, Simak Tugas Aktuaris di Industri Keuangan

    Punya Gaji Tinggi, Simak Tugas Aktuaris di Industri Keuangan

    Whats New
    Nasib BUMN Indofarma: Rugi Terus hingga Belum Bayar Gaji Karyawan

    Nasib BUMN Indofarma: Rugi Terus hingga Belum Bayar Gaji Karyawan

    Whats New
    Pembatasan Pembelian Pertalite dan Elpiji 3 Kg Berpotensi Berlaku Juni 2024

    Pembatasan Pembelian Pertalite dan Elpiji 3 Kg Berpotensi Berlaku Juni 2024

    Whats New
    OJK Sebut 12 Perusahaan Asuransi Belum Punya Aktuaris

    OJK Sebut 12 Perusahaan Asuransi Belum Punya Aktuaris

    Whats New
    OJK Cabut Izin Usaha BPR Syariah Saka Dana Mulia di Kudus

    OJK Cabut Izin Usaha BPR Syariah Saka Dana Mulia di Kudus

    Whats New
    Ada Indikasi TPPU lewat Kripto, Indodax Perketat Pengecekan Deposit

    Ada Indikasi TPPU lewat Kripto, Indodax Perketat Pengecekan Deposit

    Whats New
    Produk Petrokimia Gresik Sponsori Tim Bola Voli Proliga 2024

    Produk Petrokimia Gresik Sponsori Tim Bola Voli Proliga 2024

    Whats New
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com