Petani Swadaya Butuh Pemberdayaan

Jakarta, Kompas - Semua pemangku kepentingan harus memberikan perhatian lebih besar terhadap perluasan perkebunan kelapa sawit rakyat. Keberhasilan pemberdayaan petani akan menentukan masa depan kelestarian kelapa sawit dunia.

Penasihat Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) Bungaran Saragih mengungkapkan hal ini di Jakarta, Senin (6/5). RSPO merupakan asosiasi nirlaba beranggotakan pemangku kepentingan kelapa sawit yang mempromosikan standar internasional untuk minyak sawit lestari.

”Masa depan industri sawit ada di petani, tidak lagi di perkebunan besar. Petani harus dibantu supaya bisa menjalankan praktik pertanian yang berkelanjutan,” kata Bungaran.

Menurut Bungaran, pemerintah sebaiknya mengembalikan sebagian penerimaan dari industri kelapa sawit kepada petani. Dana ini untuk pengorganisasian dan pendidikan petani.

Indonesia memiliki 8,9 juta hektar perkebunan kelapa sawit yang diperkirakan memproduksi 28 juta ton minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) tahun 2013. Dari luas tanam kelapa sawit tersebut, rakyat memiliki sedikitnya 3,7 juta hektar (ha), perkebunan badan usaha milik negara (616.575 ha), dan perkebunan swasta (4,5 juta ha).

RSPO baru menginisiasi program Dana Pendukung Petani RSPO (RSPO Smallholders Support Fund/RSSF). Direktur RSPO Indonesia Desi Kusumadewi menjelaskan, RSPO berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan untuk meningkatkan kapasitas petani menerapkan praktik pertanian yang baik.

”Perjalanan menuju kelestarian ini yang sangat penting, bukan sertifikat itu sendiri. Kelestarian ini tanggung jawab semua pihak, dan RSPO akan masuk membiayai proses audit serta sertifikasi petani,” kata Desi.

Saat ini ada 8,2 juta ton CPO bersertifikat RSPO dari 2,2 juta hektar kebun di seluruh dunia yang diperdagangkan setiap tahun. Sebanyak 48,2 persen berasal dari Indonesia, 43,9 persen dari Malaysia, dan 7,9 persen dari negara-negara lain.

Menurut Direktur Komunikasi RSPO Anne Gabriel, 10 persen dari perdagangan CPO bersertifikat RSPO disisihkan untuk pemberdayaan petani. RSPO juga menyisihkan 50 persen dari surplus penerimaan tahunan bagi petani.

Desi juga menjelaskan revisi prinsip dan kriteria RSPO yang disahkan dalam sidang umum luar biasa RSPO di Kuala Lumpur, Malaysia, 25 April 2013. Revisi ini mencakup penambahan kriteria pengurangan emisi gas rumah kaca, etika bisnis melawan korupsi, hak asasi manusia, dan menentang kerja paksa.

Secara terpisah, Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono menilai, produsen CPO kian terbebani dengan kriteria berbau bisnis yang tidak murni demi kelestarian. (ham)