Penerimaan Pajakdi Bawah Target

JAKARTA, KOMPAS - Pelemahan pertumbuhan ekonomi triwulan I-2013 langsung berakibat pada melambatnya pertumbuhan penerimaan pajak. Kondisi ini bakal memperlebar defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dari sisi pendapatan. Sebelumnya, pembengkakan subsidi bahan bakar minyak di sisi belanja bakal melebarkan defisit anggaran sampai 3,8 persen, melebihi ketentuan undang-undang sebesar 3 persen dari produk domestik bruto.

”Penerimaan pajak kita di triwulan pertama (tahun 2013) drop sekali. Jadi, pertumbuhan ekonomi yang turun tecermin langsung pada penerimaan pajak. Realisasi triwulan I di bawah target kita,” kata Direktur Pajak Fuad Rahmany kepada wartawan di Jakarta, Selasa (7/5).

Realisasi penerimaan pajak per 30 April 2013 adalah Rp 269,33 triliun atau 25,84 persen dari target setahun. Dibandingkan dengan realisasi pertumbuhan tahun lalu, pertumbuhannya hanya 9 persen. Padahal, untuk mencapai target pajak tahun 2013 senilai Rp 1.042 triliun, diperlukan pertumbuhan 24,79 persen.

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi triwulan I-2013 adalah 6,02 persen, lebih rendah dari pada target setahun 6,8 persen. Artinya, pelambatan pertumbuhan penerimaan pajak lebih besar daripada pelambatan pertumbuhan ekonomi atau PDB.

Menurut Fuad, penurunan realisasi penerimaan pajak terjadi pada sektor ekspor-impor, seperti Pajak Penghasilan (PPH) dari perusahaan eksportir. Pertumbuhan PPH nonmigas pada Januari-April adalah 2,13 persen. Naik tipis dari Rp 139,98 triliun tahun 2012 menjadi Rp 142,97 triliun pada tahun ini. Padahal, pada periode yang sama tahun 2012 mengalami pertumbuhan 10,52 persen.

Meski demikian, realisasi penerimaan pajak Januari-April 2013 secara agregat naik dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2012. Ini disokong adanya wajib pajak baru hasil ekstensifikasi dan tingginya konsumsi domestik yang tecermin dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Dari sisi nilai, PPN dan PPnBM memberikan sumbangan terbesar. Pertumbuhannya 18,14 persen. Ini mengonfirmasi kinerja konsumsi rumah tangga yang menjadi penyumbang utama PDB pada triwulan I-2013 sebesar 2,87 persen. PPN dan PPnBM adalah pajak yang berkaitan dengan transaksi dalam negeri.

”Kami sudah lapor kepada menteri keuangan dan kasih tahu gambaran potensi pajak. Dari perusahaan yang ada, agak turun karena transaksi turun, laba usaha turun. Oleh karena itu harus ekstensifikasi. Mudah-mudahan ini semua akan diakomodasi dalam APBN Perubahan 2013,” kata Fuad. Pemerintah dan DPR dijadwalkan akan memulai pembahasan APBN-P 2013 pada pekan kedua bulan Mei.

Sementara itu, ekonom Faisal Basri berpendapat, target penerimaan pajak Rp 1.042 triliun didasarkan atas asumsi pertumbuhan ekonomi 6,8 persen. Ketika realisasi triwulan I-2013 adalah 6,02 persen, maka pertumbuhan ekonomi diproyeksikan akan turun. Dengan demikian, realisasi penerimaan pajak pun terkoreksi.

Namun, hal yang harus diwaspadai, kata Faisal, penurunan pertumbuhan pajak lebih besar dibandingkan dengan penurunan pertumbuhan PDB, padahal semestinya yang terjadi sebaliknya. ”Itu tidak normal. Seharusnya penurunan pertumbuhan pajaknya tidak serendah itu. Hitungan kasarnya, kalau meleset (pertumbuhan pajak) sekitar 20 persen. Jadi, ini perlu ada penelaahan saksama tentang apa penyebabnya,” kata Faisal.

Hal yang lebih mengerikan, Faisal menambahkan, defisit APBN 2013 akan semakin membengkak. Defisit yang awalnya lebih disebabkan pembengkakan di sisi belanja, terutama gara-gara membengkaknya subsidi BBM, sekarang juga terancam diperlebar dari sisi pendapatan yang turun.

”Jadi harus mulai dihitung juga defisit akibat pelambatan peneriman pajak. Sekarang ancaman defisitnya dari dua sisi sekaligus, pendapatan dan belanja. Oleh karena itu, kenaikan harga BBM bersubsidi jangan ditunda-tunda lagi,” kata Faisal.

Libatkan Lapan

Berkaitan dengan kebijakan subsidi BBM ini, sebelumnya lembaga pemeringkat Standard & Poor’s menurunkan peringkat proyeksi ekonomi Indonesia dari positif ke stabil. Lembaga lainnya, Moody’s Investor Services, mengingatkan, jika Pemerintah Indonesia tidak mengambil langkah mengatasi subsidi BBM, hal itu akan berisiko pada peringkat utang Indonesia.

Untuk mendorong penerimaan pajak, Fuad melibatkan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) dalam pemanfaatan data citra satelit penginderaan jauh. Data satelit ini akan digunakan sebagai dasar penggalian potensi pajak guna mendorong penerimaan pajak.

Fuad seusai penandatanganan kesepakatan bersama dengan Kepala Lapan Bambang S Tejasukmana di Jakarta, Selasa, menegaskan, kelemahan Direktorat Jenderal Pajak terutama pada minimnya data pajak. Untuk sektor pertambangan, perminyakan, dan perkebunan, misalnya, pihaknya tidak memiliki data pembanding.

”Selama ini pajak yang disetorkan sepenuhnya didasarkan pada data yang diberikan wajib pajak. Ini rawan penyelewengan, baik dari wajib pajak maupun petugas pajak sendiri,” ujar Fuad.

Citra satelit mampu memberikan data geografis, luas wilayah dan lahan, serta luas bangunan. Sistem data ini dapat menjadi dasar penghitungan potensi pajak yang akurat jika dikombinasi data pendukung terkait lainnya.

Bambang menyatakan, Lapan siap menyediakan data yang dibutuhkan setiap instansi pemerintah. Ini merupakan amanat Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penyediaan, Penggunaan, Pengendalian Kualitas, Pengolahan, dan Distribusi Data Satelit Penginderaan Jauh Resolusi Tinggi.

”Instansi pelat merah cukup meminta kepada kami. Bisa lewat online. Jadi, instansi harus proaktif,” kata Bambang.

Sejumlah instansi pemerintah, menurut Bambang, sudah meminta data ke Lapan, antara lain Badan Pemeriksa Keuangan untuk mengecek proyek reboisasi.

Data citra satelit penginderaan jauh yang siap diberikan Lapan terdiri atas beberapa tingkatan resolusi bergantung kebutuhan.

Lapan juga memiliki serial data sejak tahun 1978. Dengan demikian, setiap instansi yang membutuhkan perkembangan atas satu bidang permukaan bumi dari waktu ke waktu bisa dilayani. (LAS/ODY)