Ical Yakin Pemerintah Tak Ambil Keuntungan dari BLT

Kompas.com - 08/05/2013, 21:23 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie alias Ical meyakini pemerintah tidak ingin mengambil keuntungan dari rencana pemberian kompensasi dalam bentuk uang tunai jika harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dinaikkan. Menurut Ical, kompensasi memang dibutuhkan untuk membantu gejolak kenaikan harga kebutuhan ketika harga BBM dinaikkan.

"Saya yakin pemerintah yang terdiri dari berbagai partai bukan mencari keuntungan dari (kenaikan) harga BBM," kata Ical seusia bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Presiden, Rabu (8/5/2013). Presiden dan Ical bertemu empat mata membahas rencana kenaikan BBM.

Hal itu dikatakan Ical ketika dimintai tanggapan kecurigaan para politisi di DPR, termasuk dari Fraksi Partai Golkar, bahwa kompensasi uang tunai akan digunakan parpol penguasa untuk menarik dukungan di pemilu 2014. Mereka berkaca pada pengalaman pemberian bantuan langsung tunai (BLT) ketika kenaikan harga BBM di periode pertama SBY.

Ical mengaku mendukung kenaikan harga BBM bersubsidi lantaran 80 persen subsidi BBM dipakai oleh kalangan yang tak layak medapat subsidi, yakni menengah ke atas. Mengenai angka kenaikan harga BBM, Ical menyerahkan ke pemerintah. Secara perlahan, kata Ical, subsidi BBM harus dikurangi hingga tanpa ada subsidi.

Ical juga mengaku mendukung kompensasi dalam bentuk uang tunai, namun hanya untuk jangka waktu 4-6 bulan. Jika dulu dinamakan BLT, program nanti bernama bantuan langsung sosial masyarakat (BLSM). Menurut Ical, kemungkinan para politisi Golkar yang menolak BLSM lantaran mengira program akan berjalan sampai pemilu 2014.

"Saya usulkan kompensasi jangka pendek 4-6 bulan. Ditambah lagi penambahan raskin (beras miskin). Lalu kompensasi jangka panjang untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan program kesejahteraan rakyat seperti beasiswa," kata Ical.

Ical berharap fraksi lain di DPR mendukung usulannya itu ketika pembahasan penyusunan Undang-Undang APBN Perubahan 2013. Rencananya, pemerintah akan menyelesaikan draf RAPBNP 2013 pekan ini agar bisa segera dibahas bersama DPR. Presiden berharap UU APBNP disahkan Mei ini agar harga BBM bisa segera dinaikkan.

Baca tentang


    Rekomendasi untuk anda
    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X