Ini Alasan PDI-P Konsisten Tolak Kenaikan BBM

JAKARTA, KOMPAS.com — Kubu PDI Perjuangan (PDI-P) terus menempatkan posisinya di depan untuk menolak rencana pemerintah membatasi subsidi bahan bakar minyak (BBM). Sebagai partai oposisi, PDI-P menilai masih banyak alternatif ketimbang memangkas subsidi BBM dan menggantinya dengan bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM).

Politisi PDI-P Maruarar Sirait menyampaikan, sejauh ini, pihaknya bersikukuh menolak pembatasan subsidi BBM karena pemerintah tak mencoba jalan lain sebagai solusinya. Menurutnya, jika pembatasan subsidi itu dilakukan untuk menghindari jebolnya kas negara, seharusnya pemerintah bisa menyiasati dengan cara menggenjot potensi pendapatan baru di sektor lain.

"Harusnya (anggaran jebol) bisa ditutup dari efisiensi anggaran dan pemasukan baru. Saya konsisten menolak kenaikan BBM karena dua jalan itu masih terbuka," kata Maruarar, dalam sebuah diskusi bertajuk BLSM untuk Kepentingan Rakyat atau Parpol, di Gedung DPR, Kamis (16/5/2013).

Untuk efisiensi anggaran, anggota Komisi XI DPR ini mengambil contoh dari pemangkasan biaya kunjungan luar negeri seluruh kementerian dan lembaga. Sebab, berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan, ada potensi kerugian negara triliunan rupiah dari anggaran kunjungan ke luar negeri tersebut.

Selain itu, efisiensi juga bisa dilakukan dari sisa anggaran yang tak terserap oleh kementerian dan lembaga di setiap tahunnya. Untuk 2012, ada anggaran sekitar Rp 30 trilliun yang tak terserap di seluruh kementerian dan lembaga.

"Padahal, kita bisa maksimalkan pemasukan baru dari batu bara atau pemberian cukai untuk minuman bersoda. Kalau itu ditempuh, subsidi BBM tak perlu dibatasi. Kunjungan ke luar negeri hapus saja, kecuali kalau ke daerah tapal batas yang berkaitan dengan kedaulatan," ujarnya.