Kemenkeu Sulit Penuhi Insentif Bangun Kilang

Jakarta, Kompas - Kementerian Keuangan menilai, calon investor meminta terlalu banyak insentif pembangunan kilang pengolahan minyak. Jika investor tidak bersedia mengubah posisi dengan mengurangi insentif yang diajukan, maka pemerintah akan memilih mendorong pembangunan kilang dengan menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Menurut Pelaksana Tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Bambang Brodjonegoro, akhir pekan lalu, di Jakarta, Kementerian Keuangan telah menghitung insentif kilang yang diajukan calon investor kilang di Indonesia, baik Saudi Aramco maupun Kuwait Petroleum. ”Kilang, sudah tegas, kami hitung kebanyakan. Pokoknya, kalau mereka tidak mengubah posisi, maka akan berat bagi kami untuk memenuhinya,” ujar Bambang. Ada banyak insentif yang dinilai berat untuk dipenuhi. Permintaan masa penundaan pembayaran pajak (tax holiday), misalnya, dinilai terlalu panjang. Pemerintah hanya bisa memberikan penundaan pembayaran pajak maksimal selama 10 tahun.

Terkait hal itu, Kementerian Keuangan cenderung mendorong pembangunan kilang berkapasitas 300.000 barrel minyak yang didanai pemerintah dengan skema tahun jamak dan akan dilakukan pada tahun depan. Realisasi proyek kilang akan dibagi dalam beberapa tahap pembangunan, dan anggaran pemerintah akan dikucurkan sesuai kebutuhan. Dalam proyek itu, PT Pertamina (Persero) akan berperan setidaknya sebagai operator kilang.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Susilo Siswoutomo menyatakan, calon investor meminta insentif kilang karena memerlukan tingkat pengembangan investasi yang benar sehingga secara keekonomian proyek itu bisa dilakukan. Saat ini Kementerian Keuangan masih mempertimbangkan pemberian insentif kilang itu dengan memakai asumsi-asumsi dan kajian dari sejumlah lembaga.

Susilo menegaskan, pembangunan kilang harus dilanjutkan. Meski Kementerian Keuangan keberatan untuk memenuhi permintaan insentif dari investor, Susilo optimistis bahwa tiga proyek pembangunan kilang yang masing-masing berkapasitas 300.000 barrel bisa dimulai tahun depan untuk meningkatkan ketahanan energi nasional. Tiga kilang itu terdiri atas satu kilang yang didanai pemerintah dan dua kilang lain merupakan kerja sama PT Pertamina dengan investor asing.

Terkait kilang pemerintah, Irak bersedia memasok minyak mentah berapa pun jumlah dan lamanya. Irak juga membangun kilang dengan kapasitas dan minyak mentah yang sama dengan yang akan dipasok ke kilang pemerintah di Indonesia. Desain kilang Irak itu sudah selesai sehingga Pemerintah Indonesia tidak perlu mendesain sendiri kilang, tetapi cukup memakai desain kilang yang dibangun Irak. ”Kami telah bertemu dengan Deputi Perdana Menteri Irak dan Menteri Perminyakan Irak, tinggal menindaklanjutinya,” kata Susilo. (EVY)