Ketimpangan Ekonomi Semakin Lebar

Kompas.com - 21/05/2013, 07:40 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Setelah 15 tahun Reformasi, ketimpangan ekonomi semakin lebar. Distribusi kekayaan masih berada di tangan segelintir orang. Demokratisasi ekonomi dan desentralisasi yang seharusnya menjadi instrumen untuk pemerataan disalahgunakan penguasa.

Eksesnya, pengerukan sumber daya alam makin besar. Di sisi lain, reformasi telah mengorbankan sektor pertanian yang seharusnya menjadi pilar dalam pemerataan ekonomi.

Beberapa perbandingan indikator antara sebelum Reformasi (1997) dan saat Reformasi (2012) menunjukkan perkembangan. Produk domestik bruto naik dari Rp 627,70 triliun menjadi Rp 8.241,86 triliun, rata-rata inflasi turun dari 10,27 persen menjadi 5,68 persen, dan jumlah penduduk miskin turun 34,01 juta menjadi 28,59 juta.

Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Ahmad Erani Yustika dan Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Lampung Bustanul Arifin yang dimintai komentar, Senin (20/5/2013), terkait dengan perubahan selama Reformasi, sepakat bahwa ketimpangan ekonomi sejak sebelum Reformasi hingga kini belum tertangani. Ketimpangan malah kian lebar.

Erani mengatakan, dua isu utama reformasi ekonomi adalah demokratisasi dan desentralisasi. Dua isu ini digulirkan karena penguasaan ekonomi oleh segelintir orang yang sangat masif. Pada waktu itu aset yang besarnya mencapai 75 persen APBN dikuasai sekitar 300 orang. Di sisi lain, ketimpangan ekonomi Jawa dan luar Jawa terus meletupkan persoalan politik dan ekonomi, dikelola lewat pendekatan patronase.

Orde Reformasi berupaya melakukan koreksi agar ada persaingan berusaha yang adil dan kegiatan ekonomi lebih menyebar. Konsentrasi ekonomi pada segelintir orang berusaha dihilangkan. Pemerintah memilih liberalisasi perdagangan, finansial, investasi, dan tenaga kerja. Kemudian pada level mikro pemerintah melakukan perubahan tata kelola proses pemberian kewenangan untuk pemerataan pembangunan melalui desentralisasi.

”Akan tetapi, kita melihat ada yang lebih buruk dibanding sebelum Reformasi. Penguasaan pelaku ekonomi tidak berkurang, tapi malah memburuk. Laporan mengenai orang kaya Indonesia menyebutkan, sebanyak 40 orang kaya Indonesia memiliki aset setara separuh APBN sehingga konsentrasi ekonomi masih di segelintir orang,” kata Erani.

Situasi tersebut terkonfirmasi dari koefisien gini, koefisien yang menjadi indikator ketimpangan ekonomi. Semakin besar koefisien itu (mendekati angka 1), ketimpangan makin besar. Koefisien gini tahun 1997 sebesar 0,35, sementara pada tahun 2012 sebesar 0,41.

”Pembangunan di era Reformasi yang cenderung meliberalisasi berbagai sektor yang dianggap akan membuat iklim usaha lebih sehat karena pelakunya tidak terkonsentrasi pada orang tertentu, ternyata untuk sektor pertanian liberalisasi merupakan musibah. Petani tidak mendapatkan insentif memadai. Akibatnya, produksi kita jatuh dan makin tergantung impor. Sektor pertanian mengenaskan,” kata Erani.

Korban otonomi

Desentralisasi yang seharusnya menjadi alat untuk pemerataan ekonomi disalahgunakan oleh penguasa daerah. Kue ekonomi tidak terbagi merata di daerah. Penguasa daerah mengeksploitasi sumber daya alam sehingga merugikan warga setempat.

Pengamat perminyakan dan pertambangan Kurtubi menambahkan, sistem pengelolaan pertambangan saat ini sangat buruk. Hal ini bisa dilihat dari rendahnya penerimaan negara dari sektor pertambangan meski terjadi eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya pertambangan. Pemerintah juga dinilai lemah dalam mengendalikan produksi mineral dan batubara karena tidak bisa ikut mengontrol biaya produksi dan penjualan komoditas tambang tersebut.

Halaman:


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
    EditorErlangga Djumena

    Close Ads X