Kompas.com - 21/05/2013, 09:11 WIB
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com — Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) bisa mengurangi borosnya beban belanja pegawai di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebabnya, dengan RUU ini, pemerintah akan bisa menerapkan sistem penggajian baru yang memadukan penilaian jabatan dan langkah kinerja. 

Ketua Komisi II DPR Agun Gunandjar Sudarsa mengungkapkan, RUU ini juga akan membagi PNS menjadi aparatur sipil negara dan pegawai tidak tetap. Pembagian ini membuat tak semua PNS harus diberi tunjangan pensiun oleh negara. Keyakinan Agun muncul berdasarkan penjelasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kementerian PAN). 

Menurut Kementerian PAN, sistem penggajian lama berdasarkan eselon akan dihapus. Meskipun sama-sama sekretaris jenderal, jika beban kerjanya berbeda, maka gaji yang diterima akan berbeda. Dengan sistem baru, remunerasi Sekjen Kementerian Keuangan yang mengurus pegawai 60.000 orang dengan Sekjen Kementerian PAN yang mengurus 360 orang akan berbeda.

Menurut Wakil Menteri PAN Eko Prasojo, beban kerja tersebut akan dipadukan dengan penilaian pencapaian kinerja. Ini jelas berbeda dengan sistem penggajian saat ini yang hanya berdasarkan eselon. Saat ini semua jenjang jabatan apa pun di level yang sama mendapatkan penghasilan yang sama besarnya. "Padahal, beban kerja untuk setiap jabatan tersebut belum tentu sama," kata Eko.  

Selain itu, pencapaian kinerja yang dicapai setiap PNS belum tentu sama. Ini membuat alokasi anggaran negara untuk gaji pegawai menjadi boros. Yang tidak kalah penting, UU ASN nanti juga akan mengelompokkan PNS menjadi aparatur sipil negara dan pegawai tidak tetap. Untuk aparatur sipil negara, mereka tetap diberikan tunjangan pensiun. Namun untuk pegawai tidak tetap, negara tidak perlu memberikan tunjangan pensiun. 

Hanya, pegawai tidak tetap ini mendapatkan gaji yang lebih tinggi berdasarkan kinerja yang dicapai. "Mereka akan selalu dapat perpanjangan kerja yang dilakukannya selama ini kalau kinerjanya memang baik," kata Agun. Agun yakin, belanja pegawai dalam postur APBN akan berkurang jika sistem baru dalam UU ASN diberlakukan.

ASN sebenarnya merupakan respons atas kritikan terhadap APBN. Salah satu kelemahan utama APBN seperti yang diakui Presiden SBY, alokasi APBN paling banyak dihabiskan untuk subsidi dan belanja pegawai. Dalam APBN Tahun 2013 lalu, anggaran untuk belanja pegawai mencapai Rp 241 triliun. Sebanyak Rp 212 triliun di antaranya untuk gaji dan tunjangan PNS. (Adhitya Himawan/Kontan)

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Catat Syarat dan Cara Daftar GrabFood 2022 Online

Catat Syarat dan Cara Daftar GrabFood 2022 Online

Smartpreneur
Ada Pengerjaan Proyek di Stasiun Manggarai, Ini Perubahan Rute Operasi KRL Commuter

Ada Pengerjaan Proyek di Stasiun Manggarai, Ini Perubahan Rute Operasi KRL Commuter

Whats New
Pengamat: Investasi di GoTo Bukan untuk Cari Cuan Harian atau Mingguan, melainkan Prospek Jangka Panjang

Pengamat: Investasi di GoTo Bukan untuk Cari Cuan Harian atau Mingguan, melainkan Prospek Jangka Panjang

Whats New
Upayakan Aplikasi MLFF Bebas Kuota Internet, Roatex Jajaki Operator Telekomunikasi

Upayakan Aplikasi MLFF Bebas Kuota Internet, Roatex Jajaki Operator Telekomunikasi

Whats New
Simak Syarat dan Cara Daftar Online Shopee Food Merchant

Simak Syarat dan Cara Daftar Online Shopee Food Merchant

Smartpreneur
Bakal Dibahas di Forum G20, Sri Mulyani Sebut Gaji Perempuan 30 Persen Lebih Rendah

Bakal Dibahas di Forum G20, Sri Mulyani Sebut Gaji Perempuan 30 Persen Lebih Rendah

Whats New
Kenapa 100K Artinya Rp 100.000? Simak Asal Usul Arti K pada Harga

Kenapa 100K Artinya Rp 100.000? Simak Asal Usul Arti K pada Harga

Spend Smart
Turun Tipis, Harga Emas Antam Hari Ini Rp 984.000 Per Gram

Turun Tipis, Harga Emas Antam Hari Ini Rp 984.000 Per Gram

Earn Smart
Dukung Pendidikan, Telkom Berikan Bantuan Digitalisasi untuk Sekolah di Tarutung

Dukung Pendidikan, Telkom Berikan Bantuan Digitalisasi untuk Sekolah di Tarutung

Rilis
Para Konglomerat yang Kaya Raya berkat Minyak Goreng

Para Konglomerat yang Kaya Raya berkat Minyak Goreng

Whats New
Menuju Era 'Economic Experience'

Menuju Era "Economic Experience"

Whats New
Mau Beli Minyak Goreng? Ini Grosir yang Tebar Promo Menarik

Mau Beli Minyak Goreng? Ini Grosir yang Tebar Promo Menarik

Spend Smart
Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Spend Smart
Ekspor Pertanian Sulut Capai Rp 2,9 Triliun per Mei 2022

Ekspor Pertanian Sulut Capai Rp 2,9 Triliun per Mei 2022

Rilis
IPEX 2022, Perumnas Tawarkan Hunian untuk Milenial dengan Harga Mulai dari Rp 168 Jutaan

IPEX 2022, Perumnas Tawarkan Hunian untuk Milenial dengan Harga Mulai dari Rp 168 Jutaan

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.