Kompas.com - 22/05/2013, 07:50 WIB
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com — Mulai Rabu (22/5/2013) ini, pemerintah dan DPR akan membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) 2013. Berdasarkan data yang diterima KONTAN, calon revisi beleid anggaran negara ini memperlihatkan defisit nan menganga serta memberi sinyal pesimisme pemerintah.

Mari kita bedah dari sisi penerimaan. Pemerintah menurunkan target penerimaan negara sekitar Rp 41 triliun. Target semula APBN 2013 adalah Rp 1.529 triliun, kini dipangkas menjadi Rp 1.488 triliun.

Dari sisi belanja, alokasinya naik Rp 39 triliun dari Rp 1.683 triliun menjadi Rp 1.722 triliun. Alhasil defisit anggaran perubahan naik Rp 80 triliun dari Rp 153 triliun menjadi Rp 233 triliun.

Niat pemangkasan anggaran subsidi energi tidak tecermin dalam RAPBNP 2013. Anehnya, subsidi energi dan anggaran belanja pemerintah tetap melonjak.

Mari kita lihat alokasi subsidi bahan bakar minyak (BBM). Meski pemerintah berniat menaikkan harga jual bensin menjadi Rp 6.500 dan solar menjadi Rp 5.500 per liter, plafon subsidi BBM tetap saja naik Rp 16,11 triliun. Anggaran subsidi listrik juga Rp 19,04 triliun meski tahun ini tarif listrik naik sudah sebesar 15 persen. Jadi, buat apa menaikkan harga BBM subsidi, ya?

Herry Purnomo, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, kemarin, menjelaskan, kenaikan anggaran belanja sekitar Rp 39,03 triliun sebagian besar untuk memenuhi kebutuhan dana subsidi energi dan dana kompensasi kenaikan harga BBM. Pelaksana tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Bambang Brodjonegoro, menambahkan, kuota BBM subsidi ditambah dari 46 juta kiloliter (kl) menjadi 48 juta kl sehingga dana subsidi BBM naik.

Secara umum, RAPBNP 2013 menyiratkan pesimisme pemerintah menghadapi tahun ini. Lihat saja, asumsi pertumbuhan ekonomi dipangkas dari 6,8 persen (APBN 2013) menjadi 6,2 persen (RAPBNP). Di sisi lain, proyeksi inflasi dinaikkan dari 4,9 persen ke 7,2 persen.

Akibat pemangkasan asumsi pertumbuhan ekonomi, penerimaan negara dari pajak dan bea cukai turun Rp 53,6 triliun, dari Rp 1.193 triliun menjadi Rp 1.139 triliun. Ekonom Bank Mandiri, Destry Damayanti, melihat pemerintah memiliki beberapa peluang mengisi kas negara, di antaranya memburu wajib pajak baru dari kalangan perorangan.

Selain itu, penerbitan surat utang negara bisa menjadi pilihan untuk menambal kekurangan anggaran negara. Hitungan Kementerian Keuangan, perlu sekitar Rp 60 triliun tambahan surat utang baru.

Namun, yang harus diingat pemerintah, inflasi berpotensi naik menjadi 7,2 persen dan menjadi patokan pembeli obligasi negara untuk meminta bunga tinggi. Lagi-lagi negara harus menggali utang berbunga mahal dan ujungnya pembayar pajak yang harus menanggungnya. (Herlina KD, Asep MZ, Anna SP, Herry Prasetyo/Kontan)

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan Video Lainnya >

    27th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    [POPULER MONEY] Mengintip Gaji Kabareskrim Komjen Agus Andrianto | UMP DKI Jakarta 2023 Naik Jadi Rp 4,9 Juta

    [POPULER MONEY] Mengintip Gaji Kabareskrim Komjen Agus Andrianto | UMP DKI Jakarta 2023 Naik Jadi Rp 4,9 Juta

    Whats New
    Pelaku Usaha Industri Tembakau hingga Vape Pastikan Tidak Jual Rokok Kepada Anak Usia 18 Tahun ke Bawah

    Pelaku Usaha Industri Tembakau hingga Vape Pastikan Tidak Jual Rokok Kepada Anak Usia 18 Tahun ke Bawah

    Whats New
    Mengintip Gaji Kabareskrim Komjen Agus Andrianto

    Mengintip Gaji Kabareskrim Komjen Agus Andrianto

    Whats New
    Utang Pemerintah Tembus Rp 7.496 Triliun, Kemenkeu Bilang Masih Aman

    Utang Pemerintah Tembus Rp 7.496 Triliun, Kemenkeu Bilang Masih Aman

    Whats New
    Bagaimana Peran Industri Telekomunikasi Mendukung Potensi Startup di Indonesia?

    Bagaimana Peran Industri Telekomunikasi Mendukung Potensi Startup di Indonesia?

    Whats New
    Biaya Rp 2.500, Simak Cara Transfer Antarbank via BI Fast di BRImo

    Biaya Rp 2.500, Simak Cara Transfer Antarbank via BI Fast di BRImo

    Spend Smart
    Jasindo Salurkan Pendanaan Senilai Rp 900 Juta untuk Kelompok Tani Ternak di Tulungagung

    Jasindo Salurkan Pendanaan Senilai Rp 900 Juta untuk Kelompok Tani Ternak di Tulungagung

    Whats New
    Upaya Subholding Gas Pertamina Tingkatkan Penggunaan dan Pengembangan Infrastruktur Gas Bumi

    Upaya Subholding Gas Pertamina Tingkatkan Penggunaan dan Pengembangan Infrastruktur Gas Bumi

    Whats New
    Bakal Ditinjau Jokowi, Pekerjaan Kavling Kawasan Inti IKN Nusantara Dimulai Januari 2023

    Bakal Ditinjau Jokowi, Pekerjaan Kavling Kawasan Inti IKN Nusantara Dimulai Januari 2023

    Whats New
    Kompasianival Hadir Kembali Secara Offline, Angkat Tema 'Kelana Masa Depan'

    Kompasianival Hadir Kembali Secara Offline, Angkat Tema "Kelana Masa Depan"

    Rilis
    Pelaku Industri Properti Optimistis Bisnis Tetap Tumbuh Positif Tahun Depan

    Pelaku Industri Properti Optimistis Bisnis Tetap Tumbuh Positif Tahun Depan

    Whats New
    Tak Setuju Kenaikan Cukai Rokok 10 Persen, Petani Tembakau Usul 5 Persen

    Tak Setuju Kenaikan Cukai Rokok 10 Persen, Petani Tembakau Usul 5 Persen

    Whats New
    Telefast, Volta, dan MCAS Group Kerja Sama Kembangkan Bisnis Kendaraan Listrik

    Telefast, Volta, dan MCAS Group Kerja Sama Kembangkan Bisnis Kendaraan Listrik

    Whats New
    Ada Tren Kenaikan Suku Bunga BI, Ini Dampaknya ke Bunga Simpanan Bank

    Ada Tren Kenaikan Suku Bunga BI, Ini Dampaknya ke Bunga Simpanan Bank

    Whats New
    Yakin Produksi Beras Dalam Negeri Cukup, Mentan: Cek Saja Data BPS

    Yakin Produksi Beras Dalam Negeri Cukup, Mentan: Cek Saja Data BPS

    Whats New
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Verifikasi akun KG Media ID
    Verifikasi akun KG Media ID

    Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

    Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.