Jokowi: Kalau Sistem KJS Tak Jelas, RS Tak Membeludak

JAKARTA, KOMPAS.com — Mundurnya 16 rumah sakit dari program Kartu Jakarta Sehat (KJS) dianggap Joko Widodo bukan karena kesalahan dalam sistem pelaksanaan program KJS. Menurut Gubernur DKI Jakarta tersebut, sistem KJS telah benar.

"Kalau sistemnya enggak jelas, enggak mungkin rakyatnya membeludak seperti itu," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Rabu (22/5/2013).

Namun, tutur Jokowi, memang KJS ini membutuhkan dukungan dari pihak RS, yang harusnya memiliki tanggung jawab sosial dan kemanusiaan. Selain itu, memang RS masih memerlukan ruangan-ruangan kelas III agar semua pengguna KJS dapat terlayani dengan baik.

Seharusnya, RS menyampaikan keluhan-keluhan mereka kepada DKI dan Kementerian Kesehatan terlebih dahulu dan tidak langsung menggemborkan kepada media kalau KJS merugikan.

"Bicarakan saja lebih dulu, menyampaikan apa keinginan meraka. Kemudian, fakta rill yang mungkin berkaitan dengan sistem ekonomi mereka, apakah untung atau rugi," ujar Jokowi.

Yang terpenting, menurut dia, adalah KJS itu dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan cara apa pun, Jokowi akan tetap memperjuangkan program agar tetap berjalan.

Kebutuhan masyarakat akan KJS dibuktikan dengan melonjaknya permintaan program itu hingga 50.000 lebih masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan. Sebanyak 16 rumah sakit swasta yang mundur dari program KJS itu menyatakan keberatan dengan tarif harga INA-CBG's yang dikeluarkan PT Askes (Persero). Tarif yang diberlakukan berdasarkan sistem paket ini dinilai merugikan rumah sakit.