Produksi Minyak RAPBN-P 2013 Sebesar 840.000 Barrel Per Hari

Jakarta, Kompas - Pemerintah mengajukan target produksi minyak siap jual atau lifting sebesar 840.000 barrel per hari dalam asumsi dasar RAPBN Perubahan 2013. Target tersebut lebih rendah 60.000 barrel per hari dibandingkan APBN 2013.

Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Edy Hermantoro mengungkapkan itu, Rabu (22/5), dalam rapat pembahasan RAPBN Perubahan 2013 dengan Komisi VII DPR. Komisi VII juga mengundang Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Satuan Kerja Khusus (SKK) Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, dan PT Pertamina.

Pada kesempatan itu hadir Kepala BPH Migas Andy Sommeng, Wakil Kepala SKK Migas J Widjonarko, dan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan.

Edy mengatakan, angka produksi minyak siap jual yang realistis 2013 adalah 840.000 barrel per hari. Adapun produksi gas diusulkan sebesar 6.939 juta kaki kubik per hari atau setara dengan 1,24 juta barrel per hari. Tidak berbeda dengan target produksi minyak siap jual, produksi gas juga turun 1,36 juta barrel per hari dibandingkan APBN 2013.

Asumsi kuota BBM bersubsidi 48 juta kiloliter, terdiri dari Premium dan bioetanol bersubsidi diasumsikan 30,77 juta barrel per hari, volume minyak tanah 1,2 juta barrel per hari. Adapun solar dan bioetanol 16,03 juta barrel per hari. Untuk elpiji 3 kilogram 4,39 juta ton. Bandingkan dengan APBN 2013 yang berturut-turut 29,2 juta barrel per hari (Premium dan bioetanol bersubsidi), 1,7 juta barrel per hari (minyak tanah), 15,11 juta barrel per hari (minyak solar dan biodiesel) dan 3,86 juta ton (elpiji 3 kg).

Kementerian ESDM juga mengajukan asumsi harga minyak mentah Indonesia (Indonesian crude price/ICP) sebesar 108 dollar AS per barrel. Sementara alpha BBM bersubsidi bertambah Rp 50 per liter. Adapun untuk subsidi listrik diasumsikan Rp 87,24 triliun.

Di Bandung, Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini mengatakan, revisi target produksi minyak siap jual merupakan langkah yang realistis agar alur keuangan di APBN-P menjadi wajar.

Sementara itu, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Susilo Siswoutomo mengingatkan bahwa produksi minyak memiliki empat masalah, yakni pembebasan tanah, perizinan pemerintah daerah, hubungan antarkementerian, dan problem internal perusahaan. Susilo meminta pejabat setingkat direktur jenderal untuk aktif melakukan koordinasi antarkementerian untuk bertukar pendapat. (MAS/ELD)