DPR Minta Freeport Bertanggung Jawab

Jakarta, Kompas - DPR meminta PT Freeport bertanggung jawab atas bencana runtuhnya terowongan Big Gossan di areal pertambangan PT Freeport di Mimika, Papua. Tanggung jawab tersebut meliputi santunan kepada keluarga korban serta potensi adanya pelanggaran hukum atas bencana tersebut.

”Jika hasil investigasi nanti menemukan adanya kelalaian korporasi, Freeport harus juga bertanggung jawab secara hukum,” kata Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso saat menerima kunjungan petinggi Freeport, yakni Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Rozik B Soetjipto dan CEO Freeport-McMoRan Richard C Adkerson, Rabu (22/5), di Jakarta.

Rozik mengatakan, pihaknya berkomitmen memberikan santunan kepada keluarga korban. Anak-anak korban juga akan diberikan beasiswa. Freeport juga akan memberikan prioritas bagi keluarga korban yang ingin bekerja di Freeport.

Rozik menjelaskan, terdapat 38 pekerja yang berada dalam ruang kelas di fasilitas pelatihan tambang bawah tanah Big Gossan saat terowongan itu runtuh pada 14 Mei 2013. Sebanyak 28 pekerja tewas tertimbun reruntuhan. Adapun 10 pekerja lainnya dapat diselamatkan dan kemudian dirawat.

Richard C Adkerson mengatakan, bencana tersebut benar-benar di luar dugaan. Ini disebabkan terowongan yang runtuh tersebut selama ini dinilai sangat aman.

Richard juga menegaskan, Freeport selama ini selalu mengedepankan keamanan dan keselamatan pekerja tidak hanya pada pertambangan di Indonesia, tetapi juga di negara-negara lain.

Gubernur Papua Lukas Enembe, yang hadir pada pertemuan itu, berharap Pemerintah Provinsi Papua lebih dilibatkan dalam renegosiasi kontrak dengan PT Freeport. Tujuannya agar kerja sama dengan Freeport memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat Papua.

Upaya penyelamatan

Sementara itu, selama delapan hari terakhir, tim penyelamat terus berupaya keras mengeluarkan korban dari reruntuhan yang terjadi di Timika itu. Sebanyak 200 pekerja tergabung dalam tim tersebut.

Juru bicara Serikat Pekerja PT Freeport Indonesia, Juli Parorongan, mengatakan, pihaknya akan menggelar rapat koordinasi terkait peristiwa itu. Mereka ingin memberikan masukan obyektif untuk perbaikan.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Susilo Siswoutomo, di Bandung, Rabu, memastikan bahwa pemerintah bakal meminta PT Freeport Indonesia untuk bertanggung jawab penuh atas musibah tersebut. Namun, hal itu tidak akan dikaitkan dengan renegosiasi kontrak karya pertambangan yang sedang dilakukan terhadap Freeport dan perusahaan tambang lainnya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik, di Jakarta, Rabu, mengatakan, pemerintah akan mengecek kondisi fasilitas semua lokasi tambang bawah tanah yang ada di Indonesia. Langkah ini bertujuan menghindari terjadinya kecelakaan seperti di area Freeport. (JOS/ELD/FAJ/EGI/MHF)