Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kebijakan "Loan to Value" Tunggu RAPBNP

Kompas.com - 24/05/2013, 18:17 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia menyatakan perumusan kebijakan lanjutan rasio pinjaman terhadap nilai aset atau loan to value (LTV) masih menunggu rampungnya pembahasan RAPBNP.

"Belum ada pembahasan lebih lanjut, kita masih lihat bagaimana pembahasan RPABNP-nya," kata Deputi Gubernur BI Perry Warjiyo di sela-sela acara pelantikan Gubernur BI Agus Martowardojo di Kantor Mahkamah Agung, Jakarta, Jumat (24/5/2013).

Perry mengatakan, kebijakan kenaikan harga BBM dinilai akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal itu juga tentu akan berdampak pada nilai properti.

"Kan kalau nanti ada kenaikan harga BBM pertumbuhan ekonomi akan turun, dan nanti ada koreksi terhadap propertinya sendiri," ujar Perry.

Sebelumnya, BI menyatakan akan merumuskan suatu kebijakan lanjutan yang diperlukan untuk mendesain kebijakan LTV agar bisa mengendalikan pertumbuhan kredit properti yang dinilai sangat tinggi. Pada 2012 lalu, BI sudah mengeluarkan aturan LTV serta uang muka (down payment), namun ternyata pertumbuhan kredit sektor properti sampai saat ini masih terlalu tinggi sehingga perlu diwaspadai.

Saat ini, pertumbuhan kredit rumah ukuran 70 meter persegi dan kredit pemilikan apartemen (KPA) terus meningkat, tidak hanya di Jakarta tetapi juga di kota lain. Di beberapa negara, kebijakan LTV dan uang muka lebih ketat bagi kepemilikan rumah kedua. Namun, BI sendiri masih berhati-hati dengan menantikan kepastian mengenai kepastian kebijakan BBM bersubsidi yang sedang dibahas oleh pemerintah dan DPR.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Harga Naik Selama Ramadan 2024, Begini Cara Ritel Mendapat Keuntungan

Harga Naik Selama Ramadan 2024, Begini Cara Ritel Mendapat Keuntungan

Whats New
Mentan Amran Serahkan Rp 54 Triliun untuk Pupuk Bersubsidi, Jadi Catatan Sejarah bagi Indonesia

Mentan Amran Serahkan Rp 54 Triliun untuk Pupuk Bersubsidi, Jadi Catatan Sejarah bagi Indonesia

Whats New
Kasus Korupsi PT Timah: Lahan Dikuasai BUMN, tapi Ditambang Swasta Secara Ilegal

Kasus Korupsi PT Timah: Lahan Dikuasai BUMN, tapi Ditambang Swasta Secara Ilegal

Whats New
4 Tips Mengelola THR agar Tak Numpang Lewat

4 Tips Mengelola THR agar Tak Numpang Lewat

Spend Smart
Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis, Stafsus Erick Thohir: Kasus yang Sudah Sangat Lama...

Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis, Stafsus Erick Thohir: Kasus yang Sudah Sangat Lama...

Whats New
Menkeu: Per 15 Maret, Kinerja Kepabeanan dan Cukai Capai Rp 56,5 Triliun

Menkeu: Per 15 Maret, Kinerja Kepabeanan dan Cukai Capai Rp 56,5 Triliun

Whats New
Siap-siap, IFSH Tebar Dividen Tunai Rp 63,378 Miliar

Siap-siap, IFSH Tebar Dividen Tunai Rp 63,378 Miliar

Whats New
Harga Tiket Kereta Bandara dari Manggarai dan BNI City 2024

Harga Tiket Kereta Bandara dari Manggarai dan BNI City 2024

Spend Smart
Penukaran Uang, BI Pastikan Masyarakat Terima Uang Baru dan Layak Edar

Penukaran Uang, BI Pastikan Masyarakat Terima Uang Baru dan Layak Edar

Whats New
Cara Cek Tarif Tol secara Online Lewat Google Maps

Cara Cek Tarif Tol secara Online Lewat Google Maps

Work Smart
PT SMI Sebut Ada 6 Investor Akan Masuk ke IKN, Bakal Bangun Perumahan

PT SMI Sebut Ada 6 Investor Akan Masuk ke IKN, Bakal Bangun Perumahan

Whats New
Long Weekend, KAI Tambah 49 Perjalanan Kereta Api pada 28-31 Maret

Long Weekend, KAI Tambah 49 Perjalanan Kereta Api pada 28-31 Maret

Whats New
Ini Sejumlah Faktor di Indonesia yang Mendorong CCS Jadi Peluang Bisnis Baru Masa Depan

Ini Sejumlah Faktor di Indonesia yang Mendorong CCS Jadi Peluang Bisnis Baru Masa Depan

Whats New
ITMG Bakal Tebar Dividen Rp 5,1 Triliun dari Laba Bersih 2023

ITMG Bakal Tebar Dividen Rp 5,1 Triliun dari Laba Bersih 2023

Whats New
Kemenaker Siapkan Aturan Pekerja Berstatus Kemitraan, Ini Tanggapan InDrive

Kemenaker Siapkan Aturan Pekerja Berstatus Kemitraan, Ini Tanggapan InDrive

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com