Kompensasi Rp 30 Triliun

Jakarta, Kompas - Pemerintah merencanakan tambahan anggaran senilai Rp 30,1 triliun untuk program kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi. Melalui skema ini, target angka kemiskinan 9,5 persen sampai dengan 10,5 persen diharapkan tercapai.

Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengadakan rapat kerja tentang asumsi makroekonomi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) Tahun 2013 di Jakarta, Senin (27/5). Dalam kesempatan itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanan Pembangunan Nasional Armida Salsiah Alisjahbana memaparkan skema kompensasi atas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Hadir pula dalam kesempatan itu Menteri Keuangan M Chatib Basri, Gubernur Bank Indonesia Agus DW Martowardojo, dan Kepala Badan Pusat Statistik Suryamin. Rapat yang awalnya tak kuorum itu dipimpin Ketua Komisi XI DPR dari Fraksi PDI-P Emir Moeis.

Armida menyatakan, kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi akan menyebabkan inflasi melonjak menjadi 7,2 persen dari target awal 4,9 persen. Ini akan menggerus daya beli masyarakat miskin.

Akibatnya angka kemiskinan tahun 2013 akan meningkat menjadi 11,85 persen-12,10 persen. Padahal target yang disepakati pemerintah dan DPR pada APBN Tahun 2013 adalah 9,5 persen-10,5 persen. Oleh sebab itu, pemerintah merencanakan program kompensasi langsung dan tidak langsung untuk melindungi masyarakat miskin sekaligus mencapai target angka kemiskinan 9,5 persen sampai 10,5 persen.

Ada lima program kompensasi yang disiapkan pemerintah. Kompensasi langsung berupa bantuan tunai senilai Rp 11,6 triliun untuk 15,5 juta rumah tangga miskin sasaran. Durasinya selama lima bulan dengan jatah Rp 150.000 per bulan per rumah tangga.

Program kompensasi tak langsung meliputi empat program yang sejak awal tahun sebenarnya telah berjalan. Namun dengan adanya kenaikan harga BBM bersubsidi, skala dan cakupannya ditingkatkan.

Pertama, adalah program infrastruktur dasar di 2.450 desa dari 8.230 desa dengan tingkat kemiskinan di atas 50 persen. Tambahan alokasi anggarannya Rp 6 triliun sehingga total alokasinya menjadi Rp 17,7 triliun.

Kedua adalah program beras untuk rakyat miskin (raskin) untuk 15,5 juta rumah tangga sasaran. Program yang awalnya dianggarkan untuk 12 bulan ini ditambah menjadi 15 bulan. Alokasi tambahan anggarannya senilai Rp 4,3 triliun sehingga total alokasinya menjadi Rp 21,9 triliun.

Ketiga adalah program keluarga harapan untuk 2,4 juta rumah tangga miskin sasaran. Tambahan anggarannya adalah Rp 0,7 triliun sehingga total alokasinya menjadi Rp 3,6 triliun. Dulu nilainya Rp 1,5 juta per rumah tangga. Mulai semester II-2013, jatahnya naik menjadi Rp 1,8 juta per rumah tangga.