Kuota BBM Akan Bertambah

Kompas.com - 29/05/2013, 02:59 WIB
Editor

Jakarta, Kompas - Pemerintah mengusulkan asumsi volume bahan bakar minyak bersubsidi 48 juta kiloliter dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2013. Hal ini untuk memenuhi kebutuhan BBM bersubsidi yang bakal membengkak.

Usulan itu disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik dalam rapat kerja Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik, Selasa (28/5) malam, di Jakarta. Rapat dipimpin Ketua Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Demokrat Sutan Bathoegana.

Rapat kerja itu juga dihadiri Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas Rudi Rubiandini serta Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan. Hingga pukul 22.30, belum disepakati besaran asumsi kuota dan besaran di bidang minyak dan gas bumi (migas) lainnya.

Jero Wacik menjelaskan, penambahan kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi diperlukan untuk memenuhi kebutuhan BBM yang terus meningkat. Pertimbangannya, asumsi pertumbuhan ekonomi tahun ini 6,2 persen dengan penjualan mobil 1,1 juta unit dan sepeda motor 7,1 juta unit.

”Apalagi perbedaan harga (dengan Pertamax) pada Januari-April 2013 Rp 5.400 per liter sehingga mayoritas kendaraan pribadi masih memakai Premium,” ujarnya.

Pemerintah mengajukan tambahan alpha (margin dan biaya distribusi) BBM bersubsidi 2013 dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2013 (RAPBN-P 2013) Rp 50 per liter dibandingkan alpha dalam APBN 2013 yang sebesar Rp 642,64 per liter.

Penambahan alpha itu terdiri dari komponen margin lembaga penyalur Rp 30 per liter dan biaya operasi penyediaan BBM Rp 20 per liter.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Alasan pemerintah mengusulkan kenaikan alpha BBM bersubsidi antara lain, besaran biaya pokok produksi kilang saat ini sekitar 105 persen dari Mids Oil Platts Singapore (MOPS), masih jauh dari penggantian pemerintah yang hanya sekitar 101 persen dari MOPS. Dengan kondisi kekurangan alpha 4 persen MOPS atau sekitar Rp 400 per liter, maka penambahan alpha untuk produk BBM yang berasal dari kilang dinilai perlu dilakukan.

Selain itu, kebutuhan alpha tambahan untuk produk premium dari kilang 2 persen atau setara dengan Rp 200 per liter di atas MOPS, dan perkiraan kebutuhan tambahan alpha untuk produk minyak solar dari kilang sekitar 4 persen, setara Rp 400 per liter di atas MOPS. Kebutuhan alpha tambahan itu juga untuk memenuhi permintaan para agen penyalur karena sejak 2008 tidak ada kenaikan besaran alpha BBM.

Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Isma Yatun, mempertanyakan usulan pemerintah terkait kenaikan alpha BBM. Badan penyalur BBM bersubsidi sebenarnya tetap meraup laba selama omzetnya besar dan komoditas yang dijual tersedia.

Dalam rapat kerja itu pemerintah mengajukan harga rata-rata minyak mentah Indonesia (ICP) 108 dollar AS per barrel atau naik 8 dollar AS per barrel dibandingkan asumsi ICP dalam APBN 2013 yang sebesar 100 dollar AS per barrel. Dalam enam bulan terakhir ini, ICP berfluktuasi dan sempat menyentuh angka 114,86 dollar AS per barrel. Adapun ICP rata-rata Januari-April 2013 sebesar 108,39 dollar AS per barrel.

Pemerintah juga mengajukan asumsi produksi siap jual (lifting) minyak dan gas bumi diturunkan dari 2,26 juta barrel setara minyak menjadi 2,08 juta barrel setara minyak per hari.(EVY/LKT/ABK)



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Utang Membengkak, BPK Khawatir Pemerintah Tak Sanggup Bayar

Utang Membengkak, BPK Khawatir Pemerintah Tak Sanggup Bayar

Whats New
Akibat Pengetatan Larangan di China, Kapitalisasi Aset Kripto Tergerus Rp 4.320 Triliun

Akibat Pengetatan Larangan di China, Kapitalisasi Aset Kripto Tergerus Rp 4.320 Triliun

Whats New
[TREN KARIER KOMPASIANA] Rahasia Karyawan Mencapai Kinerja Terbaik | Pelamar Kerja yang Pemalu | Membangun Personal Branding

[TREN KARIER KOMPASIANA] Rahasia Karyawan Mencapai Kinerja Terbaik | Pelamar Kerja yang Pemalu | Membangun Personal Branding

Rilis
PPKM Mikro Diperketat, Pengelola Pusat Perbelanjaan Minta Insentif Pajak

PPKM Mikro Diperketat, Pengelola Pusat Perbelanjaan Minta Insentif Pajak

Whats New
Lagi, Kredivo Dapat Suntikan Dana Segar Rp 1,4 Triliun

Lagi, Kredivo Dapat Suntikan Dana Segar Rp 1,4 Triliun

Rilis
BPK Berikan Opini WTP untuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020

BPK Berikan Opini WTP untuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020

Whats New
Sudah Dapat Izin Edar, Erick Thohir Ingatkan Penggunaan Ivermectin Harus Gunakan Resep Dokter

Sudah Dapat Izin Edar, Erick Thohir Ingatkan Penggunaan Ivermectin Harus Gunakan Resep Dokter

Whats New
CPNS 2021, Ini 34 Formasi Tenaga Kesehatan yang Wajib Pakai STR

CPNS 2021, Ini 34 Formasi Tenaga Kesehatan yang Wajib Pakai STR

Whats New
BPK Temukan 6 Masalah Program PEN, Dana Rp 1,69 Triliun Tak Sesuai Ketentuan

BPK Temukan 6 Masalah Program PEN, Dana Rp 1,69 Triliun Tak Sesuai Ketentuan

Whats New
Minat Jadi Dropshipper? Persiapkan 5 Hal Ini

Minat Jadi Dropshipper? Persiapkan 5 Hal Ini

Whats New
[KURASI KOMPASIANA] Bisakah Kita Memahami Penderitaan Korban Pelecehan Seksual?

[KURASI KOMPASIANA] Bisakah Kita Memahami Penderitaan Korban Pelecehan Seksual?

Rilis
Gandeng Hartadinata, Antam Luncurkan Perhiasan dan Emas Ukuran Mikro

Gandeng Hartadinata, Antam Luncurkan Perhiasan dan Emas Ukuran Mikro

Whats New
Terus Tumbuh, Uang Beredar Hampir Tembus Rp 7.000 Triliun

Terus Tumbuh, Uang Beredar Hampir Tembus Rp 7.000 Triliun

Whats New
Peserta Tapera Bakal Diperluas hingga Pegawai Swasta

Peserta Tapera Bakal Diperluas hingga Pegawai Swasta

Whats New
Teten Masduki: Izin Edar Produk Pangan Didominasi Pelaku Usaha Menengah dan Besar

Teten Masduki: Izin Edar Produk Pangan Didominasi Pelaku Usaha Menengah dan Besar

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X