Kompas.com - 30/05/2013, 08:24 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorPalupi Annisa Auliani

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat menolak pemotongan anggaran 2013 untuk dua mitra kerjanya, yakni Kementerian Sosial serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Penolakan itu merupakan keputusan yang diambil dalam rapat dengar pendapat di Gedung Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/5/2013).

Rencana pemotongan anggaran itu tertuang dalam surat edaran Menteri Keuangan tertanggal 14 Mei 2013 terkait Kebijakan Penghematan dan Pengendalian Belanja Kementerian/Lembaga. Berdasarkan surat tersebut, alokasi anggaran untuk Kementerian Sosial dipotong sekitar Rp 479,59 miliar, yaitu dari Rp 5,6 triliun menjadi Rp 5,1 triliun.

Adapun alokasi anggaran Kementerian PPA, berdasarkan surat yang sama, dipotong sekitar Rp 18,8 miliar, dari Rp 234,6 miliar menjadi Rp 215,7 miliar. Pemotongan anggaran kementerian/lembaga sesuai arahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mencegah membengkaknya defisit anggaran.

Dari semua mitra Komisi VIII DPR, pemerintah hanya menambah anggaran untuk Kementerian Agama. Kementerian ini mendapat tambahan anggaran Rp 1,45 triliun dari semula Rp 43,96 triliun menjadi Rp 45,41 triliun.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Sayed Fuad Zakaria menilai kebijakan pemotongan anggaran, terutama untuk dua kementerian ini aneh. Pasalnya, setiap tahun pendapatan negara terus meningkat. Jika pemotongan tetap dilakukan, ujar dia, dikhawatirkan program kerja kedua kementerian yang telah disusun tak akan bisa dilaksanakan.

"Berarti akibatnya kinerja kementerian akan anjlok. Pemotongan anggaran itu tanpa dilihat mana prioritas. Oleh karena itu, Komisi VIII berkesimpulan menolak pemotongan, tapi mendukung penambahan anggaran," kata Sayed. Dia pun mengatakan hasil keputusan rapat dengar pendapat akan diteruskan ke Badan Anggaran DPR untuk dibahas. Ia meminta seluruh anggota Komisi VIII DPR yang juga duduk di Banggar untuk memperjuangkan keputusan tersebut.

Ketika disinggung pembahasan anggaran untuk bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM), jika harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dinaikkan, Sayed mengatakan, pihaknya masih menunggu hasil pembahasan di Banggar menyangkut kenaikan harga BBM. Kemensos mengajukan anggaran Rp 12,551 triliun untuk seluruh implementasi program BLSM dengan target 15,53 juta keluarga miskin yang akan menerima Rp 150.000 per bulan selama lima bulan.

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pangkas Emisi hingga 50 Persen, Freeport Bakal Manfaatkan LNG

Pangkas Emisi hingga 50 Persen, Freeport Bakal Manfaatkan LNG

Whats New
Tren Penumpang Tinggi, KRL Commuter Line Operasikan 1.081 Perjalanan

Tren Penumpang Tinggi, KRL Commuter Line Operasikan 1.081 Perjalanan

Rilis
Luhut Peringatkan Pemda: Kalau Ada Perkebunan Kasih Pelicin, Jangan Terima!

Luhut Peringatkan Pemda: Kalau Ada Perkebunan Kasih Pelicin, Jangan Terima!

Whats New
Cadangan Devisa Naik, IHSG dan Rupiah Siang Menguat

Cadangan Devisa Naik, IHSG dan Rupiah Siang Menguat

Whats New
Rupiah Sempat Tembus 15.000, Pengusaha: Mengkhawatirkan Kami, Kalau Berlanjut Bisa Alami Krisis Arus Kas

Rupiah Sempat Tembus 15.000, Pengusaha: Mengkhawatirkan Kami, Kalau Berlanjut Bisa Alami Krisis Arus Kas

Whats New
Penyebab Cadangan Devisa Indonesia Naik Jadi 136,4 Miliar Dollar AS pada Juni 2022

Penyebab Cadangan Devisa Indonesia Naik Jadi 136,4 Miliar Dollar AS pada Juni 2022

Whats New
Ungkap Kendala Proyek LRT Jabodebek, Dirut PT KAI: Desainnya Sudah Enggak Benar dari Awal...

Ungkap Kendala Proyek LRT Jabodebek, Dirut PT KAI: Desainnya Sudah Enggak Benar dari Awal...

Whats New
LPS: Peran Investor Ritel Penting untuk Meredam Tekanan Ekonomi Global

LPS: Peran Investor Ritel Penting untuk Meredam Tekanan Ekonomi Global

Whats New
Survei Populix: Masyarakat Indonesia Cenderung Gunakan Mobile Banking ketimbang E-wallet dan Digital Banking

Survei Populix: Masyarakat Indonesia Cenderung Gunakan Mobile Banking ketimbang E-wallet dan Digital Banking

Whats New
Bank Sentral Malaysia Kerek Suku Bunga Acuan 25 Basis Poin

Bank Sentral Malaysia Kerek Suku Bunga Acuan 25 Basis Poin

Whats New
Simak Kurs Rupiah Hari Ini di 5 Bank

Simak Kurs Rupiah Hari Ini di 5 Bank

Whats New
Hadir di Pekalongan, Shopee Center Jadi Harapan UMKM Lokal Tingkatkan Pemasaran

Hadir di Pekalongan, Shopee Center Jadi Harapan UMKM Lokal Tingkatkan Pemasaran

Whats New
Bitcoin hingga Doge Menguat, Simak Harga Kripto Hari Ini

Bitcoin hingga Doge Menguat, Simak Harga Kripto Hari Ini

Spend Smart
8 Cara Beli Tiket Bioskop Online dengan Mudah Tanpa Antre

8 Cara Beli Tiket Bioskop Online dengan Mudah Tanpa Antre

Spend Smart
IHSG Menguat di Awal Perdagangan, Rupiah Kembali ke Level Rp 14.900

IHSG Menguat di Awal Perdagangan, Rupiah Kembali ke Level Rp 14.900

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.