Wamen ESDM: Kenaikan Harga BBM Sudah Pasti

Kompas.com - 30/05/2013, 11:34 WIB
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Energi (ESDM) Susilo Siswoutomo mengatakan, pemerintah memastikan untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Namun, untuk waktu pastinya, Susilo masih enggan membocorkan.

"Harga BBM bersubsidi naik sudah pasti. Harapannya, pertengahan Juni mendatang rapat APBN Perubahan soal asumsi makro bisa selesai sehingga bisa diputuskan setelah itu," kata Susilo saat ditemui di Menara Batavia, Jakarta, Kamis (30/5/2013).

Susilo menambahkan, pemerintah saat ini sedang fokus untuk menyiapkan dana kompensasi kepada masyarakat terkait adanya rencana menaikkan harga BBM bersubsidi ini. Saat akan menaikkan harga BBM bersubsidi, pemerintah juga akan sekaligus memberikan paket dana kompensasi ke masyarakat miskin.

Mengenai besaran kenaikan harga, untuk premium, akan naik Rp 2.000 menjadi Rp 6.500 per liter dan untuk solar naik Rp 1.000 menjadi Rp 5.500 per liter. Susilo hanya menjawab, "Ya kira-kira naiknya sekitar itu."

Sebelumnya, pemerintah memperkirakan akan memutuskan kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada pertengah Juni 2013. Pemerintah akan menunggu proses persetujuan Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) Perubahan 2013 dari DPR agar bisa selesai secepatnya.

Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar mengatakan, saat ini, pemerintah masih menunggu jadwal pembahasan RAPBN 2013 setelah dari paripurna, Badan Anggaran DPR, hingga Komisi XI DPR.

"Pembahasan RAPBN Perubahan diperkirakan akan berakhir 17 Juni. Jadwalnya di kisaran tadi. Jadi, kenaikan harga BBM bisa ditetapkan dalam kurun waktu itu," kata Mahendra di Komisi XI DPR Jakarta, Senin (27/5/2013).

Mahendra menambahkan, DPR bisa melakukan persetujuan RAPBN Perubahan 2013 secepatnya. Sebab, apabila DPR telat memberikan persetujuan, otomatis pemerintah akan memundurkan jadwal kenaikan harga BBM tersebut.

Imbasnya, volume konsumsi BBM akan terus meningkat dan juga terus berdampak ke defisit keuangan negara. "Lambat melakukan keputusan tadi, volume konsumsi BBM akan terus meningkat. APBN akan bergerak terus. Terlambat melakukan langkah-langkah yang diperlukan, ada risiko tersendiri," tambahnya.

Baca tentang


    Rekomendasi untuk anda
    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Mengenal Apa Itu APBD, Fungsi, dan Tujuan Pembuatannya

    Mengenal Apa Itu APBD, Fungsi, dan Tujuan Pembuatannya

    Whats New
    Apa Itu APBN: Definisi, Fungsi, dan Tujuan Penyusunannya

    Apa Itu APBN: Definisi, Fungsi, dan Tujuan Penyusunannya

    Whats New
    [KURASI KOMPASIANA] Sulitnya Adopsi Kucing | Ketika Kucing Susah Makan | Memberi Kenyamanan untuk Kucing di Rumah

    [KURASI KOMPASIANA] Sulitnya Adopsi Kucing | Ketika Kucing Susah Makan | Memberi Kenyamanan untuk Kucing di Rumah

    Rilis
    Peserta Pelatihan Kemenaker Dijanjikan Dapat Modal Usaha dari PNM

    Peserta Pelatihan Kemenaker Dijanjikan Dapat Modal Usaha dari PNM

    Work Smart
    Kemendag Sebut Harga Tahu dan Tempe Masih Stabil di Maret 2021

    Kemendag Sebut Harga Tahu dan Tempe Masih Stabil di Maret 2021

    Rilis
    Dongkrak Bisnis Kargo, AP I Gandeng Asosiasi Logistik

    Dongkrak Bisnis Kargo, AP I Gandeng Asosiasi Logistik

    Rilis
    Mulai Berlaku Hari ini, Simak Ketentuan Diskon PPN Rumah

    Mulai Berlaku Hari ini, Simak Ketentuan Diskon PPN Rumah

    Whats New
    Curah Hujan Tinggi dan Banjir Jadi Ancaman Produksi Padi di 2021

    Curah Hujan Tinggi dan Banjir Jadi Ancaman Produksi Padi di 2021

    Whats New
    Sanksi Pidana Penggunaan Lahan di Kawasan Hutan Diganti Denda Administratif, Ini Respons Asosiasi Sawit

    Sanksi Pidana Penggunaan Lahan di Kawasan Hutan Diganti Denda Administratif, Ini Respons Asosiasi Sawit

    Whats New
    Sri Mulyani Gelontorkan Rp 7,99 Triliun Untuk Diskon PPnBM Mobil dan PPN Properti

    Sri Mulyani Gelontorkan Rp 7,99 Triliun Untuk Diskon PPnBM Mobil dan PPN Properti

    Whats New
    Petani Sawit: PP Kehutanan Terbaru Bakal Ganggu Produksi Biodiesel

    Petani Sawit: PP Kehutanan Terbaru Bakal Ganggu Produksi Biodiesel

    Whats New
    Rumah Seharga Rp 2 Miliar Hingga Rp 5 Miliar Dapat Diskon PPN 50 Persen

    Rumah Seharga Rp 2 Miliar Hingga Rp 5 Miliar Dapat Diskon PPN 50 Persen

    Whats New
    OJK Temukan 51 Pinjol Ilegal, Ini Daftarnya

    OJK Temukan 51 Pinjol Ilegal, Ini Daftarnya

    Whats New
    Pemerintah Lelang SUN Besok, Ini Imbal Hasil yang Ditawarkan

    Pemerintah Lelang SUN Besok, Ini Imbal Hasil yang Ditawarkan

    Earn Smart
    Menkop UKM Dorong Pemberdayaan Tambak Udang Melalui Koperasi dan Kemitraan

    Menkop UKM Dorong Pemberdayaan Tambak Udang Melalui Koperasi dan Kemitraan

    Rilis
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X