Kompas.com - 30/05/2013, 11:52 WIB
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah akan membagikan kartu penerima dana kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Kartu ini akan dibagikan ke 15,5 juta kepala keluarga.

Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Bambang Widianto mengatakan, kartu berbentuk kartu kredit itu merekam semua data penerima bantuan. Total kartu yang akan diberikan adalah untuk 15,5 juta rumah tangga.

"Kartu tersebut akan dikirim mulai 6 Juni 2013. Masyarakat miskin akan dapat kartu itu," kata Bambang seperti dikutip dari laman Sekretariat Kabinet di Jakarta, Kamis (30/5/2013).

Bambang menambahkan, penerima kartu ini akan mendapatkan bantuan berupa Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), Bantuan Siswa Miskin (BSM), Beras untuk Rakyat Miskin (Raskin), dan Program Keluarga Harapan (PKH).

Penggunaan kartu ini, kata Bambang, untuk mengurangi salah sasaran pemberian bantuan. Dia mengakui, pemberian kompensasi BBM sebelumnya memang tidak tepat sasaran. Hal ini terjadi karena kurangnya koordinasi antara kementerian.

"Dengan pengiriman kartu ini, maka kita akan tahu data konkret masyarakat yang berhak menerima kompensasi kenaikan BBM," katanya.

Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Penanggulangan Kemiskinan Setwapres RI itu menyatakan, PT Pos Indonesia yang bertugas mengirimkan kartu ini secara langsung. Adapun yang menjadi koordinator keseluruhan dalam pembagian dana kompensasi adalah Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Agung Laksono.

Untuk program BSM akan langsung ditangani Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) dan dibagikan melalui sekolah masing-masing. Menurut Bambang, untuk Raskin, pemerintah akan menaikkan kuotanya dari 12 kali sebulan menjadi 15 kali sebulan. Lalu untuk PKH, satuan biayanya akan dinaikkan dari Rp 1,4 juta per keluarga menjadi Rp 1,8 juta per keluarga. Adapun BLSM untuk sasaran 15 juta rumah tangga akan menerima Rp 150.000 per bulan.

"BLSM akan diberikan untuk lima bulan dengan periode pembayaran dua kali, yang pertama per dua bulan sekali dan terakhir per tiga bulan sekali. Sedangkan sasaran BSM yang awalnya untuk delapan juta siswa dinaikkan menjadi 18 juta siswa di sekolah negeri dan madrasah," jelasnya.

Bambang meyakini, jika tepat sasaran, empat kompensasi ini akan menyejahterakan masyarakat yang paling rentan terkena dampak kenaikan BBM.

Sementara itu, Pimpinan AusAid Foundation Indonesia Jacqui de Lacy menjelaskan, pihaknya akan mendukung Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang diketuai Wakil Presiden Boediono dalam hal mengembangkan pusat data terpadu.

Dengan bantuan ini diharapkan program perlindungan sosial dari kenaikan BBM ini tepat sasaran. Jacqui menjelaskan, pihaknya sejak 2009-2014 juga sudah mengalokasikan 57 juta dollar Australia untuk mendukung perbaikan dan perluasan sistem perlindungan sosial di Indonesia.

"Program ini didasari hubungan yang kuat dengan Pemerintah Indonesia untuk membentuk dan mempertahankan jejaring pengaman sosial yang terjangkau," ucapnya.

Jacqui mendukung, subsidi ke masyarakat yang tidak mampu harus diberikan ke keluarga miskin dan paling rentan agar ke depannya mereka dapat berinvestasi di masa depan dengan memastikan anak-anak bersekolah. Selain itu, memberikan mereka makanan yang bergizi dan cukup. Pemerintah juga harus memastikan perawatan kesehatan yang memadai bagi masyarakat tidak mampu tersebut.

 

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X