Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Marketing Politik, Perlukah Mahal? Tergantung...

Kompas.com - 30/05/2013, 19:16 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Marketing atau pemasaran politik harus selalu ditopang dengan kekuatan finansial. Konsep ini turut dipercaya sejumlah kandidat yang bertarung memperebutkan jabatan publik, seperti kepala daerah. Namun, benarkan konsep demikian?

Mantan dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI) Firmanzah mengatakan, semua politisi bisa menekan biaya berpolitiknya. Dengan catatan, politisi tersebut memiliki dan memahami modal utamanya, yakni modal sosial. Dalam berpolitik, kata Firman, yang juga Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi, setiap politisi harus memiliki peta kekuatannya sendiri, termasuk keunggulan pribadinya dan konstituen di daerah pemilihan. Mereka disarankan tampil sebagai agen perubahan dan mampu menggunakan kekuatan partai yang menjadi kendaraan politiknya.

Menurut Firman, ada dua modal yang paling menentukan saat seseorang ingin menang dalam pertarungan politik. Selain modal sosial, adalah modal kapital. Modal sosial adalah tingkat popularitas, sedangkan modal kapital adalah dari sisi finansial.

Firmanzah menyatakan, yang paling menguntungkan adalah saat politisi tersebut telah populer di daerahnya sekaligus unggul dari sisi finansial. Dengan begitu, probabilitas kemenangan sangat besar, baik saat maju menjadi calon anggota legislatif, calon bupati, ataupun calon gubernur.

Lalu bagaimana dengan politisi yang hanya memiliki modal kapital? Menurut Firman, politisi jenis ini akan memerlukan biaya yang sangat besar untuk "membeli" modal sosialnya. Gelontoran dana akan dialirkan untuk menyumbang kegiatan masyarakat, dan muncul di media lokal untuk memperkenalkan diri kepada publik.

"Kalau modal kapitalnya rendah tapi dia populer, masyarakat tahu dengan jasa-jasanya, itu bisa terbantu," kata Firmanzah, dalam Diskusi Center of Information and Studies (Cides) dengan tema "Marketing Politik, Haruskah Mahal?", di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (30/5/2013).

Firman memberi contoh, pada pemilihan anggota legislatif 2009, ada seorang calon yang berhasil menjadi anggota DPR dengan modal tak lebih dari Rp 350 juta. Calon tersebut merupakan aktivis, dan memiliki jaringan kuat di daerah pemilihannya. Padahal di waktu yang sama, ada seorang calon yang merupakan pengusaha. Karena lemah secara sosial, calon tersebut harus mengeluarkan biaya tak kurang dari Rp 9 miliar untuk akhirnya menjadi politisi Senayan.

"Perlukah merketing politik mahal? Tergantung," ujar Firman.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Menkeu: Per 15 Maret, Kinerja Kepabeanan dan Cukai Capai Rp 56,5 Triliun

    Menkeu: Per 15 Maret, Kinerja Kepabeanan dan Cukai Capai Rp 56,5 Triliun

    Whats New
    Siap-siap, IFSH Tebar Dividen Tunai Rp 63,378 Miliar

    Siap-siap, IFSH Tebar Dividen Tunai Rp 63,378 Miliar

    Whats New
    Harga Tiket Kereta Bandara dari Manggarai dan BNI City 2024

    Harga Tiket Kereta Bandara dari Manggarai dan BNI City 2024

    Spend Smart
    Penukaran Uang, BI Pastikan Masyarakat Terima Uang Baru dan Layak Edar

    Penukaran Uang, BI Pastikan Masyarakat Terima Uang Baru dan Layak Edar

    Whats New
    Cara Cek Tarif Tol secara Online Lewat Google Maps

    Cara Cek Tarif Tol secara Online Lewat Google Maps

    Work Smart
    PT SMI Sebut Ada 6 Investor Akan Masuk ke IKN, Bakal Bangun Perumahan

    PT SMI Sebut Ada 6 Investor Akan Masuk ke IKN, Bakal Bangun Perumahan

    Whats New
    Long Weekend, KAI Tambah 49 Perjalanan Kereta Api pada 28-31 Maret

    Long Weekend, KAI Tambah 49 Perjalanan Kereta Api pada 28-31 Maret

    Whats New
    Ini Sejumlah Faktor di Indonesia yang Mendorong CCS Jadi Peluang Bisnis Baru Masa Depan

    Ini Sejumlah Faktor di Indonesia yang Mendorong CCS Jadi Peluang Bisnis Baru Masa Depan

    Whats New
    ITMG Bakal Tebar Dividen Rp 5,1 Triliun dari Laba Bersih 2023

    ITMG Bakal Tebar Dividen Rp 5,1 Triliun dari Laba Bersih 2023

    Whats New
    Kemenaker Siapkan Aturan Pekerja Berstatus Kemitraan, Ini Tanggapan InDrive

    Kemenaker Siapkan Aturan Pekerja Berstatus Kemitraan, Ini Tanggapan InDrive

    Whats New
    Kaum Mumpung-mumpung, Maksimalkan Penawaran Terbaik Lazada untuk Belanja Aneka Kebutuhan Ramadhan

    Kaum Mumpung-mumpung, Maksimalkan Penawaran Terbaik Lazada untuk Belanja Aneka Kebutuhan Ramadhan

    BrandzView
    Musim Hujan, Petani Harus Waspadai Serangan Hama

    Musim Hujan, Petani Harus Waspadai Serangan Hama

    Whats New
    Contoh Surat Perjanjian Utang Piutang di Atas Materai yang Benar

    Contoh Surat Perjanjian Utang Piutang di Atas Materai yang Benar

    Whats New
    Pemerintah Belum Berencana Revisi Permendag soal Pengaturan Impor

    Pemerintah Belum Berencana Revisi Permendag soal Pengaturan Impor

    Whats New
    Sebanyak 15 Proyek CCS/CCUS dalam Tahap Studi, Direncanakan Beroperasi Mulai 2030

    Sebanyak 15 Proyek CCS/CCUS dalam Tahap Studi, Direncanakan Beroperasi Mulai 2030

    Whats New
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com