Prabowo Dukung Harga BBM Bersubsidi Naik

Kompas.com - 30/05/2013, 19:44 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto mendukung kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Dia juga mendukung diberikannya bantuan langsung tunai sementara masyarakat (BLSM) jika kenaikan harga BBM bersubsidi berlaku.

"Subsidi (BBM) sudah terlalu berat. Mau tidak mau pemerintah harus mencabut. Saya termasuk yang menyarankan," kata Prabowo di Jakarta, Kamis (30/5/2013 ).

Prabowo mengatakan, semua pihak sebaiknya berpikir positif menyikapi BLSM untuk rakyat yang terkena dampak jika harga BBM naik. Jangan sampai, kata dia, pengurangan subsidi BBM malah memberatkan hidup rakyat yang sudah susah.

Prabowo menambahkan, selain kompensasi uang tunai, pemerintah juga harus memberikan kompensasi dalam bentuk program. Ia menyarankan pemerintah memperhatikan transportasi yang digunakan rakyat menengah ke bawah.

"Di Thailand, semua bus yang tidak pakai AC gratis untuk rakyat. Itu yang disubsidi. Di negara Eropa, pelajar, mahasiswa, orang miskin, manula juga dapat kartu bebas naik angkutan umum. Kalau angkutan umum bisa diperbanyak, kita bisa beri pelayanan untuk orang miskin. Dia tidak perlu keluar uang untuk bensin, naik bus. Dengan demikian, beban hidup tidak terlalu berat," pungkas Prabowo.

Seperti diberitakan, pemerintah berencana menaikkan harga premium menjadi Rp 6.500 per liter dan solar Rp 5.500 per liter. Jika direalisasikan, sebanyak 15,53 juta keluarga miskin akan menerima uang tunai Rp 150.000 per bulan selama lima bulan. Hanya saja, pembahasan masih berjalan di DPR.

Baca tentang


    Rekomendasi untuk anda
    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    [POPULER MONEY]  Status Pegawai Kontrak Kini Semakin Lama | Cara Ganti Kartu ATM Magnetic Stripe

    [POPULER MONEY] Status Pegawai Kontrak Kini Semakin Lama | Cara Ganti Kartu ATM Magnetic Stripe

    Whats New
    Kadin: Sudah 8.300 Perusahaan Daftar Ikut Vaksin Gotong Royong

    Kadin: Sudah 8.300 Perusahaan Daftar Ikut Vaksin Gotong Royong

    Whats New
    Mengenal Apa Itu APBD, Fungsi, dan Tujuan Pembuatannya

    Mengenal Apa Itu APBD, Fungsi, dan Tujuan Pembuatannya

    Whats New
    Apa Itu APBN: Definisi, Fungsi, dan Tujuan Penyusunannya

    Apa Itu APBN: Definisi, Fungsi, dan Tujuan Penyusunannya

    Whats New
    [KURASI KOMPASIANA] Sulitnya Adopsi Kucing | Ketika Kucing Susah Makan | Memberi Kenyamanan untuk Kucing di Rumah

    [KURASI KOMPASIANA] Sulitnya Adopsi Kucing | Ketika Kucing Susah Makan | Memberi Kenyamanan untuk Kucing di Rumah

    Rilis
    Peserta Pelatihan Kemenaker Dijanjikan Dapat Modal Usaha dari PNM

    Peserta Pelatihan Kemenaker Dijanjikan Dapat Modal Usaha dari PNM

    Work Smart
    Kemendag Sebut Harga Tahu dan Tempe Masih Stabil di Maret 2021

    Kemendag Sebut Harga Tahu dan Tempe Masih Stabil di Maret 2021

    Rilis
    Dongkrak Bisnis Kargo, AP I Gandeng Asosiasi Logistik

    Dongkrak Bisnis Kargo, AP I Gandeng Asosiasi Logistik

    Rilis
    Mulai Berlaku Hari ini, Simak Ketentuan Diskon PPN Rumah

    Mulai Berlaku Hari ini, Simak Ketentuan Diskon PPN Rumah

    Whats New
    Curah Hujan Tinggi dan Banjir Jadi Ancaman Produksi Padi di 2021

    Curah Hujan Tinggi dan Banjir Jadi Ancaman Produksi Padi di 2021

    Whats New
    Sanksi Pidana Penggunaan Lahan di Kawasan Hutan Diganti Denda Administratif, Ini Respons Asosiasi Sawit

    Sanksi Pidana Penggunaan Lahan di Kawasan Hutan Diganti Denda Administratif, Ini Respons Asosiasi Sawit

    Whats New
    Sri Mulyani Gelontorkan Rp 7,99 Triliun Untuk Diskon PPnBM Mobil dan PPN Properti

    Sri Mulyani Gelontorkan Rp 7,99 Triliun Untuk Diskon PPnBM Mobil dan PPN Properti

    Whats New
    Petani Sawit: PP Kehutanan Terbaru Bakal Ganggu Produksi Biodiesel

    Petani Sawit: PP Kehutanan Terbaru Bakal Ganggu Produksi Biodiesel

    Whats New
    Rumah Seharga Rp 2 Miliar Hingga Rp 5 Miliar Dapat Diskon PPN 50 Persen

    Rumah Seharga Rp 2 Miliar Hingga Rp 5 Miliar Dapat Diskon PPN 50 Persen

    Whats New
    OJK Temukan 51 Pinjol Ilegal, Ini Daftarnya

    OJK Temukan 51 Pinjol Ilegal, Ini Daftarnya

    Whats New
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X