Kompas.com - 31/05/2013, 05:05 WIB
|
EditorPalupi Annisa Auliani

JAKARTA, KOMPAS.com — Polda Metro Jaya mengimbau agar masyarakat yang bertransaksi menggunakan kartu kredit ataupun debit dan para pemilik toko yang melayani transaksi pembayaran melalui kartu menggunakan beberapa tips ini untuk mengamankan transaksi. Belajar dari kasus pemalsuan kartu kredit serta peretasan data penting kartu kredit dan kartu debit memanfaatkan mesin electronic data capture (EDC) toko, kewaspadaan harus terus ditingkatkan.

"Kepada pengguna kartu kredit ataupun debit agar lebih waspada pada saat melakukan transaksi pembelian barang," kata Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Metro Jaya Komisaris Besar Rikwanto, di Mapolda Metro Jaya, Kamis (30/5/2013). Dia meminta para pemilik kartu kredit dan kartu debit mengusahakan agar penggesekan kartu dilakukan tak lebih dari satu kali setiap kali transaksi di satu tempat.

"Kartu kredit atau debit yang habis masa berlakunya lebih baik dimusnahkan dengan cara dipotong," imbuh Rikwanto. Kepolisian juga mengimbau pemilik toko yang menggunakan mesin EDC agar memastikan masa berlaku dan keaslian kartu yang digunakan konsumen. Selain itu, pemilik toko juga perlu memastikan nomor kartu yang tertera pada sales draft sesuai dengan nomor kartu yang tertera pada fisik kartu.

"Waspada terhadap konsumen yang mengeluarkan kartu dalam jumlah yang tidak wajar," ujar Rikwanto. Ia pun menambahkan agar pemilik toko menghindari penggesekan kartu di luar dari mesin EDC milik bank yang telah diotorisasi. Di samping itu, pemilik toko juga bisa meneliti tanda tangan pemegang kartu di atas self draft dan nomor kartu.

Sebelumnya, jajaran Polda Metro Jaya melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus mengungkap jaringan pemalsu kartu kredit dan juga kartu debit. Enam tersangka ditahan dan tiga pelaku lain masih buron. Para pelaku mengaku mendapat informasi data penting rahasia pemilik kartu dari pelaku peretas data kartu kredit yang menjualnya melalui forum online chatting.

Nilai dalam aksi para pemalsu kartu kredit dan kartu debit ini diperkirakan miliaran rupiah. Mereka akan dikenakan sangkaan dengan pasal berlapis, yaitu tindak pidana pencurian dengan pemberatan terhadap kartu kredit melalui sarana elektronik dan pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 KUHP, Pasal 31 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, atau Pasal 3, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sri Mulyani Putuskan Harga Pertalite dan Tarif Listrik Subsidi Tak Naik Tahun Ini

Sri Mulyani Putuskan Harga Pertalite dan Tarif Listrik Subsidi Tak Naik Tahun Ini

Whats New
Tahan Harga Pertalite, Kas Pertamina Bisa Tekor Rp 190 Triliun

Tahan Harga Pertalite, Kas Pertamina Bisa Tekor Rp 190 Triliun

Whats New
Serap Ide Masyarakat, IWIP Berikan Alat Tangkap Perikanan kepada 20 Nelayan di Halmahera Timur

Serap Ide Masyarakat, IWIP Berikan Alat Tangkap Perikanan kepada 20 Nelayan di Halmahera Timur

Rilis
IHSG Diprediksi Menguat Jelang Akhir Pekan, Simak Rekomendasi Sahamnya

IHSG Diprediksi Menguat Jelang Akhir Pekan, Simak Rekomendasi Sahamnya

Whats New
Bitcoin dkk Menguat, Cek Harga Kripto Hari Ini

Bitcoin dkk Menguat, Cek Harga Kripto Hari Ini

Whats New
Usai Jokowi Resmi Cabut Larangan Ekspor CPO, Organisasi Petani Kelapa Sawit Minta Pembenahan Regulasi di BPDPKS

Usai Jokowi Resmi Cabut Larangan Ekspor CPO, Organisasi Petani Kelapa Sawit Minta Pembenahan Regulasi di BPDPKS

Whats New
Wall Street Berakhir Merah, Investor Masih Lakukan Aksi Jual, Saham–saham Retail Masih Tertekan

Wall Street Berakhir Merah, Investor Masih Lakukan Aksi Jual, Saham–saham Retail Masih Tertekan

Whats New
SPKS Sambut Baik Keputusan Jokowi Cabut Larangan Ekspor Minyak Goreng

SPKS Sambut Baik Keputusan Jokowi Cabut Larangan Ekspor Minyak Goreng

Whats New
Syarat dan Biaya Cabut Berkas Motor Tanpa Calo

Syarat dan Biaya Cabut Berkas Motor Tanpa Calo

Spend Smart
Keran Ekspor CPO dan Minyak Goreng Dibuka Lagi, GAPKI: Terima Kasih Bapak Presiden

Keran Ekspor CPO dan Minyak Goreng Dibuka Lagi, GAPKI: Terima Kasih Bapak Presiden

Whats New
E-Toll Bakal Diganti MLFF Buat Bayar Tol, Bagaimana Nasib Uang Elektronik Perbankan?

E-Toll Bakal Diganti MLFF Buat Bayar Tol, Bagaimana Nasib Uang Elektronik Perbankan?

Whats New
[ POPULER MONEY ] Tarif Listrik Pelanggan 3.000 VA Bakal Naik | Eropa Bingung Bayar Impor Gas dari Rusia

[ POPULER MONEY ] Tarif Listrik Pelanggan 3.000 VA Bakal Naik | Eropa Bingung Bayar Impor Gas dari Rusia

Whats New
Subsidi BBM dan Listrik Bengkak, Sri Mulyani Minta Anggaran Ditambah

Subsidi BBM dan Listrik Bengkak, Sri Mulyani Minta Anggaran Ditambah

Whats New
Dapat Restu Jokowi, Sri Mulyani Siap Naikkan Tarif Listrik Orang Kaya

Dapat Restu Jokowi, Sri Mulyani Siap Naikkan Tarif Listrik Orang Kaya

Whats New
STA Resources Target Ekspansi Perkebunan Sawit hingga 50.000 Hektar 2025

STA Resources Target Ekspansi Perkebunan Sawit hingga 50.000 Hektar 2025

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.