Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Awas Stagnasi Ekonomi

Kompas.com - 03/06/2013, 07:24 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia harus mewaspadai terjadinya stagnasi perekonomian akibat jebakan pendapatan menengah (middle income trap). Sejumlah langkah harus disiapkan, antara lain dengan menekan ketimpangan pendapatan dan mendorong produktivitas tenaga kerja.

Demikian dikatakan Pelaksana Tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Bambang Soemantri Brodjonegoro dalam diskusi panel yang diadakan Asosiasi Profesor Indonesia di Jakarta, Sabtu (1/6/2013).

Menurut Bambang, jebakan pendapatan menengah terjadi ketika suatu negara dengan perekonomian menengah mengalami stagnasi sehingga sulit bertransformasi menjadi negara maju.

”Inti dari middle income trap adalah ketika negara berkembang tidak bisa berubah menjadi negara maju atau perubahan menjadi negara maju itu membutuhkan waktu yang sangat lama,” ujarnya.

Ia menambahkan, negara yang rawan terjebak dalam stagnasi itu memiliki beberapa ciri. Pertama, pendapatan dari ekspor rendah karena tidak mampu bersaing dengan negara yang lebih maju.

Kedua, tidak mampu mengendalikan sumber daya alam sebagai sumber pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu.

Ketiga, produktivitas usaha yang rendah sehingga tak berefek besar pada pertumbuhan ekonomi.

Untuk menghindari jebakan itu, menurut Bambang, Indonesia harus berupaya mengurangi kesenjangan pendapatan dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Pertumbuhan ekonomi Indonesia juga harus dijaga dan ditingkatkan kualitasnya. ”Yang juga diperlukan adalah kebijakan fiskal yang berpihak pada pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja,” katanya.

Produk ekspor murah

Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Emil Salim memaparkan, jebakan pendapatan menengah terjadi ketika Indonesia tidak bisa mengekspor produk manufaktur dengan harga murah, tetapi juga tidak bisa menghasilkan produk inovatif yang berteknologi tinggi. ”Indonesia akan terjebak dalam stagnasi jika tidak mampu bertransformasi dari perekonomian berbasis sumber daya alam ke perekonomian berbasis inovasi,” ujarnya.

Emil menambahkan, Indonesia harus mengembangkan inovasi produk terkait sumber daya alam. Ekspor sumber daya alam mentah harus dihentikan. Bahan mentah itu harus diolah untuk nilai tambah.

Guru Besar Ekonomi Kependudukan Universitas Indonesia Sri Moertiningsih Adioetomo mengatakan, agar bisa lepas dari jebakan pendapatan menengah, Indonesia harus memanfaatkan bonus demografi yang ada. Bonus demografi berupa pertambahan penduduk usia kerja diperkirakan mencapai puncaknya tahun 2020 sampai 2030.

”Pada dekade itu, rasio ketergantungan kita ada pada angka 44. Artinya hanya 44 penduduk usia non-produktif yang bergantung pada 100 penduduk usia produktif,” ujarnya.

Supaya bisa memanfaatkan bonus demografi itu, Indonesia harus bersiap sejak saat ini, antara lain meningkatkan kualitas manusia dan mendorong pertumbuhan ekonomi. (K02)

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Bulog Siap Jadi Pembeli Gabah dari Sawah Hasil Teknologi Padi China

    Bulog Siap Jadi Pembeli Gabah dari Sawah Hasil Teknologi Padi China

    Whats New
    Bulog Baru Serap 633.000 Ton Gabah dari Petani, Dirut: Periode Panennya Pendek

    Bulog Baru Serap 633.000 Ton Gabah dari Petani, Dirut: Periode Panennya Pendek

    Whats New
    Dari Perayaan HUT hingga Bagi-bagi THR, Intip Kemeriahan Agenda PUBG Mobile Sepanjang Ramadhan

    Dari Perayaan HUT hingga Bagi-bagi THR, Intip Kemeriahan Agenda PUBG Mobile Sepanjang Ramadhan

    Rilis
    INACA: Iuran Pariwisata Tambah Beban Penumpang dan Maskapai

    INACA: Iuran Pariwisata Tambah Beban Penumpang dan Maskapai

    Whats New
    Bank DKI Sumbang Dividen Rp 326,44 Miliar ke Pemprov DKI Jakarta

    Bank DKI Sumbang Dividen Rp 326,44 Miliar ke Pemprov DKI Jakarta

    Whats New
    OASA Bangun Pabrik Biomasa di Blora

    OASA Bangun Pabrik Biomasa di Blora

    Rilis
    Pengumpulan Data Tersendat, BTN Belum Ambil Keputusan Akuisisi Bank Muamalat

    Pengumpulan Data Tersendat, BTN Belum Ambil Keputusan Akuisisi Bank Muamalat

    Whats New
    Cara Hapus Daftar Transfer di Aplikasi myBCA

    Cara Hapus Daftar Transfer di Aplikasi myBCA

    Work Smart
    INA Digital Bakal Diluncurkan, Urus KTP hingga Bayar BPJS Jadi Lebih Mudah

    INA Digital Bakal Diluncurkan, Urus KTP hingga Bayar BPJS Jadi Lebih Mudah

    Whats New
    Suku Bunga Acuan BI Naik, Anak Buah Sri Mulyani: Memang Kondisi Global Harus Diantisipasi

    Suku Bunga Acuan BI Naik, Anak Buah Sri Mulyani: Memang Kondisi Global Harus Diantisipasi

    Whats New
    Ekonom: Kenaikan BI Rate Bakal 'Jangkar' Inflasi di Tengah Pelemahan Rupiah

    Ekonom: Kenaikan BI Rate Bakal "Jangkar" Inflasi di Tengah Pelemahan Rupiah

    Whats New
    Menpan-RB: ASN yang Pindah ke IKN Bakal Diseleksi Ketat

    Menpan-RB: ASN yang Pindah ke IKN Bakal Diseleksi Ketat

    Whats New
    Lebaran 2024, KAI Sebut 'Suite Class Compartment' dan 'Luxury'  Laris Manis

    Lebaran 2024, KAI Sebut "Suite Class Compartment" dan "Luxury" Laris Manis

    Whats New
    Rupiah Melemah Sentuh Rp 16.200, Mendag: Cadangan Divisa RI Kuat, Tidak Perlu Khawatir

    Rupiah Melemah Sentuh Rp 16.200, Mendag: Cadangan Divisa RI Kuat, Tidak Perlu Khawatir

    Whats New
    Rasio Utang Pemerintahan Prabowo Ditarget Naik hingga 40 Persen, Kemenkeu: Kita Enggak Ada Masalah...

    Rasio Utang Pemerintahan Prabowo Ditarget Naik hingga 40 Persen, Kemenkeu: Kita Enggak Ada Masalah...

    Whats New
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com