Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Awas Stagnasi Ekonomi

Kompas.com - 03/06/2013, 07:24 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia harus mewaspadai terjadinya stagnasi perekonomian akibat jebakan pendapatan menengah (middle income trap). Sejumlah langkah harus disiapkan, antara lain dengan menekan ketimpangan pendapatan dan mendorong produktivitas tenaga kerja.

Demikian dikatakan Pelaksana Tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Bambang Soemantri Brodjonegoro dalam diskusi panel yang diadakan Asosiasi Profesor Indonesia di Jakarta, Sabtu (1/6/2013).

Menurut Bambang, jebakan pendapatan menengah terjadi ketika suatu negara dengan perekonomian menengah mengalami stagnasi sehingga sulit bertransformasi menjadi negara maju.

”Inti dari middle income trap adalah ketika negara berkembang tidak bisa berubah menjadi negara maju atau perubahan menjadi negara maju itu membutuhkan waktu yang sangat lama,” ujarnya.

Ia menambahkan, negara yang rawan terjebak dalam stagnasi itu memiliki beberapa ciri. Pertama, pendapatan dari ekspor rendah karena tidak mampu bersaing dengan negara yang lebih maju.

Kedua, tidak mampu mengendalikan sumber daya alam sebagai sumber pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu.

Ketiga, produktivitas usaha yang rendah sehingga tak berefek besar pada pertumbuhan ekonomi.

Untuk menghindari jebakan itu, menurut Bambang, Indonesia harus berupaya mengurangi kesenjangan pendapatan dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Pertumbuhan ekonomi Indonesia juga harus dijaga dan ditingkatkan kualitasnya. ”Yang juga diperlukan adalah kebijakan fiskal yang berpihak pada pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja,” katanya.

Produk ekspor murah

Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Emil Salim memaparkan, jebakan pendapatan menengah terjadi ketika Indonesia tidak bisa mengekspor produk manufaktur dengan harga murah, tetapi juga tidak bisa menghasilkan produk inovatif yang berteknologi tinggi. ”Indonesia akan terjebak dalam stagnasi jika tidak mampu bertransformasi dari perekonomian berbasis sumber daya alam ke perekonomian berbasis inovasi,” ujarnya.

Emil menambahkan, Indonesia harus mengembangkan inovasi produk terkait sumber daya alam. Ekspor sumber daya alam mentah harus dihentikan. Bahan mentah itu harus diolah untuk nilai tambah.

Guru Besar Ekonomi Kependudukan Universitas Indonesia Sri Moertiningsih Adioetomo mengatakan, agar bisa lepas dari jebakan pendapatan menengah, Indonesia harus memanfaatkan bonus demografi yang ada. Bonus demografi berupa pertambahan penduduk usia kerja diperkirakan mencapai puncaknya tahun 2020 sampai 2030.

”Pada dekade itu, rasio ketergantungan kita ada pada angka 44. Artinya hanya 44 penduduk usia non-produktif yang bergantung pada 100 penduduk usia produktif,” ujarnya.

Supaya bisa memanfaatkan bonus demografi itu, Indonesia harus bersiap sejak saat ini, antara lain meningkatkan kualitas manusia dan mendorong pertumbuhan ekonomi. (K02)

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

    Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

    Whats New
    Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

    Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

    Whats New
    Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

    Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

    Whats New
    Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

    Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

    Whats New
    Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

    Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

    Whats New
    Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

    Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

    Whats New
    Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

    Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

    Whats New
    Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

    Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

    Work Smart
    Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

    Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

    Whats New
    Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

    Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

    Whats New
    Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

    Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

    Whats New
    Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

    Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

    Whats New
    Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

    Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

    Whats New
    KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

    KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

    Whats New
    Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

    Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

    Whats New
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com