Kompas.com - 04/06/2013, 19:38 WIB
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretariat Gabungan (Setgab) partai pendukung pemerintah dijadwalkan menggelar rapat di rumah dinas Wakil Presiden Boediono, di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (4/6/2013).

Tak tampak pengamanan yang ketat di sekitar rumah dinas Wapres. Dari informasi yang dihimpun, rapat tersebut digelar terkait dengan rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Para tamu yang diundang adalah ketua umum partai koalisi, dan ketua fraksi di DPR.

Rapat Setgab dijadwalkan dimulai pada pukul 19.30. Namun, sampai pukul 19.15, belum banyak tamu yang datang. Baru sebuah sedan Toyota Camry dengan pelat nomor B 93 RI yang nampak memasuki rumah dinas Wapres.

Di luar lokasi rapat, beberapa petugas tampak berjaga di pintu masuk. Sementara itu, belasan wartawan menunggu di seberang jalan, sekitar 10 meter dari pintu gerbang masuk rumah dinas Boediono.

Seperti diketahui, kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi mengemuka seiring dengan rencana dipangkasnya subsidi BBM. Alasan pemerintah adalah untuk menyelamatkan keuangan negara. Di tubuh koalisi, tidak semua partai menyetujui kenaikan harga BBM tersebut, dan yang menonjol adalah Fraksi PKS, yang menolak kenaikan harga BBM bersubsidi itu.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    BPK Berikan Opini WTP untuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020

    BPK Berikan Opini WTP untuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020

    Whats New
    Sudah Dapat Izin Edar, Erick Thohir Ingatkan Penggunaan Ivermectin Harus Gunakan Resep Dokter

    Sudah Dapat Izin Edar, Erick Thohir Ingatkan Penggunaan Ivermectin Harus Gunakan Resep Dokter

    Whats New
    CPNS 2021, Ini 34 Formasi Tenaga Kesehatan yang Wajib Pakai STR

    CPNS 2021, Ini 34 Formasi Tenaga Kesehatan yang Wajib Pakai STR

    Whats New
    BPK Temukan 6 Masalah Program PEN, Dana Rp 1,69 Triliun Tak Sesuai Ketentuan

    BPK Temukan 6 Masalah Program PEN, Dana Rp 1,69 Triliun Tak Sesuai Ketentuan

    Whats New
    Minat Jadi Dropshipper? Persiapkan 5 Hal Ini

    Minat Jadi Dropshipper? Persiapkan 5 Hal Ini

    Whats New
    [KURASI KOMPASIANA] Bisakah Kita Memahami Penderitaan Korban Pelecehan Seksual?

    [KURASI KOMPASIANA] Bisakah Kita Memahami Penderitaan Korban Pelecehan Seksual?

    Rilis
    Gandeng Hartadinata, Antam Luncurkan Perhiasan dan Emas Ukuran Mikro

    Gandeng Hartadinata, Antam Luncurkan Perhiasan dan Emas Ukuran Mikro

    Whats New
    Terus Tumbuh, Uang Beredar Hampir Tembus Rp 7.000 Triliun

    Terus Tumbuh, Uang Beredar Hampir Tembus Rp 7.000 Triliun

    Whats New
    Peserta Tapera Bakal Diperluas hingga Pegawai Swasta

    Peserta Tapera Bakal Diperluas hingga Pegawai Swasta

    Whats New
    Teten Masduki: Izin Edar Produk Pangan Didominasi Pelaku Usaha Menengah dan Besar

    Teten Masduki: Izin Edar Produk Pangan Didominasi Pelaku Usaha Menengah dan Besar

    Whats New
    Temukan 444 Tautan Penjualan Bahan Berbahaya di Marketplace, Kemendag Perketat Pengawasan

    Temukan 444 Tautan Penjualan Bahan Berbahaya di Marketplace, Kemendag Perketat Pengawasan

    Rilis
    BPKP Temukan 40 Persen Belanja Pemda Tak Ada Manfaatnya

    BPKP Temukan 40 Persen Belanja Pemda Tak Ada Manfaatnya

    Whats New
    UMR adalah Upah Minimum Regional, Apa Bedanya dengan UMP dan UMK?

    UMR adalah Upah Minimum Regional, Apa Bedanya dengan UMP dan UMK?

    Whats New
    Menperin Imbau Pelaku Industri Terapkan Prokes Ketat dalam Kegiatan Produksi

    Menperin Imbau Pelaku Industri Terapkan Prokes Ketat dalam Kegiatan Produksi

    Rilis
    BKN: Seleksi CPNS dan PPPK 2021 Dibuka Paling Lambat Akhir Juni

    BKN: Seleksi CPNS dan PPPK 2021 Dibuka Paling Lambat Akhir Juni

    Whats New
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X