Kompas.com - 04/06/2013, 21:39 WIB
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, pengumuman kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi selambat-lambatnya tanggal 17 Juni 2013. Hal itu sesuai dengan selesainya rapat paripurna soal Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP 2013).

"Kenaikan harga BBM subsidi akan dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 17 Juni 2013 sesuai berakhirnya pembahasan APBNP 2013," kata Hatta Rajasa di Kantor Presiden seperti dikutip dari laman Sekretariat Kabinet di Jakarta, Selasa (4/6/2013).

Lebih lanjut, Hatta mengatakan bahwa pembahasan APBNP 2013 bukan hanya menjadi kepentingan pemerintah, melainkan juga negara. Dengan demikian, semua pihak terikat dengan jadwal ketat yang sudah ditetapkan DPR.

"Begitu selesai di DPR, pemerintah akan langsung mengumumkan penyesuaian harga BBM beserta kompensasinya," kata Hatta. Penyesuaian harga BMM bersubsidi, kata Hatta, harus segera dilakukan secepatnya, dan yang penting masyarakat harus dibantu. Hatta mengingatkan kepada para spekulan untuk tidak main-main dengan harga dan tidak mencoba melakukan penimbunan BBM.

"Hentikan spekulasi seperti itu karena akan berhadapan dengan hukum. Jangan berspekulasi," katanya. Dalam rangka menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok menjelang puasa, Hatta mengatakan bahwa pemerintah akan melakukan intervensi demi mencukupi ketersediaan pangan nasional.

"Kita bersyukur bulan Mei terjadi deflasi dan berharap pada bulan Juni ini inflasi tidak terlalu tinggi. Caranya dengan menjaga pasokan bahan pangan sehingga cukup," tambahnya.

Untuk mengantisipasi inflasi yang tinggi, pihaknya sudah meminta jajarannya untuk secepatnya melakukan intervensi untuk menjaga harga pangan, terutama daging.

"Kasihan nanti menjelang puasa daging harganya tinggi. Rakyat kita kan ingin makan daging," ungkapnya.

Sementara itu, Menko Kesra Agung Laksono mengatakan, penyesuaian harga BBM bersubsidi harus dilakukan secepatnya karena volume BBM subsidi terus meningkat. Jika berlarut-larut, maka akan ada risikonya.

"Saat ini kuota BBM bersubsidi telah melampaui batas, yakni mencapai 48 juta kiloliter dari sebelumnya 46 juta kiloliter," ujar Agung. Terkait adanya partai anggota-anggota koalisi di kabinet yang menolak kesepakatan bersama menyangkut harga BBM serta kompensasinya, Agung mengingatkan, sebagai anggota koalisi yang tergabung dalam sekretariat gabungan, sebaiknya kesepakatan politik apa pun yang sudah disepakati dengan cara demokratis dan ikhlas seharusnya tinggal dilaksanakan. Terlebih lagi, jika hal itu menyangkut kepentingan rakyat banyak.

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Apa yang Dimaksud dengan Startup?

    Apa yang Dimaksud dengan Startup?

    Whats New
    Apa Saja yang Termasuk UMKM?

    Apa Saja yang Termasuk UMKM?

    Whats New
    [KURASI KOMPASIANA] Screen Time: Positif atau Negatif untuk Anak? | 4 Kiat Hadapi Kecanduan Gawai pada Anak Usia Dini | Jangan Ada Gawai di Antara Kita

    [KURASI KOMPASIANA] Screen Time: Positif atau Negatif untuk Anak? | 4 Kiat Hadapi Kecanduan Gawai pada Anak Usia Dini | Jangan Ada Gawai di Antara Kita

    Rilis
    10 Hal yang Perlu Diketahui Sebelum Membeli Aset Kripto

    10 Hal yang Perlu Diketahui Sebelum Membeli Aset Kripto

    Spend Smart
    Peringati Hari Perawat Sedunia, Waketum Kadin: Jasamu Sungguh Besar

    Peringati Hari Perawat Sedunia, Waketum Kadin: Jasamu Sungguh Besar

    Whats New
    Kontrol Arus Balik Lebaran, Ini Titik Penyekatan dan Rapid Test Antigen Acak

    Kontrol Arus Balik Lebaran, Ini Titik Penyekatan dan Rapid Test Antigen Acak

    Whats New
    [KURASI KOMPASIANA] Cicipi 3 Hidangan Lebaran Anti-Mainstream dari Berbagai Daerah Nusantara

    [KURASI KOMPASIANA] Cicipi 3 Hidangan Lebaran Anti-Mainstream dari Berbagai Daerah Nusantara

    Rilis
    Larangan Mudik Lebaran, Staycation Sepi Peminat

    Larangan Mudik Lebaran, Staycation Sepi Peminat

    Whats New
    Meski Ada Larangan Mudik, Pemerintah Targetkan Pertumbuhan Ekonomi Tembus 7 Persen di Kuartal II-2021

    Meski Ada Larangan Mudik, Pemerintah Targetkan Pertumbuhan Ekonomi Tembus 7 Persen di Kuartal II-2021

    Whats New
    Buruh Sindir Pemerintah Soal Masuknya TKA saat Lebaran: Hilang Kegarangan Para Pejabat

    Buruh Sindir Pemerintah Soal Masuknya TKA saat Lebaran: Hilang Kegarangan Para Pejabat

    Rilis
    Bantu Peternak Layer di Blitar dan Kendal, Kementan Fasilitasi Biaya Distribusi Jagung

    Bantu Peternak Layer di Blitar dan Kendal, Kementan Fasilitasi Biaya Distribusi Jagung

    Rilis
    Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19, Pemudik di 2 Pelabuhan ini Wajib Rapid Test Antigen

    Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19, Pemudik di 2 Pelabuhan ini Wajib Rapid Test Antigen

    Whats New
    [POPULER DI KOMPASIANA] Tren Hampers Lebaran | Resep Opor Ayam dan Rendang Daging Sapi | Hidangan Kue Lebaran

    [POPULER DI KOMPASIANA] Tren Hampers Lebaran | Resep Opor Ayam dan Rendang Daging Sapi | Hidangan Kue Lebaran

    Rilis
    Jakarta Dinobatkan Kota Paling Terdampak Bahaya Lingkungan, Ini Saran Susi Pudjiastuti

    Jakarta Dinobatkan Kota Paling Terdampak Bahaya Lingkungan, Ini Saran Susi Pudjiastuti

    Whats New
    Realisasikan Janji Presiden Jokowi, Kementan Salurkan Bantuan Hand Tractor ke Sumba Tengah

    Realisasikan Janji Presiden Jokowi, Kementan Salurkan Bantuan Hand Tractor ke Sumba Tengah

    Whats New
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X