Pertumbuhan 6,3 Persen

Jakarta, Kompas - Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sepakat merevisi asumsi pertumbuhan ekonomi tahun 2013 dari 6,8 persen menjadi 6,3 persen. Angka ini dianggap realistis sekaligus menantang. Sementara inflasi yang diusulkan 7,2 persen belum menuai kata sepakat.

Kesepakatan soal pertumbuhan ekonomi tersebut dihasilkan dalam rapat kerja antara Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah yang diwakili Menteri Keuangan M Chatib Basri dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Armida Salsiah Alisjahbana di Jakarta, Selasa (4/6). Rapat membahas asumsi dasar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) Tahun 2013.

Dalam rapat yang berlangsung enam jam itu, hadir pula Gubernur Bank Indonesia Agus DW Martowardojo dan Deputi Sosial Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik Sasmita Hadi Wibowo. Rapat dipimpin Ketua Banggar DPR Ahmadi Noor Supit dari Fraksi Partai Golongan Karya.

Hasilnya, Banggar DPR dan pemerintah sepakat pertumbuhan ekonomi 6,3 persen. Asumsi ini di atas usulan pemerintah, yakni 6,2 persen.

Meski demikian Chatib Basri menyatakan, masih ada ruang untuk mencapai asumsi itu. Ruang itu ada di belanja rumah tangga dan belanja pemerintah.

Chatib berkomitmen akan mempercepat proses pencairan anggaran tanpa harus mengorbankan tata kelola yang baik. Namun kalaupun penyerapannya optimal, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan hanya naik menjadi 6,28 persen. Ini mengingat bahwa porsi belanja pemerintah hanya 8 persen atas produk domestik bruto (PDB).

Oleh sebab itu, Chatib melanjutkan, belanja rumah tangga diharapkan menyumbang porsi yang lebih besar. Ini bisa diharapkan melalui peningkatan konsumsi yang dipicu oleh persiapan kampanye menjelang Pemilihan Umum 2014 selama enam bulan ke depan.

”Jadi kami melihat, 6,3 persen adalah pertumbuhan ekonomi dengan usaha ekstra dari pemerintah. Dan ini tentunya sesuatu yang harus dikejar,” kata Chatib.

Armida Salsiah Alisjahbana menyatakan, setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi ditargetkan menciptakan lapangan kerja bagi 220.000 tenaga kerja. Ini lebih tinggi dari realisasi tahun 2012 di mana 1 persen pertumbuhan ekonomi menyerap 183.000 tenaga kerja. Program infrastruktur dasar yang dianggarkan Rp 6 triliun diperkirakan juga akan menyerap 38.500 tenaga kerja selama 10 bulan dengan 25 hari kerja per bulan.

Sementara pembahasan asumsi inflasi belum tuntas. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera usul 6 persen. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya usul 6,5 persen.