Kompas.com - 05/06/2013, 20:04 WIB
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Persatuan Pembangunan memandang harga bahan bakar minyak bersubsidi harus dipandang secara rasional dengan berbagai pertimbangan yang menyangkut perekonomian nasional.

Sekretaris Jenderal DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M Romahurmuziy yang juga Penasihat Fraksi PPP di Jakarta, Rabu (5/6/2013), mengemukakan sejumlah alasan. Pandangan ini pun dijadikan alasan PPP untuk memberikan keleluasaan pemerintah dalam menaikkan harga BBM.

Romy menjelaskan, alasan rasionalisasi kenaikan harga BBM subsidi, antara lain, pertama, harga BBM bersubsidi Rp 4.500 per liter terlalu murah. Angka itu jauh berbeda dengan harga BBM industri yang mencapai Rp 9.300 per liter. Harga BBM Indonesia juga termurah di kawasan ASEAN. Bandingkan harga Rp 4.500 di Indonesia (research octane number/ RON 88), misalnya dengan Vietnam (RON 92) Rp 15.553, Laos Rp 13.396, Kamboja Rp 13.298, dan Myanmar Rp 10.340 per liter.

Bahkan, harga BBM bersubsidi Indonesia termurah di dunia untuk ukuran negara net pengimpor. Menurut Romy, hal ini merangsang penyelundupan, baik kepada sektor industri/pertambangan, maupun penyelundupan ke luar negeri.

Alasan kedua, harga BBM fosil yang murah menghambat munculnya energi alternatif. Bahan bakar nabati, baik berbasis etanol maupun CPO, tidak bisa bersaing. Bahan bakar alternatif seperti gas tidak berkesempatan tumbuh karena harganya relatif dekat dengan BBM bersubsidi.

Ketiga, sejak awal dekade 2000, Indonesia telah beralih status dari negara pengekspor menjadi net pengimpor minyak. Dengan importasi BBM dan minyak mentah yang mencapai lebih sepertiga dari kebutuhan nasional, harga BBM nasional sangat bergantung pada harga internasional. Untuk itu, publik perlu diberikan pemahaman bahwa Indonesia tak lagi menjadi negara pengekspor minyak, melainkan telah menjadi pengimpor.

PPP juga menilai, subsidi BBM yang berlangsung selama ini tidak sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi. Pada Pasal 7 Ayat (2) disebutkan bahwa subsidi disediakan untuk kelompok masyarakat tidak mampu. Kenyataannya, subsidi BBM dinikmati lebih 70 persen oleh kelas menengah pemilik mobil pribadi dan sepeda motor ber-cc besar.

 

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Zoom Kucurkan 100 Juta Dollar ke Aplikasi yang yang Gunakan Teknologinya

    Zoom Kucurkan 100 Juta Dollar ke Aplikasi yang yang Gunakan Teknologinya

    Whats New
    PTPN III Rampungkan Proses Restrukturisasi Senilai Rp 41 Triliun

    PTPN III Rampungkan Proses Restrukturisasi Senilai Rp 41 Triliun

    Rilis
    Bank Hana Fasilitasi Green Loan Chandra Asri Sebesar Rp 188,5 Miliar

    Bank Hana Fasilitasi Green Loan Chandra Asri Sebesar Rp 188,5 Miliar

    Whats New
    AP I Catat Jumlah Penumpang Pesawat Capai 6,12 Juta di Kuartal I-2021

    AP I Catat Jumlah Penumpang Pesawat Capai 6,12 Juta di Kuartal I-2021

    Whats New
    Adaro Energy Jajaki Lini Bisnis ke Sektor Energi Hijau

    Adaro Energy Jajaki Lini Bisnis ke Sektor Energi Hijau

    Whats New
    Ingin Jadi Agen Frozen Food Fiesta? Simak Cara Daftar dan Persyaratannya

    Ingin Jadi Agen Frozen Food Fiesta? Simak Cara Daftar dan Persyaratannya

    Smartpreneur
    Siap-siap, Transaksi Mata Uang Kripto Bakal Kena Pajak

    Siap-siap, Transaksi Mata Uang Kripto Bakal Kena Pajak

    Whats New
    Cerita Boy Thohir, Bos Adaro yang Pernah Masuk ICU 11 Hari karena Covid-19

    Cerita Boy Thohir, Bos Adaro yang Pernah Masuk ICU 11 Hari karena Covid-19

    Whats New
    Mengenal Zakat Mal: Pengertian, Hukum, dan Cara Menghitungnya

    Mengenal Zakat Mal: Pengertian, Hukum, dan Cara Menghitungnya

    Whats New
    Neraca Perdagangan Surplus Karena UMKM Ekspor Terus Tumbuh

    Neraca Perdagangan Surplus Karena UMKM Ekspor Terus Tumbuh

    Whats New
    OJK Minta Perusahaan Asuransi Selesaikan Aduan Nasabah terkait Unitlink

    OJK Minta Perusahaan Asuransi Selesaikan Aduan Nasabah terkait Unitlink

    Whats New
    Dari 64,2 Juta UMKM di Indonesia, Baru 13 Persen yang Telah Lakukan Digitalisasi

    Dari 64,2 Juta UMKM di Indonesia, Baru 13 Persen yang Telah Lakukan Digitalisasi

    Whats New
    Menaker: Belum Ada Perusahaan yang Menyatakan Tidak Mampu Bayar THR

    Menaker: Belum Ada Perusahaan yang Menyatakan Tidak Mampu Bayar THR

    Whats New
    Gojek-Tokopedia Merger, Bos Gojek Andre Soelistyo Disebut Jadi Pemimpinnya

    Gojek-Tokopedia Merger, Bos Gojek Andre Soelistyo Disebut Jadi Pemimpinnya

    Whats New
    [TREN EDUKASI KOMPASIANA] 'Reading Habit' pada Siswa | Pendidikan Perempuan dan Kesuksesannya | Mengatasi Ujian Bahasa Indonesia yang Sulit

    [TREN EDUKASI KOMPASIANA] "Reading Habit" pada Siswa | Pendidikan Perempuan dan Kesuksesannya | Mengatasi Ujian Bahasa Indonesia yang Sulit

    Rilis
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X