Kompas.com - 12/06/2013, 20:54 WIB
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah akan tetap berutang dengan menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) di tahun ini. Hal itu untuk menutup target defisit keuangan negara yang saat ini sudah diturunkan dari 2,48 persen menjadi 2,38 persen.

Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan, pemerintah akan menerbitkan SBN Rp 51,3 triliun di tahun ini. Jumlah tersebut menurun dibandingkan kebutuhan tambahan pembiayaan yang sebelumnya ditargetkan sebesar Rp 60,8 triliun. "Anggaran subsidi ini diturunkan karena ada beberapa masalah teknis karena pembayaran subsidi dilakukan berdasarkan realisasi. Jadi, melihat kemungkinan yang ada, subsidi dikurangi," kata Chatib di Badan Anggaran DPR Jakarta, Rabu (12/6/2013).

Dengan penurunan anggaran subsidi BBM, elpiji, dan bahan bakar nabati (BBN) sebesar Rp 10,065 triliun dari Rp 209,9 triliun menjadi Rp 199,85 triliun, hal itu menyebabkan defisit keuangan negara juga berkurang. Otomatis, pemerintah juga akan mengurangi beban utang yang diperlukan untuk menutup defisit anggaran tersebut.

Berdasarkan data postur APBNP sementara 2013 dari Kementerian Keuangan, pembiayaan dalam negeri dari SBN pada APBN 2013 diproyeksikan Rp 180,44 triliun. Di RAPBNP, jumlah tersebut naik menjadi Rp 241,57 triliun sehingga kebutuhan tambahan SBN Rp 60,8 triliun.

Namun, kata Chatib, pemerintah pun mengurangi potensi penurunan SBN netto sebesar Rp 9,5 triliun di tahun ini sehingga menyebabkan kebutuhan pembiayaan pemerintah dari hutang juga berkurang.

"Sebelumnya, defisit anggaran diperkirakan mencapai Rp 233,71 triliun. Namun, dengan pengurangan subsidi BBM, defisit pemerintah turun menjadi Rp 224,19 triliun sehingga postur pembiayaan juga turun Rp 9,5 triliun," tambahnya.

Pelaksana Tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Bambang Brodjonegoro menambahkan, pemerintah akan berupaya menekan utangnya ke depan. "Pokoknya kita akan usaha ekstra agar pembiayaan tidak sampai Rp 60 triliun di APBN. Ini usaha pertama. Nanti dalam perjalanannya saat APBNP diketok, kita bisa tekan lagi supaya pembiayaan tidak lebih besar lagi," kata Bambang.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Antisipasi Lonjakan Harga Pangan dan Energi, Jokowi Fokus Cegah Kenaikan Harga Minyak Goreng

Antisipasi Lonjakan Harga Pangan dan Energi, Jokowi Fokus Cegah Kenaikan Harga Minyak Goreng

Whats New
Cara Cek BPJS Ketenagakerjaan Aktif atau Tidak via Online dengan KTP

Cara Cek BPJS Ketenagakerjaan Aktif atau Tidak via Online dengan KTP

Whats New
Raup Rp 1,47 Triliun, Laba Antam Melonjak 132 Persen pada Kuartal I 2022

Raup Rp 1,47 Triliun, Laba Antam Melonjak 132 Persen pada Kuartal I 2022

Whats New
Habis Resign atau di-PHK? Ini Cara Pindah BPJS Kesehatan ke Mandiri

Habis Resign atau di-PHK? Ini Cara Pindah BPJS Kesehatan ke Mandiri

Work Smart
Apa Perbedaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan?

Apa Perbedaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan?

Whats New
Ini Jurus Sri Mulyani Keluarkan Indonesia dari 'Middle Income Trap'

Ini Jurus Sri Mulyani Keluarkan Indonesia dari "Middle Income Trap"

Whats New
Bantah Pembangunan IKN Minim Pendanaan, Luhut: UEA Siapkan Investasi 20 Miliar Dollar AS

Bantah Pembangunan IKN Minim Pendanaan, Luhut: UEA Siapkan Investasi 20 Miliar Dollar AS

Whats New
Monitoring Karantina Sapi di Cilegon, SYL: PMK Ada, tetapi Bisa Disembuhkan

Monitoring Karantina Sapi di Cilegon, SYL: PMK Ada, tetapi Bisa Disembuhkan

Whats New
Simak Denda BPJS Kesehatan jika Telat Bayar Iuran dan Cara Mengeceknya

Simak Denda BPJS Kesehatan jika Telat Bayar Iuran dan Cara Mengeceknya

Spend Smart
Pandemi Covid-19 Memasuki Fase Endemi, Industri Pernikahan Kembali Menggeliat

Pandemi Covid-19 Memasuki Fase Endemi, Industri Pernikahan Kembali Menggeliat

Whats New
Lazada Bagi-bagi Hadiah ke 10 Penggunanya, Ada yang Dapat Voucher 10 Juta

Lazada Bagi-bagi Hadiah ke 10 Penggunanya, Ada yang Dapat Voucher 10 Juta

Spend Smart
Ekonomi Mulai Pulih, PLN Tambah Pasokan Listrik di Kawasan Bisnis Jakarta

Ekonomi Mulai Pulih, PLN Tambah Pasokan Listrik di Kawasan Bisnis Jakarta

Whats New
Prosedur, Syarat, dan Biaya Mutasi Motor di Samsat Tanpa Calo

Prosedur, Syarat, dan Biaya Mutasi Motor di Samsat Tanpa Calo

Spend Smart
[POPULER MONEY] Konglomerat yang Kaya Raya berkat Minyak Goreng | NIK Bakal Jadi NPWP Mulai 2023,

[POPULER MONEY] Konglomerat yang Kaya Raya berkat Minyak Goreng | NIK Bakal Jadi NPWP Mulai 2023,

Whats New
Ini Rincian Lengkap Biaya Haji 2022 Per Embarkasi

Ini Rincian Lengkap Biaya Haji 2022 Per Embarkasi

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.