Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Subsidi BBM Diturunkan, Pemerintah Tetap Cari Utang

Kompas.com - 12/06/2013, 20:54 WIB
Didik Purwanto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah akan tetap berutang dengan menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) di tahun ini. Hal itu untuk menutup target defisit keuangan negara yang saat ini sudah diturunkan dari 2,48 persen menjadi 2,38 persen.

Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan, pemerintah akan menerbitkan SBN Rp 51,3 triliun di tahun ini. Jumlah tersebut menurun dibandingkan kebutuhan tambahan pembiayaan yang sebelumnya ditargetkan sebesar Rp 60,8 triliun. "Anggaran subsidi ini diturunkan karena ada beberapa masalah teknis karena pembayaran subsidi dilakukan berdasarkan realisasi. Jadi, melihat kemungkinan yang ada, subsidi dikurangi," kata Chatib di Badan Anggaran DPR Jakarta, Rabu (12/6/2013).

Dengan penurunan anggaran subsidi BBM, elpiji, dan bahan bakar nabati (BBN) sebesar Rp 10,065 triliun dari Rp 209,9 triliun menjadi Rp 199,85 triliun, hal itu menyebabkan defisit keuangan negara juga berkurang. Otomatis, pemerintah juga akan mengurangi beban utang yang diperlukan untuk menutup defisit anggaran tersebut.

Berdasarkan data postur APBNP sementara 2013 dari Kementerian Keuangan, pembiayaan dalam negeri dari SBN pada APBN 2013 diproyeksikan Rp 180,44 triliun. Di RAPBNP, jumlah tersebut naik menjadi Rp 241,57 triliun sehingga kebutuhan tambahan SBN Rp 60,8 triliun.

Namun, kata Chatib, pemerintah pun mengurangi potensi penurunan SBN netto sebesar Rp 9,5 triliun di tahun ini sehingga menyebabkan kebutuhan pembiayaan pemerintah dari hutang juga berkurang.

"Sebelumnya, defisit anggaran diperkirakan mencapai Rp 233,71 triliun. Namun, dengan pengurangan subsidi BBM, defisit pemerintah turun menjadi Rp 224,19 triliun sehingga postur pembiayaan juga turun Rp 9,5 triliun," tambahnya.

Pelaksana Tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Bambang Brodjonegoro menambahkan, pemerintah akan berupaya menekan utangnya ke depan. "Pokoknya kita akan usaha ekstra agar pembiayaan tidak sampai Rp 60 triliun di APBN. Ini usaha pertama. Nanti dalam perjalanannya saat APBNP diketok, kita bisa tekan lagi supaya pembiayaan tidak lebih besar lagi," kata Bambang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com